Jember (beritajatim.com) – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung kosakata yang digunakan Bung Karno, ‘vivere pericoloso’, untuk menyebut situasi yang dihadapi partainya saat ini. Di tengah situasi itu, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Jawa Timur, berkomitmen memperjuangkan dua peraturan daerah inisiatif.
“Kita tahu di tingkat nasional, gejolak ekonomi tidak menentu, dan banyak persoalan fiskal. Itu tentu tantangan. Apalagi kalau betul ada virus semacam dulu yang masuk ke Indonesia, maka tantangan kita semakin berat,” kata Sekretaris DPC PDIP Jember Widarto, di sela-sela acara tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-52 PDI Perjuangan, di kantor sekretariat DPC, Jumat (10/1/2025).
Sementara di Jember, menurut Widarto, ada sejumlah persoalan yang harus segera ditangani, seperti perbaikan infrastruktur yang rusak, persoalan layanan kesehatan, dan hal lainnya yang tak mudah.
Dalam pidatonya saat membuka peringatan HUT-ke 52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2024), Megawati menyinggung istilah atau frasa Italia ‘vivere pericoloso’ atau tahun menyerempet bahaya.
“Berbagai ujian menjelang Kongres VI itu sudah mulai nampak, hal tersebut sudah biasa kita hadapi sejak zaman Orde Baru,” kata Megawati saat memberikan pidatonya.
Menindaklanjuti pidato Megawati, Widarto menegaskan, keinginan PDI Perjuangan Jember untuk berkontribusi bersama rakyat dalam situasi apapun. “Bukan bagian dari masalah, tapi kami ingin memberikan solusi kepada masyarakat, terutama kaum Marhaen,” katanya.
Widarto menyadari jajaran eksekutif di pusat, provinsi, dan kebupaten bukan representasi PDI Perjuangan. “Tapi kami akan terus bersinergi melalui legislatif, kami akan memberikan masukan. Kami punya komitmen menghasilkan produk legislasi peraturan daerah yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Dua rancangan peraturan daerah yang diperjuangkan PDI Perjuangan melalui DPRD Jember adalah Rancangan Perda Wawasan Pancasila dan Pendidikan Kebangsaan dan Rancangan Perda Perlindungan Petani. “Ini harus terus kami suarakan karena itu penting untuk Jember ke depan,” kata Widarto.
Rancangan Perda Wawasan Pancasila dan Pendidikan Kebangsaan sudah lolos harmonisasi Kementerian Hukum. “Kami tinggal paripurnakan untuk menjadi perda inisiatif Kabupaten Jember,” kata Widarto.
Sementara untuk Raperda Perlindungan Petani diharapkan Widarto bisa menyelesaikan banyak persoalan di sektor pertanian. “Baik menyangkut bagaimana mereka berproduksi maupun pasca produksi. Banyak hal soal petani yang harus terus kami dampingi,” kata Widarto.
Upaya memperjuangkan dua perda ini sekaligus membuktikan bahwa PDI Perjuangan dipandu oleh ideologi. “Tidak pernah diombang-ambingkan situasi politik yang begitu dinamis. Pada akhirnya kami meyakini bahwa kebenaran yang akan menang, sebagaimana arti satyam eva jayate,” kata Widarto.
PDI Perjuangan juga mendorong pariwisata di Jember agar menjadi sumber pendapatan daerah. Salah satunya dengan mendorong penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Raperda Ripparkab) sesegera mungkin.
“Pariwisata harus menjadi sumber pendapatan sekaligus multiplier effect-nya untuk masyarakat yang sangat besar,” kata Widarto. [wir]