Xcloud.id

Blog

  • Roy Suryo Tertawa Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis Sowan ke Jokowi: Cuma Segitu Kalian Berdua

    Roy Suryo Tertawa Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis Sowan ke Jokowi: Cuma Segitu Kalian Berdua

    GELORA.CO – Pertemuan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dengan mantan Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, ternyata tidak diketahui oleh Roy Suryo. Padahal, Roy merupakan salah satu dari delapan tersangka dalam kasus dugaan tuduhan ijazah palsu Jokowi.

    Roy Suryo menegaskan dirinya sama sekali tidak dilibatkan atau diberi tahu terkait pertemuan tersebut. Bahkan, ia mengaku baru mengetahui informasi itu secara tidak langsung.

    “Tadi siang Eggi Sudjana menelpon salah seorang teman yang kebetulan berada dekat saya. Saya dengar dan direkam,” ujar Roy Suryo di Kanal Youtube KompasTV, Jumat, 9 Januari 2026.

    Dari percakapan tersebut, Roy menekankan tidak ada sama sekali pembicaraan mengenai permintaan maaf kepada Jokowi sebagaimana isu yang beredar luas di publik.

    “(Pengakuan Eggy) Tidak ada sama sekali kata permintaan maaf,” katanya.

    Roy juga mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang menginisiasi pertemuan tersebut dan meminta agar Eggi Sudjana bersikap jujur kepada publik. Menurut Roy, Eggi berjanji akan membuka seluruh cerita pada pekan depan.

    “Minggu depan, hari Jumat, dia berjanji akan menceritakan semuanya,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Roy menyampaikan bahwa di internal tim kuasa hukum, advokasi, dan akademisi, pertemuan tersebut justru disikapi dengan tawa sinis.

    “Kedua, kami dari tim kuasa hukum, advokasi, dan akademisi malah tertawa. Oh, cuma segitu toh akhirnya kalian berdua,” ucap Roy.

    Dengan nada keras, Roy menyebut sikap tersebut tidak mencerminkan semangat perjuangan.

    “Itu bukan pejuang namanya, tapi pecundang,” tegasnya.

    Terkait isu pecah kongsi di antara para pihak, Roy membantah adanya perpecahan. Ia menegaskan sejak awal memang tidak pernah berada dalam satu tim kuasa hukum dengan Eggi Sudjana.

    Roy kemudian menyoroti hal yang menurutnya paling krusial dari pertemuan tersebut. Ia mendesak Eggi Sudjana untuk mengungkap siapa saja pihak lain yang hadir dalam pertemuan di Solo.

    “Yang ketiga dan paling penting, Eggi harus jujur menyebutkan siapa orang lain yang ada di dalam pertemuan itu,” tegas Roy.

    Menurut Roy, berdasarkan informasi tingkat tinggi (A1) yang disampaikan langsung oleh Eggi Sudjana, terdapat dua polisi aktif yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Padahal, kedua polisi itu disebut menangani perkara yang sedang berjalan.

    “Itu tidak boleh. Pak Prabowo harus tertibkan anggota ini, atau Kapolri harus tertibkan. Tidak boleh ada polisi aktif yang sedang menangani perkara ikut serta. Apa tujuannya?” pungkas Roy. 

  • Petinggi NATO Tegaskan Jauh dari Krisis Meski Trump Mau Caplok Greenland

    Petinggi NATO Tegaskan Jauh dari Krisis Meski Trump Mau Caplok Greenland

    Jakarta –

    Kepala pasukan NATO di Eropa, Jenderal AS Alexus Grynkewich, mengatakan aliansi militer NATO jauh dari krisis meskipun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam untuk mengakuisisi Greenland di bawah kendali AS. Ia memastikan belum ada dampak apapun dari pernyataan Trump.

    “Belum ada dampak pada pekerjaan saya di tingkat militer hingga saat ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kami siap untuk mempertahankan setiap inci wilayah aliansi hingga hari ini,” kata Grynkewich kepada wartawan selama kunjungannya ke Finlandia, dilansir AFP, Jumat (9/1/2026).

    “Jadi saya melihat kita jauh dari krisis saat ini,” tambahnya.

    Komentar Grynkewich menyusul pernyataan Trump yang berulang kali bahwa ia menginginkan kendali AS atas wilayah otonom Denmark yang kaya mineral tersebut. Presiden Trump belum mengesampingkan penggunaan kekuatan militer untuk merebut pulau Arktik yang berlokasi strategis dengan populasi 57.000 jiwa tersebut.

    Ditanya oleh seorang reporter tentang pernyataan Trump, Grynkewich mengaku tidak ingin berkomentar tentang apakah NATO akan bertahan tanpa AS.

    Trump telah lama berbicara tentang mengakuisisi Greenland tetapi telah meningkatkan ancamannya sejak operasi militer AS untuk menggulingkan penguasa Venezuela Nicolas Maduro pekan lalu. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dijadwalkan bertemu dengan pejabat dari Denmark dan Greenland pekan depan

    (maa/idn)

  • Ada Banyak Data Tidur di Smartwatch, Mana Sih yang Paling Penting Dipantau?

    Ada Banyak Data Tidur di Smartwatch, Mana Sih yang Paling Penting Dipantau?

    Jakarta –

    Teknologi wearables, termasuk smartwatch, makin mendukung pola hidup sehat. Bahkan untuk memantau kualitas tidur, ada banyak data yang bisa diamati dengan perangkat tersebut.

    Namun terkadang, terlalu banyak data yang tersedia juga bikin bingung mana saja yang harus dibaca. Belum lagi jika dihadapkan pada keraguan, seberapa akurat sih pembacaan kualitas tidur dengan wearables?

    Vishal Dasani, seorang certified sleep and recovery coach, mengatakan teknologi saat ini makin canggih sehingga akurasinya makin bisa diandalkan. Kalaupun tidak 100 persen yakin dengan dengan angka-angkanya, setidaknya user bisa memanfaatkan pola yang teramati.

    “Salah satu hal yang menjadi prioritas dalam sleep coaching itu adalah konsistensi jadwal tidur,” terang Coach Vishal dalam perbincangan dengan detikcom.

    “Nah kalau saya bisa tahu klien ini pola tidurnya saat ini bagaimana? Apakah sinkron sama jam biologisnya? Dan itu dibantu oleh wearables,” jelasnya.

    Menurut Coach Vishal, data-data tidur yang terekam dalam wearables dapat memberi gambaran perilaku tidur dan misalignment yang terjadi. Di antaranya, kesesuaian antara jam tidur dengan pola yang terbentuk oleh jam biologis seseorang.

    Gambaran tersebut diolah dari data-data yang dirangkum sebagai nilai tertentu seperti sleep score atau energy score. Nilai yang tidak kalah penting dalam kaitannya dengan tidur dan recovery, menurut Coach Vishal adalah Heart Rate Variability (HRV) atau variabilitas denyut jantung.

    “Data HRV ini memberikan gambaran tubuh kita itu sedang stres atau tidak,” pungkasnya.

    (up/up)

  • BPK Masih Hitung Total Kerugian Negara Kasus Kuota Haji yang Jerat Eks Menag Yaqut

    BPK Masih Hitung Total Kerugian Negara Kasus Kuota Haji yang Jerat Eks Menag Yaqut

    BPK Masih Hitung Total Kerugian Negara Kasus Kuota Haji yang Jerat Eks Menag Yaqut
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga kini masih menghitung total kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi kuota haji, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjerat eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz dengan delik kerugian negara.
    Delik yang dimaksud yakni penerapan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dalam menetapkan Yaqut sebagai tersangka.
    “
    BPK
    saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini,” ujar Juru Bicara
    KPK
    Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/1/2026), melansir
    Antara
    .
    “Nanti kami akan update (beri tahu), karena penyidik masih terus melakukan pemeriksaan dan juga penyitaan terhadap barang bukti-barang bukti yang dibutuhkan,” imbuhnya.
    Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan
    kasus kuota haji
    .
    Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.
    Mereka yang dicegah adalah mantan Menteri Agama
    Yaqut Cholil Qoumas
    , Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menag Yaqut Cholil, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.
    KPK pada 9 Januari 2026, mengumumkan dua dari tiga orang yang dicegah tersebut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, yakni Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), dan Ishfah Abidal Aziz (IAA).
    Selain ditangani KPK, Pansus Hak Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.
    Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
    Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
    Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar delapan persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Iming-iming Duit Miliaran untuk Warga Greenland Agar Mau Gabung AS

    Iming-iming Duit Miliaran untuk Warga Greenland Agar Mau Gabung AS

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) memberikan iming-iming miliaran rupiah kepada warga Greenland yang ingin bergabung dengan AS. Negeri Paman Sam menjanjikan USD 100 ribu atau setara dengan Rp 1,6 miliar per individu.

    Dilansir Reuters, Jumat (9/1/2026), rencana pemerintah Presiden Donald Trump tersebut diungkapkan oleh empat sumber yang memahami persoalan itu saat berbicara kepada Reuters.

    Meskipun angka pasti dan logistik pembayaran, termasuk kapan dan bagaimana akan dibayarkan, belum diketahui secara jelas, namun menurut dua sumber di antaranya, sejumlah pejabat AS, termasuk para pejabat Gedung Putih, telah membahas angka mulai dari US$ 10.000 (Rp 168,3 juta) hingga US$ 100.000 (Rp 1,6 miliar) per orang. Uang tersebut akan dibayarkan sekaligus dalam jumlah besar.

    Greenland adalah wilayah otonomi Kerajaan Denmark dengan jumlah penduduk sekitar 57.000 jiwa. Jika dihitung, dengan pembayaran sebesar US$ 100.000 (Rp 1,6 miliar) per orang, maka AS akan membayarkan total hampir US$ 6 miliar (Rp 101 triliun) kepada seluruh penduduk Greenland.

    Gagasan membayar langsung kepada penduduk Greenland itu mengungkapkan salah satu penjelasan soal bagaimana AS mungkin berupaya untuk “membeli” pulau yang letaknya strategis di kawasan Arktik tersebut. Meskipun otoritas Denmark dan Greenland sendiri bersikeras menyatakan pulau tersebut tidak untuk dijual.

    Taktik ini termasuk di antara berbagai rencana yang sedang dibahas Gedung Putih untuk mengakuisisi Greenland, termasuk potensi penggunaan militer AS.

    Namun, hal tersebut berisiko terkesan terlalu transaksional, bahkan merendahkan penduduk yang telah sejak lama memperdebatkan kemerdekaan mereka sendiri dan ketergantungan ekonomi mereka pada Denmark.

    “Cukup sudah… Tidak ada lagi fantasi tentang aneksasi,” tegas Perdana Menteri (PM) Greenland, Jens-Frederik Nielsen, dalam pernyataan via Facebook pada Minggu (4/1) setelah Trump kembali menegaskan AS perlu mengakuisisi Greenland.

    Trump sejak lama berargumen bahwa AS perlu menguasai Greenland karena beberapa alasan, termasuk kekayaan mineralnya yang diperlukan untuk aplikasi militer canggih. Dia juga mengatakan bahwa kawasan Belahan Bumi Barat secara luas perlu berada di bawah pengaruh geopolitik Washington.

    Walaupun pembahasan internal soal cara-cara merebut Greenland sudah berlangsung di kalangan ajudan Trump sejak sebelum dia menjabat periode kedua, urgensi tersebut kembali meningkat setelah AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer yang berani pada 3 Januari lalu.

    Salah satu sumber yang dikutip Reuters mengungkapkan bahwa para ajudan Gedung Putih sangat ingin melanjutkan momentum dari operasi Maduro untuk mencapai tujuan geopolitik Trump lainnya yang diidamkan sejak lama.

    Namun demikian, terlepas dari itu, jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar warga Greenland, meskipun terbuka untuk memisahkan diri dari Denmark, tidak ingin menjadi bagian dari AS.

    Negara-negara NATO Minta Hormati Kedaulatan Greenland

    Enam negara anggota NATO bergabung dengan Denmark dalam menyerukan agar kedaulatan Greenland dihormati. Seruan itu disampaikan setelah Donald Trump kembali menegaskan keinginannya menguasai Greenland.

    Dalam pernyataan bersama, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (7/1), enam negara anggota NATO, seperti Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris, bersama Denmark menyerukan penghormatan terhadap “kedaulatan, integritas teritorial, dan keutuhan perbatasan” Greenland.

    Greenland yang terletak di kawasan Arktik, merupakan wilayah otonomi Kerajaan Denmark. Pernyataan bersama itu menguraikan bahwa keamanan Arktik tetap menjadi “prioritas utama bagi Eropa”.

    “Greenland adalah milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland, yang berhak memutuskan hal-hal yang menyangkut soal Denmark dan Greenland,” kata pemimpin Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris dalam pernyataan bersama tersebut.

    Ketujuh negara anggota NATO itu juga menegaskan kembali dalam pernyataannya bahwa banyak sekutu Eropa yang telah meningkatkan kehadiran, aktivitas, dan investasi mereka untuk menjaga keamanan wilayah tersebut.

    “Oleh karena itu, keamanan Arktik harus dicapai secara kolektif, bersama-sama dengan sekutu-sekutu NATO, termasuk Amerika Serikat, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam PBB, yang mencakup kedaulatan, integritas teritorial, dan perbatasan yang tidak dapat diganggu gugat. Ini adalah prinsip-prinsip universal, dan kami tidak akan berhenti membela prinsip-prinsip tersebut,” tegas para pemimpin negara-negara NATO tersebut.

    Ditekankan juga dalam pernyataan bersama itu bahwa AS merupakan “mitra penting dalam upaya ini, sebagai sekutu NATO dan melalui perjanjian pertahanan antara Kerajaan Denmark dan Amerika Serikat tahun 1951”.

    Dalam pernyataan terpisah, para Menteri Luar Negeri (Menlu) Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia mengatakan bahwa sebagai negara-negara Nordik, negara-negara Arktik, dan sekutu NATO, mereka secara kolektif berkomitmen untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan kerja sama di kawasan tersebut.

    “Kami semuanya telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pencegahan dan pertahanan di kawasan ini, termasuk melalui kemampuan, aktivitas, kehadiran, dan peningkatan kesadaran situasional yang baru,” kata para Menlu negara-negara Nordik tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Pramono Puji Natal 2025 di Jakarta Sejuk, Damai, dan Paling Meriah

    Pramono Puji Natal 2025 di Jakarta Sejuk, Damai, dan Paling Meriah

    Pramono Puji Natal 2025 di Jakarta Sejuk, Damai, dan Paling Meriah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri acara Aktualisasi Nilai-Nilai Natal 2025 yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara, Jumat (9/1/2026).
    Pramono menilai
    perayaan Natal
    tahun ini berlangsung meriah dengan suasana yang sejuk, damai, dan penuh kegembiraan.
    “Natal tahun ini benar-benar berlangsung dengan sejuk, damai, nyaman, dan menggembirakan,” ucap Pramono, Jumat.
    Ia menyebut, sekitar 14.000 orang hadir dan mengikuti rangkaian acara sejak siang hingga malam hari dengan antusias.
    “Sebagai pribadi, terus terang saya belum pernah melihat acara Natal yang semeriah ini. Hadir Bapak Menteri Agama, saya dilaporkan kurang lebih 14.000. Dan ini dari tadi siang sampai hari ini masih semangat,” kata dia.
    Dalam kesempatan tersebut, Pramono bersama Wakil
    Gubernur DKI
    Jakarta Rano Karno menyampaikan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru 2026 kepada jajaran pemerintah, BUMD, serta umat Kristiani dan Katolik di Jakarta.
    Ia berharap, suasana damai Natal dapat menjadi energi positif untuk memasuki tahun baru sekaligus memperkuat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman warga Jakarta.
    Perayaan
    Natal 2025
    mengusung tema “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga” dengan subtema “Keluarga Menjadi Teladan Persatuan”.
    Menurut Pramono, tema tersebut relevan dengan kehidupan masyarakat Jakarta yang beragam, karena keluarga memiliki peran penting dalam membentuk sikap saling menghargai dan toleransi.
    “Karakter warga dibentuk dari keluarga. Kalau keluarganya kuat, maka persatuan di kota juga akan terjaga,” ujar Pramono.
    Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menjaga Jakarta sebagai kota yang aman dan nyaman bagi seluruh umat beragama dalam menjalankan ibadah.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rusia Protes, AS Akan Bebaskan 2 Kru Kapal Tanker yang Disita

    Rusia Protes, AS Akan Bebaskan 2 Kru Kapal Tanker yang Disita

    Jakarta –

    Rusia mengatakan Amerika Serikat (AS) telah memutuskan untuk membebaskan dua warga negara Rusia yang merupakan anggota kru di atas kapal tanker minyak Marinera yang disita pasukan AS di Atlantik Utara. Rusia menyebut pembebasan warganya itu diputuskan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Dikutip Anadolu, Jumat (9/1/2025), Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan Moskow menyambut baik langkah tersebut dan menyampaikan rasa terima kasih kepada Trump.

    “Sebagai tanggapan atas permohonan kami, Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk membebaskan dua warga negara Rusia dari antara kru kapal tanker Marinera, yang sebelumnya ditahan oleh pihak Amerika selama operasi di Atlantik Utara,” kata Zakharova dalam sebuah pernyataan.

    Dia mengatakan Rusia telah memulai langkah yang mendesak untuk mengatasi semua masalah yang berkaitan dengan memastikan kepulangan warga negaranya yang dibebaskan dengan cepat.

    Pengumuman tersebut menyusul kecaman keras dari Moskow atas penyitaan kapal tanker berbendera Rusia oleh AS, yang sebelumnya dikenal sebagai M/V Bella 1. Otoritas Rusia menggambarkan operasi tersebut sebagai tindakan militer ilegal dan pelanggaran berat terhadap hukum maritim internasional.

    Rusia menuntut pembebasan segera kapal dan awaknya, menolak klaim Washington bahwa kapal tanker itu tidak memiliki kewarganegaraan atau beroperasi di bawah bendera palsu.

    Lihat juga Video: Putin Kirim Ajudan-Menlu ke Arab Saudi Temui Pejabat AS

    (idn/maa)

  • KKP Catat Ada 30.000 Hektare Tambak Budidaya Terdampak Banjir Aceh

    KKP Catat Ada 30.000 Hektare Tambak Budidaya Terdampak Banjir Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap sekitar 30.000 hektare tambak budidaya perikanan rusak imbas banjir yang melanda Aceh.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya sudah melakukan identifikasi terhadap tambak rusak imbas banjir besar disertai longsor beberapa waktu lalu menimpa hampir seluruh wilayah Aceh.

    Trenggono menyampaikan tingkat kerusakan bervariasi. Tercatat, tambak yang mengalami kerusakan imbas banjir terjadi di 16 kabupaten/kota di Aceh.

    Adapun, Kabupaten Aceh Utara menjadi wilayah yang paling terdampak dengan luasan lebih dari 10.000 hektare. Selain itu, tambak yang terdampak juga mencapai 4,9 ribu hektare di Kabupaten Bireun dan 3,4 ribu hektare di Aceh Tamiang.

    “Kami sudah melakukan identifikasi. Tambak terdampak yang rusaknya sangat berat ada sekitar 300-an hektare, sisanya didominasi kerusakan ringan hingga berat,” kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Jumat (9/1/2026).

    Trenggono menambahkan, sejumlah tambak rusak berada di wilayah daratan dan juga pesisir dengan komoditas yang dikembangkan seperti udang, bandeng, kakap, kerapu, lele, nila, mas, serta patin. 

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kerusakan tambak bervariasi, mulai ringan hingga sangat berat. Kondisi tersebut mengakibatkan lebih dari 30.000 pembudidaya mengalami kerugian.

    “Tidak hanya di Pidie Jaya, yang dilaporkan seluruh Aceh ada sekitar 30.000 hektare,” tutup Zulhas.

  • Geger! Profesor London Petakan Korupsi Tambang dan Sawit Indonesia hingga Rp186,48 Triliun

    Geger! Profesor London Petakan Korupsi Tambang dan Sawit Indonesia hingga Rp186,48 Triliun

    GELORA.CO – Seorang Profesor Ekonomi Politik asal London Michael Buehler buat geger lantaran membongkar modus korupsi sawit dan tambang yang merugikan negara hingga Rp186,48 triliun.

    Kerugian negara itu dari permainan pelaporan pajak ekspor yang curang yang dilakukan para pengusaha batu bara dan sawit di Indonesia. 

    Dalam tulisannya di Medium yang diunggah 26 Desember 2025, Buehler menyoroti korupsi tambang dan sawit Indonesia yang marak. 

    Buehler mengungkapkan modus korupsi ekspor sawit dan tambang Indonesia. 

    Umumnya, para pengusaha manipulasi faktur dan klasifikasi sehingga uang berpindah melintasi perbatasan sementara pajak, bea, dan royalti tidak ( Global Financial Integrity, nd). 

    “Salah satu cara untuk memperkirakan skala pola tersebut adalah analisis “pemalsuan faktur perdagangan”, yang membandingkan apa yang dilaporkan suatu negara sebagai ekspor dengan apa yang dilaporkan negara-negara mitra sebagai impor,” tulisnya.

    Sehingga kata Buehler, Global Financial Integrity (GFI) mendeskripsikan pemalsuan faktur perdagangan sebagai pemalsuan nilai, volume, atau bahkan jenis barang secara sengaja pada dokumen kepabeanan.

    Nilai kebocoran duit negara dari perbedaan jumlah ekspor itu pun tidak main-main. 

    Dari data yang dimilikinya, menurut perkiraan Prakarsa, batu bara merupakan penyumbang terbesar kebocoran pendapatan ke luar negeri, dengan sekitar US$19,64 miliar dialihkan ke luar negeri melalui ekspor dengan nilai faktur lebih rendah dan sekitar US$5,32 miliar dalam potensi kerugian pajak terkait. 

    Sementara kerugian ekspor minyak sawit dan karet diperkirakan telah merugikan negara sebesar US$4 miliar.

    Sehingga total potensi kerugian pajak bagi negara Indonesia di keenam komoditas tersebut mencapai sekitar US$11,1 miliar atau setara Rp186,48 triliun dari tahun 1989 dan 2017.

    Maka Ph.D dari London School of Economics and Political Science itu mengingatkan bahwa kebocoran dalam ekspor komoditas tidak selalu melibatkan perahu cepat dan palka tersembunyi. 

    Baca juga: Purbaya Bakal Terapkan AI untuk Kejar Kecurangan Pajak Industri Sawit

    Namun justru seringkali, semuanya dimulai dari dokumen. 

    Di mana sebuah pengiriman ekspor datanya dapat dibuat agar terlihat lebih murah, lebih umum, atau kurang diatur daripada yang sebenarnya.

    Pernyataan Buhler ini ternyata dibenarkan oleh Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa.

    Purbaya mengakui bahwa selama ini ada under invoicing yang cukup besar di pajak dan bea cukai Indonesia. 

    Under invoicing adalah praktik curang dalam perdagangan internasional di mana importir atau eksportir sengaja melaporkan nilai barang lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya dalam dokumen pabean, bertujuan untuk mengurangi pembayaran bea masuk, bea keluar, dan pajak impor/ekspor, yang merugikan negara dan menciptakan persaingan tidak sehat.

    Purbaya mengakui bahwa kecurangan tersebut kerap dilakukan industri perkebunan sawit. 

    Bahkan kecurangan tersebut hampir dari separuh ekspor sawit Indonesia. Hal ini diketahui Purbaya setelah melakukan berbagai macam perbaikan pada sistem pemantauan di Kementerian Keuangan RI selama tiga bulan lamanya. 

    “Kita bisa deteksi bahwa beberapa dari perusahaan sawit melakukan under invoicing ekspor, separuh dari nilai ekspornya,” ungkap Purbaya seperti dimuat Kompas.com pada Kamis (8/1/2026). 

    Oleh karena itu kata Purbaya, dirinya memastikan akan mengejar permainan pelaporan pajak yang tidak jujur tersebut. 

    Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan menerapkan Artificial Intelligence (AI) dalam pelaporan pajak di industri perkebunan sawit. 

    Hal ini kata Purbaya untuk mencegah berbagai macam kecurangan dari industri sawit dan tambang Indonesia.

    Kecerdasan buatan itu diyakini membuat para pengusaha tidak bisa berbohong lagi dalam pelaporan ekspor sawit Indonesia. 

    “Kita akan pakai teknologi AI agar memastikan bahwa pemasukan Indonesia tidak lagi bocor,” jelasnya.

  • Yaqut Tersangka Korupsi Haji, Ustaz Somad Kenang saat Ceramahnya Ditolak Banser

    Yaqut Tersangka Korupsi Haji, Ustaz Somad Kenang saat Ceramahnya Ditolak Banser

    GELORA.CO – Penceramah Ustaz Abdul Somad mengunggah tangkapan layar pemberitaan soal penolakan GP Ansor-Banser di media sosial Instagramnya terkait rencana safari dakwahnya di Jepara, Jawa Tengah.

    Ada dua tangkapan layar yang diunggah UAS.

    Pertama berita berjudul ‘Cak Imin: Saya Pembela UAS, Jangan Ada yang Mengadang Beliau’ dan unggahan kedua berjudul ‘Ini Alasan Ansor Minta Polisi Pertimbangkan Ceramah UAS’ 

    Unggahan tersebut bertepatan dengan ramainya pemberitaan terkait penetapan tersangka Mantan Menteri Agama di era Presiden Joko Widodo sekaligus mantan panglima tertinggi GP Ansor,Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut

    Gus Yaqut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji.

    Seperti diketahui, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jepara pernah menyatakan sikap menolak, atau lebih tepatnya memberikan pertimbangan kepada kepolisian, terkait rencana kedatangan Ustadz Abdul Somad (UAS) untuk berceramah di Jepara pada September 2018. 

    GP Ansor adalah singkatan dari Gerakan Pemuda Ansor, organisasi kepemudaan di Indonesia yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). GP Ansor fokus pada pengembangan pemuda, penguatan nilai keagamaan moderat, kebangsaan, dan kepedulian sosial, termasuk kegiatan pendidikan, dakwah, sosial, dan keamanan umat.

    Di tahun tersebut, Gus Yaqut menjabat sebagai panglima tertinggi GP Ansor-Banser

    Alasan Penolakan

    Ketua GP Ansor Jepara saat itu, H. Syamsul Anwar, menjelaskan bahwa sikap tersebut diambil bukan untuk mengancam UAS, melainkan untuk menjaga kondusivitas daerah.

    Ansor mencurigai adanya potensi acara tersebut ditunggangi atau disusupi oleh atribut-atribut yang terafiliasi dengan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 

    Adapun poin-poin yang menjadi perhatian Ansor adalah:

    Beredarnya atribut yang mirip dengan bendera HTI di Jepara menjelang acara UAS.Kekhawatiran akan adanya konsolidasi eks-HTI dalam acara pengajian tersebut.

    Ansor meminta pihak kepolisian untuk memastikan agar dalam kegiatan tersebut terdapat Bendera Merah Putih dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 

    Sebagai respons, ribuan anggota Banser (Barisan Ansor Serbaguna) juga menggelar apel kebangsaan dan doa bersama di Lapangan Desa Ngabul, Tahunan, Jepara, sebagai bagian dari komitmen menjaga NKRI dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 

    Pada akhirnya, UAS membatalkan jadwal ceramahnya di Pondok Pesantren Al-Husna Mayong, Jepara, yang menurut pihak UAS akibat adanya intimidasi, namun dibantah oleh pihak GP Ansor Jepara