Pegawai BUMN hingga Dokter Terima BSU, Puan Ingatkan Pemerintah Verifikasi Data Nasional 11 Agustus 2025

Pegawai BUMN hingga Dokter Terima BSU, Puan Ingatkan Pemerintah Verifikasi Data
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk selalu memverifikasi data penerima bantuan sosial (Bansos), sebelum proses penyaluran. Tak terkecuali untuk program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Hal itu disampaikan Puan saat mendapatkan informasi soal dugaan penyaluran BSU tak tepat sasaran. Sebab, terdapat penerima yang berstatus pegawai BUMN hingga dokter.
“Kalau saya tetap berharap mengimbau bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting. Jadi verifikasi data dulu. Jangan sampai mengubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar, karena data itu yang paling penting, sebagai pegangan,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senin (11/8/2025).
Puan menegaskan bahwa proses verifikasi data menjadi hal yang krusial dalam penyaluran Bansos oleh pemerintah.
Langkah tersebut menjadi salah satu upaya untuk memastikan warga yang berhak menerima bansos, benar-benar mendapatkannya.
“Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan. Malah orang yang tidak berhak, mendapatkan program-program tersebut,” kata Puan.
Puan kemudian mencontohkan pengalaman sebagai Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menkon PMK). Kala itu, dirinya selalu memperhatikan dan mengedepankan akurasi data penerima bansos.
“Menko mengkoordinasikan semua kementerian tersebut, berdasarkan data yang terbaru. Itu untuk apakah kemudian memutuskan program tersebut akan diubah, diganti atau diperbaiki atau dievaluasi dan lain-lain sebagainya. Jadi tolong perbaiki dulu datanya, evaluasi datanya,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah kejanggalan ditemukan PPATK dalam data penerima bansos yang diajukan Kemensos.
Salah satu kejanggalan adalah temuan 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos tersebut.
Selain pegawai BUMN, PPATK juga menemukan 7.479 penerima bansos yang berprofesi sebagai dokter.
Lalu, PPATK juga menemukan lebih dari 6.000 penerima bansos yang bekerja sebagai eksekutif atau manajerial.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan melakukan verifikasi data terhadap laporan yang menunjukkan hampir 28 ribu pegawai BUMN terindikasi menerima bansos.
“Makanya kita ingin tahu, apakah benar mereka pegawai BUMN. Itu masih perlu diverifikasi, dan pasti kita akan koordinasi ya (dengan Kementerian BUMN),” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (8/8/2025).
Ia menjelaskan, verifikasi data ini menjadi penting untuk melihat fakta yang terjadi di lapangan terkait penyaluran bansos.
Kemensos juga akan berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir dalam menindaklanjuti temuan PPATK tersebut.
“Kalau benar mereka adalah pegawai BUMN, pasti kita akan koordinasi. Tapi ini masih akan kita dalami,” ujar Gus Ipul.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.