Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Jaminan Sosial, Charles Honoris, menilai meski cakupan jaminan kesehatan nasional sudah mencapai 98,3 persen dari 280 juta penduduk Indonesia, kualitas layanan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi di lapangan.
“Fakta di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai tantangan serius, baik itu ketimpangan layanan antara kota besar dan daerah terpencil, lalu banyaknya antrian yang masih terjadi di rumah sakit-rumah sakit,” kata Charles dalam peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia bertema ‘Seluruh Rakyat Berhak Sehat’ yang digelar DPP PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Charles menekankan, di balik angka statistik yang terlihat impresif, terdapat rakyat yang menaruh harapan besar terhadap layanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan. Menurutnya, jaminan kesehatan yang luas harus dibarengi dengan peningkatan mutu layanan secara merata agar benar-benar memberi manfaat nyata.
“Semua ini berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional kita dan negara tidak boleh berhenti pada kebanggaan angka semata karena akses tanpa mutu adalah ilusi,” tegasnya.
Ia menyoroti masih banyak daerah terpencil yang minim sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan. Akibatnya, masyarakat harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapat layanan kesehatan yang seharusnya tersedia di dekat tempat tinggal. Persoalan keterbatasan distribusi tenaga medis dan standar pelayanan yang belum merata juga menambah beban pasien, termasuk waktu tunggu yang masih panjang di banyak rumah sakit.
Melalui momentum Hari Keselamatan Pasien Sedunia, Charles mendorong penguatan sistem rujukan kesehatan agar lebih efisien dan tidak hanya menumpuk di rumah sakit besar. “Artinya, kami bukan hanya mengkritik, tetapi juga akan menghadirkan solusi. Peringatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah pengingat bahwa keselamatan pasien adalah penting, dari pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjadi hak mendasar setiap warga negara,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI tersebut. [hen/beq]