Jakarta (beritajatim.com) – Isu bahwa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) merupakan simpatisan Zionis kembali mencuat, namun dokumen analisis komprehensif membantah keras tuduhan tersebut. Dokumen itu menyajikan fakta bahwa Gus Yahya pernah secara terbuka menolak tawaran normalisasi hubungan Indonesia–Israel di hadapan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada tahun 2018.
Dokumen tersebut menegaskan bahwa tuduhan pro-Zionis tidak hanya keliru, tetapi juga bertentangan dengan bukti-bukti rekam jejak yang selama ini dapat diverifikasi. Isu ini dipicu oleh pertemuan 2018 dan kehadiran akademisi tertentu di kegiatan PBNU.
Analisis itu mengungkap kronologi pertemuan 2018 yang menegangkan. Menurut kesaksian delegasi PBNU, pertemuan dengan Netanyahu bukanlah agenda yang direncanakan melainkan rombongan PBNU tiba-tiba diarahkan ke kantor Perdana Menteri dan ditawari peran sebagai mediator normalisasi.
Dalam situasi diplomatik yang sangat sensitif tersebut, Gus Yahya memberikan sikap tegas yang membuat Netanyahu kecewa, hingga dikabarkan langsung meninggalkan ruangan pertemuan.
“Saya terang-terangan dan tegas menyataka. bahwa saya datang ke sini demi Palestina. Dan saya nggak akan pernah berhenti dengan posisi itu apapun yang terjadi,” tegas Gus Yahya, sebagaimana dikutip dalam dokumen tersebut. Penolakan keras itu bahkan memicu kegaduhan internal di parlemen Israel dan dijadikan sorotan oleh media setempat.
Bantahan paling kuat terhadap tuduhan pro-Zionis bahkan datang dari Palestina sendiri. Wakil Hakim Agung Palestina, Mohammed A.Y. Azzam, saat berkunjung ke PBNU pada April 2023, menyampaikan apresiasi mendalam atas posisi konsisten Gus Yahya.
“Kami merasa tenang karena Syekh Yahya berada di pihak kami melalui cara yang sangat humanis dan internasional,” ujarnya saat berkunjung ke PBNU beberapa waktu lalu.
Pengakuan serupa juga datang dari berbagai tokoh lain, termasuk mantan Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi, Duta Besar Iran untuk Indonesia, serta pimpinan ormas Islam nasional. Mereka menilai langkah diplomasi PBNU di bawah Gus Yahya sejalan dengan perjuangan Palestina dan dilakukan melalui koridor resmi yang sah.
Rekam jejak aktivitas PBNU juga menunjukkan konsistensi nyata dalam membela Palestina. Ini terlihat dari penyelenggaraan R20 International Summit of Religious Authorities (ISORA) pada 2023 untuk mengimbau dunia menghentikan kekerasan di Gaza, hingga rangkaian pertemuan dengan pejabat Palestina, lobi diplomatik, serta kolaborasi dengan berbagai ormas Islam.
Dokumen analisis tersebut menyimpulkan bahwa tuduhan terhadap Gus Yahya didasarkan pada narasi yang dipotong konteks dan mengabaikan fakta-fakta substansial. Sementara itu, bukti yang tersedia justru memperlihatkan bahwa PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya memiliki posisi tegas dan konsisten dalam membela hak-hak rakyat Palestina melalui diplomasi tingkat tinggi yang diakui efektivitasnya oleh pihak Palestina sendiri. [beq]