Surabaya (beritajatim.com) – Pakar hukum dan aktivis anti korupsi, Hardjuno Wiwoho, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindaklanjuti dugaan kasus korupsi terkait mark-up dana iklan salah satu bank, yang diduga melibatkan Bank BJB. Menurut Hardjuno, KPK harus menjaga kredibilitas dalam pemberantasan korupsi dengan menyelesaikan kasus ini secara tuntas.
“Publik membutuhkan kejelasan mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. KPK harus segera mengumumkan tersangka agar proses hukum berjalan lancar dan adil,” ujar Hardjuno dalam keterangannya di Surabaya, Rabu (9/10/2024).
Hardjuno menilai langkah KPK dalam menuntaskan kasus ini akan berdampak besar terhadap kepercayaan nasabah Bank BJB. Transparansi menjadi kunci untuk menghindari kebingungan dan ketidakpastian di masyarakat.
“Saya mendorong KPK untuk mendalami kasus ini dan memprosesnya sesuai aturan hukum yang berlaku, demi kepastian hukum dan kenyamanan nasabah Bank BJB,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hardjuno menjelaskan bahwa bank seperti BJB sangat rentan terhadap isu-isu sensitif. Bahkan, isu kecil bisa berdampak besar pada performa dan kepercayaan publik terhadap bank tersebut.
“Kepercayaan publik terhadap Bank BJB harus menjadi prioritas. Jangan sampai kasus ini menggerus kepercayaan yang sudah terbangun selama ini,” imbuhnya.
Hardjuno juga mengingatkan bahwa lambatnya pengumuman tersangka bisa meningkatkan keraguan publik terhadap Bank BJB, yang berpotensi menimbulkan risiko seperti penarikan dana besar-besaran (rush) yang dapat merugikan bank secara signifikan.
Sebagai bank yang telah menerima berbagai penghargaan, menurut Hardjuno, Bank BJB harus menjaga reputasinya. Dugaan kasus korupsi ini bisa mencoreng citra positif yang selama ini dibangun oleh bank tersebut.
“Penyelesaian kasus ini sangat penting agar kinerja Bank BJB dalam melayani masyarakat tidak terganggu. Bank BJB berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah, sehingga kinerjanya harus tetap optimal,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Hardjuno menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum, terutama yang melibatkan keuangan negara, harus diselesaikan dengan cepat dan tepat.
“Setiap pelanggaran pidana terkait dana publik harus segera ditindaklanjuti. Bank BJB adalah institusi yang maju dan sudah meraih banyak penghargaan. Maka dari itu, integritas dan kepercayaan publik terhadap bank ini perlu terus dijaga,” pungkasnya. [asg/beq]