Pasca Pemilu, Said: Arah Politik PDIP Ditentukan Ketum Megawati

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah memberi jawaban atas pertanyaan wartawan terkait pendapat dari Dr Airlangga Pribadi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, tentang pilihan sikap dan arah politik PDI Perjuangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Khususnya, terkait dengan pentingnya keseimbangan politik, dan atau kebersamaan politik bersama pemerintah ke depan, menghadapi tantangan global yang makin tidak menentu.

“Atas masukan itu tentu akan menjadi pertimbangan jajaran DPP Partai, khususnya Prof Dr. Hj Megawati Soekarnoputeri. Ini karena kewenangan tentang arah politik PDI Perjuangan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum. Dan, beliau tentu saja akan mendapatkan masukan dari jajaran DPP Partai dan lintas tokoh,” kata Said, Jumat (26/4/2024)

[irp]

“Dalam hemat saya, ada dua agenda internal dan eksternal untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral yang harus ditempuh oleh PDI Perjuangan ke depan. Terkait agenda internal, kami, PDI Perjuangan yang perlu ditingkatkan, antara lain peningkatan kualitas kader PDI Perjuangan di semua tingkatan lewat kaderisasi berjenjang, memantabkan konsolidasi ideologi, organisasi, program, sumber daya dan kader,” imbuhnya.

Adapun agenda eksternal lebih banyak lagi langkah langkah yang diperlukan, antara lain:

1. Mengevaluasi total atas pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif, khususnya atas pelaksanaan pemilu 2024 sebagai titik pijak perubahan atas pemilu 2029, agar proses demokrasi elektoral berjalan lebih berkualitas. Evaluasi atas pelaksanaan pemilu 2024 setidaknya telah dituangkan dalam Sikap Politik DPP PDI Perjuangan tertanggal 22 April 2024.

2. Praktik pemilu yang transaksional, membuat ongkos politik menjadi sangat mahal. Mereka yang lolos elektoral membutuhkan biaya politik yang besar, akibatnya tidak semua kader PDI Perjuangan yang ideologis dan memahami karakter dan watak kepartaian  bisa menghadapi keadaan ini. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan tidak surut untuk memperjuangkan pemilu dengan proporsional tertutup yang dibarengi dengan reformasi partai politik yang lebih modern,  meletakkan kaderisasi sebagai merit politik

3. Kebersamaan, atau gotong royong seperti yang ditegaskan oleh Dr Airlangga Pribadi adalah cerminan jiwa bangsa. Dengan gotong royong, kita bisa melalui pandemi Covid-19, dan pemulihan ekonomi lebih kuat. Hal itu pelajaran penting buat kita sebagai bangsa.

4. Mengajak semua elemen bangsa, terutama para pemangku kepentingan strategis pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak November 2024 mendatang untuk menjaga demokrasi elektoral lebih baik dari pemilu. Sehingga, pilkada ke depan tidak digantikan dari pertarungan gagasan dan rekam jejak menjadi pertarungan uang dan kekuasaan. Kita harus letakkan pilkada sebagai modal rekrutmen berjenjang kepemimpinan nasional. Oleh sebab itu, kita membutuhkan proses itu berjalan berkualitas. [tok/aje]