Jombang (beritajatim.com) – Dalam rangkaian tasyakuran 100 hari kerja, Bupati Jombang H. Warsubi menggelar dialog interaktif bersama masyarakat dan perwakilan kepala desa se-Kabupaten Jombang di acara Warung Pojok Kebon Rojo, Selasa (10/06/2025).
Momen ini menjadi ajang penting untuk menyampaikan capaian program kerja pemerintah kabupaten, sekaligus membuka ruang dialog untuk mendengar langsung aspirasi warga.
Kegiatan ini menjadi penanda bahwa semangat membangun pemerintahan yang responsif dan hadir untuk rakyat tidak hanya menjadi slogan. Usai menyelesaikan program 100 hari kerja dalam tempo 88 hari, Pemerintah Kabupaten Jombang menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pelayanan publik yang dekat, cepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Salah satu program unggulan yang mendapat sorotan adalah aplikasi Sabdo Palon (Sistem Administrasi, Berita, Data Deso dan Pelayanan Online). Program ini diterapkan di Desa Kali Kejambon sebagai bentuk inovasi digital untuk memudahkan layanan surat-menyurat desa.
“Dengan adanya aplikasi Sabdopalon masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan surat yang dibutuhkan ke kantor desa,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto.
Kepala Desa Kali Kejambon, Akhmad Iswahyudi, menegaskan bahwa Sabdo Palon hadir sebagai solusi zaman. “Aplikasi ini hadir untuk menjawab tantangan zaman dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah desa,” ujarnya.
Tidak hanya itu, dari Denanyar hadir inovasi CAK NGATESO (Cetak Pengajuan Teko Deso). Melalui program ini, warga bisa mencetak Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran langsung dari desa, tanpa perlu ke kantor Dispendukcapil.
“Dengan Cak Ngateso, pelayanan publik jadi lebih dekat, cepat, dan efisien. Matur suwun Abah Bupati,” ungkap Binturi, salah seorang warga dalam dialog tersebut.
Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan daerah atas kemudahan tersebut. “Terima kasih kepada Abah Bupati dan Gus Wakil. Sekarang pembuatan KK dan akta bisa dilakukan saat itu juga, langsung cetak dan dibawa pulang,” tambahnya.
Dukungan terhadap program ini juga disampaikan Hasan dari Dispendukcapil Jombang. Ia menjelaskan bahwa berkat kerja sama dengan Dinas Kominfo, seluruh desa kini memiliki jaringan pelayanan Cak Ngateso. “Kami juga telah meluncurkan aplikasi SIAK Desa, yang memungkinkan warga mendaftar KTP digital langsung dari desa. Kami berharap ini terus disosialisasikan,” jelasnya.
Kepala Desa Denanyar, Ayub Effendi, memberikan apresiasi atas terobosan layanan digital desa yang diluncurkan melalui kolaborasi antara Dinas Kominfo dan DPMD. Namun, ia juga menyinggung soal pentingnya percepatan penyelesaian program PTSL yang masih belum rampung di wilayahnya.
Dari Desa Ngampungan, Kecamatan Bareng, ucapan terima kasih datang atas normalisasi jalan kabupaten sepanjang 450 meter yang menghubungkan balai desa ke destinasi wisata Pandan Sili. Selain itu, fasilitas WiFi gratis serta dukungan terhadap desa wisata yang melibatkan tiga dusun juga diapresiasi. “Wisata petik jeruk sedang panen. Dukungan ini membangkitkan semangat kami,” ungkap perwakilan desa tersebut.
Dari wilayah utara, Desa Made Kecamatan Kudu menyoroti pentingnya program ketahanan pangan dan potensi pengembangan situs religi Sendang Made dan Prabu Erlangga sebagai wisata sejarah dan spiritual.
Tak kalah penting, Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah dalam mendukung desa kreatif. “Kami mengolah limbah menjadi barang bernilai dan mengembangkan kerajinan manik-manik. Alhamdulillah, Disdagrin dan Dinkop telah memfasilitasi kami,” ujar perwakilan desa.
Bupati Jombang Warsubi saat merespon pernyataan dari kepala desa dan warga
Sementara itu, Kepala Desa Mojokrapak, Slamet Santoso, menyampaikan bahwa proses pelayanan publik kini semakin optimal. Hal ini dinilai sebagai hasil sinergi yang kuat antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.
Bupati Warsubi sendiri menjawab seluruh aspirasi dengan cepat dan konkret. Setiap usulan langsung ditindaklanjuti dengan arahan ke dinas terkait. Ia juga menegaskan pentingnya pelayanan publik yang hadir dan nyata dirasakan masyarakat.
“Tidak boleh ada warga yang merasa dipersulit atau dibiarkan menunggu terlalu lama. Pelayanan harus hadir, nyata, dan dirasakan manfaatnya,” tegas Warsubi.
Rangkaian tasyakuran 100 hari kerja ini menjadi lebih dari sekadar perayaan. Ia menjadi panggung nyata bagi rakyat untuk bicara, dan bagi pemerintah untuk bekerja. Jombang bergerak ke depan bukan hanya dengan pembangunan fisik, tetapi juga lewat transformasi layanan publik yang dirasakan hingga ke pelosok desa. [suf]