Blitar (beritajatim.com) – Waktu yang tersisa bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tinggal 2 bulan lagi. Dengan target ambisius sebesar Rp1,8 miliar, Bapenda kini harus tancap gas agar bisa mengejar sisa 20 persen di tengah temuan adanya kebocoran di sejumlah pos pengawasan.
Kepala Bapenda Kabupaten Blitar, Asmaningayu Dewi, mengungkapkan bahwa hingga awal November 2025 ini, capaian pajak MBLB telah memasuki 80 persen dari target total Rp1,8 miliar yang ditetapkan di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Jumlah tersebut termasuk lompatan besar, mengingat sebelumnya pendapatan dari sektor ini hanya di kisaran Rp364 juta setahun.
“Targetnya pada PAK ini jadi Rp1,8 miliar. Kami optimis bisa memenuhi target dalam 2 bulan ini,” ujar Ayu.
Kondisi yang dialami oleh Bapenda Kabupaten Blitar sebenarnya cukup pelik. Pasalnya, dari hasil monitoring di lapangan masih ada kebocoran dari pos pengawasan MBLB
“Faktornya, di Blitar sisi selatan sebelah timur itu banyak truk lewat membawa komoditas tambang namun belum ada pos pengawasan. Hal itu yang membuat penambang tidak bisa menunjukkan STP (Surat Tanda Pengambilan) untuk kebutuhan pembayaran pajaknya,” ungkapnya.
Untuk menambal kebocoran tersebut, Bapenda menerapkan dua strategi jitu yakni menggeser pos yang tidak efektif dan menambah pos baru di titik rawan. Salah satu contoh sukses adalah pergeseran pos di Dusun Menjangan Kalung, Desa Slorok, Garum. Akibat ada proyek pembangunan jalan, pos terpaksa dipindah.
“Ternyata dengan hal itu, (pos baru) lebih efektif untuk menagih STP kepada penambang. Lokasi pos yang baru itu lebih mendekati lokasi tambang,” jelas Ayu.
Tak berhenti di situ, Bapenda merencanakan penambahan pos pengawasan baru yang akan beroperasi mulai Desember. Lokasi yang disasar adalah titik simpul yang ramai dilewati truk tambang.
“Rencananya di Kecamatan Kademangan, Gandusari, Nglegok, dan Binangun. Ini bisa berubah, karena pos pengawasan ini sifatnya portable. Tentu membaca ada titik simpul yang dilewati truk, di situ kami tempatkan,” tegasnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Bapenda juga menggagas pembentukan Tim Pengawas MBLB yang melibatkan Forkopimda dan stakeholder terkait. Langkah ini diambil untuk mencegah kebocoran dan mengoptimalkan pengendalian pajak MBLB yang potensi PAD-nya terbukti masih banyak bocor. [owi/beq]