Banyuwangi (beritajatim.com) — Dalam upaya memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), pegiat dan pemerhati PMI di Banyuwangi mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Pekerja Migran. Usulan ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar untuk menampung berbagai aspirasi terkait peningkatan layanan bagi pekerja migran.
Topan Hadi Sucipto, Koordinator Advokasi Garda PMI, menekankan pentingnya pembentukan satgas ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat penanganan masalah yang sering dihadapi oleh PMI. Menurutnya, tanpa adanya lembaga yang fokus pada perlindungan, penanganan masalah pekerja migran menjadi lambat dan tidak efektif.
“Satgas Perlindungan Pekerja Migran sangat diperlukan agar penanganan masalah PMI lebih cepat dan terarah,” kata Topan, yang juga mantan PMI. Ia menjelaskan bahwa masalah yang sering muncul seperti eksploitasi, penipuan, dan kesulitan dalam proses administratif membutuhkan respon cepat dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait.
Selain pembentukan satgas, berbagai usulan juga disampaikan oleh peserta lainnya. Siti Khotimah, salah seorang aktivis PMI, mengusulkan agar ada sosialisasi parenting untuk keluarga PMI. Hal ini disebabkan oleh maraknya kasus anak PMI yang terjerumus dalam pergaulan bebas, putus sekolah, atau bahkan menikah dini. Sosialisasi ini diharapkan bisa memberikan edukasi kepada keluarga PMI agar dapat mendampingi anak-anak mereka dengan lebih baik.
“Keluarga PMI juga harus mendapatkan perhatian agar masalah sosial ini tidak semakin meluas,” ujar Siti.
Selain itu, musrenbang tersebut juga membahas kebutuhan program pemberdayaan bagi purna PMI, perluasan informasi lowongan kerja untuk difabel, serta peningkatan literasi digital bagi PMI dan purna PMI, yang menjadi penting agar mereka bisa bersaing di dunia kerja setelah kembali ke tanah air.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menanggapi secara positif berbagai usulan tersebut. Menurutnya, masukan-masukan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan bagi pekerja migran dan keluarganya. Ipuk juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus berupaya memberikan perlindungan terbaik bagi PMI, purna PMI, dan keluarga mereka.
“Kami akan terus berupaya meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan kepada PMI dan purna PMI agar mereka tetap berdaya setelah kembali ke rumah,” ujar Ipuk. [rin/beq]