PDIP dinilai belum terlihat serius dalam mendorong hak angket kecurangan pemilu 2024 dan masih melakukan kalkulasi politik.(MI/Susanto)
PDI Perjuangan (PDIP) dinilai belum serius menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“PDIP belum terlihat serius dalam mendorong hak angket kecurangan pemilu,” kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, Rabu (6/3).
Jamiluddin menilai PDIP belum bersikap tegas karena masih menghitung untung rugi melakukan hak angket. Kalkulasi politik itu, kata dia, diperlukan agar PDIP tidak terjerembab pada pusaran politik yang salah.
Baca juga : Partai-Partai Inisiator tak Serius, Hak Angket Terancam Layu sebelum Berkembang
“Kalkulasi itu akan dijadikan PDIP sebagai dasar untuk bersikap dan bertindak. Bagi PDIP, sekali memajukan hak angket harus dilakukan hingga tuntas,” ucap Jamiluddin.
PDIP juga dipandang belum yakin soliditas partai politik (parpol) yang akan melakukan hak angket. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu sedang berhitung berapa kekuatan parpol yang kemungkinan solid mendukung hak angket.
“Karena itu, sikap tegas PDIP akan sangat bergantung pada kejelasan sikap PKB, PKS, PPP, dan NasDem. Kalau empat partai ini dinilai tidak akan balik badan, ada peluang PDIP akan menunjukkan sikap tegasnya,” ujar Jamiluddin.
Sebelumnya, Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima meminta pimpinan DPR untuk serius menyikapi usulan hak angket pada rapat paripurna. Hal ini guna menjaga kualitas pemilu yang belakangan ramai soal dugaan kecurangan.
“Kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hak-hak yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada muruahnya dalam pelaksanaan pemilu hari ini. Walaupun tanda-tandanya sudah keliatan sejak awal,” ucap Aria di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. (Z-3)
