Xcloud.id

Blog

  • Bencana di Sumatra karena Curah Hujan Tinggi

    Bencana di Sumatra karena Curah Hujan Tinggi

    GELORA.CO – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra terjadi karena curah hujan yang tinggi.

    Hal itu dinyatakan Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 4 Desember 2025.

    “Ya ini hujannya yang tinggi, ya. Ya, itu juga salah satu di antara kalau hujan yang tinggi dan segala macam, ya,” kata Bahlil, Kamis.

    Bertemu Prabowo, Bahlil mengaku menyampaikan laporan perkembangan penanganan bencana di Sumatra, mulai dari urusan listrik, BBM, hingga LPG.

    Bahlil juga mengaku Prabowo memintanya terus melakukan percepatan penanganan bencana dan mengerahkan segala upaya melayani masyarakat terdampak.

    “Bapak Presiden memerintahkan agar bisa lebih cepat. Makanya saya kemarin tiga hari di sana kan, di lokasi memastikan itu semua,” ujarnya.

    Bahlil memastikan aliran listrik di wilayah terdampak bencana di Sumatra juga mulai menyala.

    “Tadi saya laporkan ke Bapak Presiden, insyaallah besok malam (hari ini) listrik di Sumatera Utara, di Tapteng, Tapsel, kemudian Sibolga sudah menyala berangsur-angsur dan mulai membaik,” tandasnya.

    Korban Jiwa Capai 836 Orang

    Sementara, berdasarkan laporan BNPB jumlah korban jiwa banjir bandang dan longsor di Sumatra telah mencapai 836 orang dan 518 lainnya masih hilang.

    Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, jumlah korban jiwa mencapai 836 orang berdasarkan data pukul 16.00 WIB, Kamis 4 Desember 2025.

    Baca Juga:

    Jejak Senso di Kayu Gelondongan yang Terbawa Banjir Sumatra, Aroma Kriminal Menyeruak

    “Untuk jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 836 jiwa,” ujar Abdul dalam keterangannya, mengutip Jumat 5 Desember 2025.

    Dia mengatakan, korban meninggal dunia paling banyak ditemukan pada satu hari di Aceh yakni, 48 korban tertimbun tanah longsor. Total, korban meninggal dunia di Aceh menjadi 325 jiwa.

    “Penambahan ini paling banyak atau operasi pencarian paling banyak menemukan jasad korban di Provinsi Aceh, hari ini sebanyak 48 korban sehingga total di Provinsi Aceh menjadi 325 meninggal dunia,” tuturnya.

    Di Sumut, sebanyak 12 jenazah ditemukan, tepatnya di Adiankoting. Lalu, enam jenazah di Sumbar.

    “Di Sumatra Utara, di lokasi pembukaan jalan di Adian Koting itu ditemukan 12 jasad sehingga Sumatra Utara jumlah korban meninggal dunia 311 jiwa,” ujarnya.

    “Untuk Sumbar bertambah 6 korban menjadi 200 jiwa meninggal dunia,” imbuhnya.

    Untuk korban yang masih hilang di Aceh sebanyak 170 jiwa. Di Sumut 127 jiwa dan di Sumbar 221 jiwa.

    “Sumbar masih cukup banyak 221 jiwa sehingga total korban hilang di tiga provinsi yang masih dilakukan upaya pencarian sebanyak 518 jiwa,” katanya.***

  • Ekosistem Pendanaan Bencana di BPDLH

    Ekosistem Pendanaan Bencana di BPDLH

    Bisnis.com, JAKARTA – Di tahun 2018, pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan terkait Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB).

    Menurut keterangan yang dikutip dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJ SEF), Kementerian Keuangan, PARB adalah sebuah pendekatan komprehensif pemerintah untuk mengelola risiko finansial bencana melalui kombinasi instrumen pembiayaan Pooling Fund Bencana (PFB) baik dana publik APBN/APBD, hibah internasional serta dana-dana bersumber lainnya, yang akan digunakan di periode pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

    Dengan adanya strategi PARB, maka diharapkan ke depannya pemerintah memiliki mekanisme pendanaan bencana yang memadai, tepat waktu dan berkelanjutan demi menciptakan ketangguhan bangsa menghadapi bencana.

    Beberapa pilar utama dari strategi PARB di antaranya: 1) Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai mekanisme dana bersama dari berbagai sumber untuk menyediakan pendanaan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana secara memadai; 2) Transfer Risiko untuk mengalihkan beban finansial besar ke pihak ketiga melalui asuransi (aset pemerintah/BMN) dan reasuransi ketika terjadi bencana melalui kepastian tersedianya dana secara lebih cepat dan pasti; 3) Dana Siap Pakai (DSP) yang dicadangkan di APBN yang harapannya mudah dicairkan dalam waktu singkat untuk kejadian tanggap darurat.

    Peran BPDLH

    Melalui mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 47 tahun 2021, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kemudian diberikan mandat untuk mengelola dana tersebut.

    Hal ini dirasakan selaras dengan tugas dan fungsi BPDLH sendiri sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) yang kemudian diperkuat melalui Perpres Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (PDLH).  

    Perpres Nomor 77 Tahun 2018 menjadi dasar regulasi bagi BPDLH untuk dapat memobilisasi berbagai sumber-sumber pendanaan non publik khususnya dana internasional baik yang bersumber dari MDBs, lembaga multilateral, hubungan bilateral antar negara, philantropi, foundation termasuk sumber pendanaan domestik.

    Hal ini wajib ditempuh mengingat keterbatasan sumber pendanaan APBN, sementara permasalahan lingkungan hidup sangat beragam dan bervariasi dengan total kebutuhan pendanaan yang sangat besar. Sebagai contoh misalnya target komitmen pemerintah untuk mencapai janji Nationally Determined Contributions (NDC) 2030 yang mencapai 281 billion USD, tentu menjadi sangat mustahil jika hanya mengandalkan dana APBN semata.

    Sebagai institusi pengelola dana internasional, BPDLH menerapkan prinsip beyond project atas setiap pengelolaan dana program yang dijalankan melalui penciptaan ekosistem pendanaan yang tematik.

    Untuk PFB sendiri, masuk di dalam kategori ekosistem pendanaan tematik disaster dengan menyasar institusi pemerintah baik di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Di tahap awal, yang baru saja diluncurkan adalah skema asuransi barang milik negara (ABMN), untuk kemudian segera menyusul mekanisme asuransi parametrik yang juga akan dengan mendorong peran serta Pemerintah Daerah untuk ikut berkontribusi kepesertaan pembelian premi asuransi bencana. Kepesertaan Pemda tentu akan disesuaikan kapasitas fiskal masing-masing serta tingkat risiko bencana yang dimiliki.

    Selain menyasar institusi pemerintah, BPDLH di dalam ekosistem pendanaan disaster juga memberikan layanan kepada masyarakat khususnya petani di daerah rawan bencana melalui program Community Resilience Revolving Fund (CRRF) dengan menggandeng UNDP sebagai mitra kerja utama dan koperasi terpilih sebagai lembaga penyalur.

    Model bisnisnya adalah pendanaan campuran melalui dana bergulir BPDLH kepada para petani di pinggir hutan yang sudah menjadi anggota koperasi di daerah masing-masing. Untuk menjamin supaya koperasi mau melayani anggota yang berdomisili di daerah rawan bencana, UNDP memberikan dukungan dana garansi yang dapat dicairkan oleh koperasi ketika bencana betul-betul terjadi dan menimpa petani anggota koperasi tersebut.

    Khusus terkait PARB sendiri sesuai dengan peta jalan yang disusun, bukan menjadi pesaing atau menghilangkan skema dana cadangan bencana yang dialokasikan melalui APBN.

    Strategi PFB dan transfer risiko diharapkan dapat menjadi penguat atau complimentary skema dana cadangan bencana yang disediakan melalui mekanisme APBN, tanpa harus meniadakan satu dengan lainnya. Kejadian bencana Sumatera yang melanda provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga menegaskan urgensi percepatan skema PARB ini.

    Seluruh pihak tentu sangat berharap agar PARB ini dapat segera terealisasi. Secara teknis, BPDLH bersama beberapa pemangku kepentingan terkait juga bekerja sangat keras agar segera merampungkan seluruh perangkat regulasi dan governance di 2025 ini, sehingga tahun 2026 akan menjadi tonggak bersejarah dimulainya secara penuh implementasi PARB melalui PFB dan Transfer Risiko dengan tetap mendukung strategi DSP. Semoga !!!!

  • YouTube Recap 2025 hingga Harga HP Berpotensi Naik Imbas Krisis Chip Global

    YouTube Recap 2025 hingga Harga HP Berpotensi Naik Imbas Krisis Chip Global

    Liputan6.com, Jakarta – Artikel terkait Google sudah mulai menggulirkan YouTube Recap 2025 untuk seluruh pengguna di dunia mengikut tren rekap tahunan Spotify Wrapped dan Apple Music Replay, banyak dicari pembaca kanal Tekno Liputan6.com, Kamis (4/12/2025).

    Tak hanya itu, berita soal bocoran Samsung Galaxy Z TriFold hingga imbas krisis chip bakal membuat harga HP naik juga populer kemarin.

    Simak informasi lengkapnya berikut ini.

    1. YouTube Recap 2025 Mulai Digulirkan, Pengguna Bisa Ikut Tren Rekap Tahunan ala Spotify Wrapped dan Apple Music Replay

    YouTube baru saja meluncurkan YouTube Recap 2025 untuk seluruh penggunanya di seluruh dunia. Seperti Apple Music Replay dan Spotify Wrapped, fitur ini merangkum kebiasaan menonton video selama satu tahun penuh.

    Adapun peluncuran YouTube Recap ini menyusul tren rekap tahunan yang sudah lebih dulu hadir lewat Spotify Wrapped dan Apple Music Replay. Rekap milik YouTube ini menampilkan 12 kartu berisi kreator, kanal, dan topik paling sering ditonton.

    Fitur ini juga memberikan gambaran minat dan momen yang kamu jelajahi sepanjang tahun, sesuai riwayat tontonan tersimpan di akun YouTube.

    Baca selengkapnya di sini

     

     

  • Viral AI UGM Sebut Jokowi Tak Lulus, Kampus Langsung Bantah: Basis Datanya Masih Terbatas

    Viral AI UGM Sebut Jokowi Tak Lulus, Kampus Langsung Bantah: Basis Datanya Masih Terbatas

    GELORA.CO – Viral di media sosial sebuah video yang menampilkan asisten digital milik Universitas Gadjah Mada (UGM) bernama LISA memberikan jawaban mengejutkan terkait status akademik Presiden Joko Widodo.

    Dalam video tersebut, LISA menyebut Jokowi “bukan alumni UGM” dan bahkan “tidak lulus”, sehingga memantik gelombang reaksi masyarakat yang langsung meluas.

    Jawaban LISA itu langsung menjadi sorotan karena selama ini publik mengetahui bahwa Jokowi merupakan lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Kejanggalan jawaban AI tersebut memicu terjadinya, terutama di tengah isu-isu lama terkait keabsahan ijazah Jokowi yang beberapa kali muncul di ruang digital.

    UGM pun turun tangan memberikan klarifikasi resmi. Melalui pernyataan juru bicara kampus, UGM menegaskan bahwa informasi yang diberikan LISA dalam video viral tersebut tidak akurat . Kampus memastikan bahwa Jokowi adalah alumnus sah UGM dan benar-benar lulus pendidikan strata satu.

    UGM menjelaskan bahwa LISA adalah asisten digital yang ditenagai AI dan mengambil informasi dari basis data internal yang masih terbatas. Ketika data tidak lengkap, sistem dapat menggabungkannya dengan informasi eksternal yang tidak terverifikasi, sehingga menghasilkan jawaban yang salah dan saling bertentangan.

    Pihak kampus menyatakan bahwa LISA tidak dirancang untuk memberikan pernyataan definitif mengenai data akademik sensitif, termasuk status alumni. UGM menyebut bahwa validasi informasi akademik hanya dapat dipastikan melalui database resmi, bukan melalui pendamping AI tersebut.

    Dalam keterangannya, UGM juga memaparkan bahwa dokumen akademik Jokowi tersimpan lengkap, termasuk ijazah, transkrip nilai, dan arsip kelulusan. Data resmi menunjukkan bahwa Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985.

    Viralnya jawaban LISA kembali memicu sentimen publik yang beragam. Di media sosial, sebagian netizen mengecam ketidakakuratan sistem AI kampus, sementara sebagian lain menafsirkan jawaban LISA sebagai isu politik yang berpotensi memicu spekulasi pembohong.

    UGM dinilai penting untuk memberikan klarifikasi cepat karena informasi yang keliru berpotensi merusak kredibilitas institusi pendidikan, sekaligus mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap tokoh nasional. 

    Kampus juga bekerja sama dengan pengembang AI untuk memperbaiki sistem sehingga kesalahan serupa tidak terulang. Pembaruan database hingga penyempurnaan batasan fungsi LISA menjadi prioritas dalam evaluasi pasca-kejadian.***

  • Video Harapan KSPSI untuk Kenaikan UMP 2026: Formulanya Harus Dibuka

    Video Harapan KSPSI untuk Kenaikan UMP 2026: Formulanya Harus Dibuka

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, berharap pemerintah bisa mengumumkan formula perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026. Hal ini disampaikan Andi Gani dalam Rapimnas KSPSI di Jakarta, Kamis (4/12).

    Dalam rapimnas ini turut hadir Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Aspirasi buruh pun langsung diserap lewat dialog terbuka.

  • Cara Mengurus Dokumen Rusak Akibat Banjir dan Longsor Gratis

    Cara Mengurus Dokumen Rusak Akibat Banjir dan Longsor Gratis

    Jakarta: Indonesia sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa dan ring of fire dikenal rawan berbagai jenis bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, hingga erupsi gunung berapi. 

    Setiap bencana tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga membawa dampak besar terhadap infrastruktur, layanan publik, hingga dokumen pribadi milik masyarakat.

    Akhir November masyarakat Aceh, Sumatera Barat, dan Suamatera Utara diterjang bencana alam yakni banjir dan tanah longsor. Dalam musibah itu, keluarga menjadi pihak yang paling merasakan kerugian. 

    Selain kehilangan harta benda, kerusakan pada arsip atau dokumen penting seperti akta lahir, KTP, ijazah, atau sertifikat tanah sering kali menambah beban psikologis penyintas. Kehilangan dokumen ini bisa menghambat berbagai keperluan administratif di kemudian hari.

    Bagaimana cara mengurusa atau memperbaiki dokumen-dokumen tersebut? 

    Melansir laman Arsip Nasional Republik Indonesia, negara menghadirkan layanan khusus untuk membantu masyarakat memperbaiki dokumen-dokumen penting tersebut melalu LARASKA.
     

    Apa itu LARASKA?
    ANRI menyediakan LARASKA (Layanan Restorasi Arsip Keluarga), yaitu layanan restorasi atau perbaikan dokumen keluarga yang rusak akibat bencana. 

    Layanan ini gratis dan dapat diakses langsung oleh masyarakat yang dokumennya mengalami kerusakan fisik.

    Layanan ini mengacu pada Peraturan ANRI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan LARASKA di Lingkungan ANRI.

    Layanan ini hadir untuk mengurangi dampak psikologis, dan melindungi hak keperdataan masyarakat yang terkena dampak bencana dari kemungkinan rusak, atau musnahnya arsip masyarakat.
    Dokumen apa saja yang bisa diperbaiki?
    Jenis pelayanan LARASKA diberikan untuk arsip yang terkena dampak bencana seperti banjir, tsunami, gempa bumi atau tanah longsor.

    Jenis dokumen keluarga yang dapat direstorasi meliputi:

    – Akta kelahiran
    – Akta perkawinan
    – Ijazah
    – Kartu Keluarga (KK)
    – KTP
    – Sertifikat tanah

    Namun dalam proses perbaikan atau restorasi LARASKA hanya menerima arsip asli, bukan fotokopi, dan hanya untuk arsip milik keluarga atau perseorangan. 

    Layanan ini tidak berlaku untuk arsip lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, atau organisasi kemasyarakatan.
    Syarat restorasi dokumen rusak di ANRI
    Agar proses restorasi berjalan lancar, berikut ketentuan yang wajib dipenuhi:

    1. Arsip asli 
    Hanya arsip asli yang dapat diterima, baik yang rusak karena bencana maupun karena hama.

    2. Batas maksimal jumlah dokumen
    Arsip tekstual maksimal 10 lembar
    Arsip kartografi atau arsitektur maksimal 3 lembar

    3. Diserahkan langsung ke Posko LARASKA
    Masyarakat wajib menyerahkan arsip yang akan direstorasi kepada petugas piket di posko LARASKA ANRI.

    4. Mengikuti ketentuan ANRI
    Pemohon wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku selama proses perbaikan.

    5. Mengambil dokumen setelah selesai
    Dokumen yang sudah selesai diperbaiki hanya bisa diambil dengan membawa formulir bukti penyerahan yang diberikan petugas.
    Bagaimana cara mengurus dokumen yang rusak?
    Prosesnya sederhana dan tidak dipungut biaya. 

    – MasyarakatDatang langsung ke kantor ANRI.
    – Bawa dokumen asli yang rusak, baik karena banjir, gempa, atau tanah longsor.
    – Serahkan ke petugas LARASKA untuk diperiksa dan didata.
    – Tunggu proses restorasi (waktu pengerjaan bisa berbeda tergantung kondisi arsip).
    – Ambil kembali dokumen yang telah selesai diperbaiki.

    Jakarta: Indonesia sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa dan ring of fire dikenal rawan berbagai jenis bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, hingga erupsi gunung berapi. 
     
    Setiap bencana tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga membawa dampak besar terhadap infrastruktur, layanan publik, hingga dokumen pribadi milik masyarakat.
     
    Akhir November masyarakat Aceh, Sumatera Barat, dan Suamatera Utara diterjang bencana alam yakni banjir dan tanah longsor. Dalam musibah itu, keluarga menjadi pihak yang paling merasakan kerugian. 

    Selain kehilangan harta benda, kerusakan pada arsip atau dokumen penting seperti akta lahir, KTP, ijazah, atau sertifikat tanah sering kali menambah beban psikologis penyintas. Kehilangan dokumen ini bisa menghambat berbagai keperluan administratif di kemudian hari.
     
    Bagaimana cara mengurusa atau memperbaiki dokumen-dokumen tersebut? 
     
    Melansir laman Arsip Nasional Republik Indonesia, negara menghadirkan layanan khusus untuk membantu masyarakat memperbaiki dokumen-dokumen penting tersebut melalu LARASKA.
     

    Apa itu LARASKA?
    ANRI menyediakan LARASKA (Layanan Restorasi Arsip Keluarga), yaitu layanan restorasi atau perbaikan dokumen keluarga yang rusak akibat bencana. 
     
    Layanan ini gratis dan dapat diakses langsung oleh masyarakat yang dokumennya mengalami kerusakan fisik.
     
    Layanan ini mengacu pada Peraturan ANRI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan LARASKA di Lingkungan ANRI.
     
    Layanan ini hadir untuk mengurangi dampak psikologis, dan melindungi hak keperdataan masyarakat yang terkena dampak bencana dari kemungkinan rusak, atau musnahnya arsip masyarakat.
    Dokumen apa saja yang bisa diperbaiki?
    Jenis pelayanan LARASKA diberikan untuk arsip yang terkena dampak bencana seperti banjir, tsunami, gempa bumi atau tanah longsor.
     
    Jenis dokumen keluarga yang dapat direstorasi meliputi:
     
    – Akta kelahiran
    – Akta perkawinan
    – Ijazah
    – Kartu Keluarga (KK)
    – KTP
    – Sertifikat tanah
     
    Namun dalam proses perbaikan atau restorasi LARASKA hanya menerima arsip asli, bukan fotokopi, dan hanya untuk arsip milik keluarga atau perseorangan. 
     
    Layanan ini tidak berlaku untuk arsip lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, atau organisasi kemasyarakatan.
    Syarat restorasi dokumen rusak di ANRI
    Agar proses restorasi berjalan lancar, berikut ketentuan yang wajib dipenuhi:
     
    1. Arsip asli 
    Hanya arsip asli yang dapat diterima, baik yang rusak karena bencana maupun karena hama.
     
    2. Batas maksimal jumlah dokumen
    Arsip tekstual maksimal 10 lembar
    Arsip kartografi atau arsitektur maksimal 3 lembar
     
    3. Diserahkan langsung ke Posko LARASKA
    Masyarakat wajib menyerahkan arsip yang akan direstorasi kepada petugas piket di posko LARASKA ANRI.
     
    4. Mengikuti ketentuan ANRI
    Pemohon wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku selama proses perbaikan.
     
    5. Mengambil dokumen setelah selesai
    Dokumen yang sudah selesai diperbaiki hanya bisa diambil dengan membawa formulir bukti penyerahan yang diberikan petugas.
    Bagaimana cara mengurus dokumen yang rusak?
    Prosesnya sederhana dan tidak dipungut biaya. 
     
    – MasyarakatDatang langsung ke kantor ANRI.
    – Bawa dokumen asli yang rusak, baik karena banjir, gempa, atau tanah longsor.
    – Serahkan ke petugas LARASKA untuk diperiksa dan didata.
    – Tunggu proses restorasi (waktu pengerjaan bisa berbeda tergantung kondisi arsip).
    – Ambil kembali dokumen yang telah selesai diperbaiki.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • PSI Dituding Tidak Konsisten, Andi Sinulingga: Ngomong Anti Korupsi tapi Praktiknya Kebalik

    PSI Dituding Tidak Konsisten, Andi Sinulingga: Ngomong Anti Korupsi tapi Praktiknya Kebalik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis Kolaborasi Rakyat Jakarta, Andi Sinulingga, mengungkit kembali sejumlah nama kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam struktur Tim FOLU Net Sink 2030 di Kementerian Kehutanan.

    Andi menyebut bahwa sikap dan praktik politik PSI dinilai tidak sejalan dengan narasi yang selama ini dikampanyekan partai tersebut.

    “Ngomong anti korupsi, anti politik dinasti, belagak pro meritokrasi, tapi semua yg mereka ucapkan itu terbalik rupanya,” ujar Andi di X @AndiSinulingga (5/12/2025).

    “Kemarin bicara apa, hari ini lain lagi, besok bicara apa lagi, ampuuun deh,” tambahnya.

    Ia juga menyinggung soal integritas figur-figur muda dalam dunia politik saat ini.

    “Masih muda-muda sudah sebegitu ngeri sekali mentalnya,” tandasnya.

    Dalam bagan yang turut dibagikan Andi Sinulingga melalui unggahan ulang dari akun @ARSIPAJA, terlihat susunan Tim FOLU Net Sink 2030 di lingkungan Kementerian Kehutanan didominasi figur yang dari Partai Solidaritas Indonesia.

    Di antaranya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai Penanggung Jawab sekaligus Pengarah Tim.

    Di jajaran penasihat terlihat nama Andy Budiman yang menempati posisi Dewan Penasihat Ahli, sementara Furqan Amini Chaniago tercatat sebagai anggota bidang konservasi.

    Pada struktur sekretariat, muncul nama Rama Hadi Prasetyo yang disebut bertugas di bagian peningkatan cadangan karbon bersama Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan.

    Selain itu, terdapat Nadya Maharani Irawan yang mengisi staf kesekretariatan bidang konservasi.

  • Anggaran Renovasi Rumah Rusak Akibat Erupsi Gunung Ruang Sitaro Dikorupsi

    Anggaran Renovasi Rumah Rusak Akibat Erupsi Gunung Ruang Sitaro Dikorupsi

    MANADO – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana siap pakai stimulan perbaikan/ pembangunan kembali rumah rusak akibat bencana Gunung Api Ruang di Kabupaten Sitaro tahun anggaran 2024.

    “Penggeledahan dan Penyitaan ini dilakukan secara serentak di beberapa tempat,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum, Januarius Bolitobi di Manado, Kamis, 4 Desember, dilansir ANTARA.

    Sejumlah titik yang digeledah dan menyita barang bukti yaitu Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan SiauTagulandang Biaro.

    Berikutnya, Toko Helgamart, Toko Suasana Baru, Toko Keysia, Toko Hosana, Toko Mawar Sharon, Toko Sumber Rejeki, semuanya berada di Kabupaten Kepulauan Sitaro.

    Satu-satunya perusahaan yang berada di Manado yang digeledah yaitu PT Wijaya Kombos Indah (Awi Jaya) yang terletak Jl. Arie Lasut No.80. Wawonasa. Kec. Singkil. Kota Manado. Sulawesi Utara.

    “Penggeledahan dilakukan secara serentak dimulai dari jam 09.00 Wita sampai dengan jam 13.00 Wita,” kata Januar.

    Dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan berbagai dokumen sebanyak empat koper terkait dengan proses pengusulan sampai dengan pencairan hingga menyita perangkat CPU.

    Barang bukti tersebut akan digunakan untuk melengkapi bukti-bukti dalam proses penyidikan yang telah dilakukan oleh tim penyidik guna menentukan orang-orang yang bertanggungjawab dalam penyaluran bantuan perbaikan/pembangunan kembali rumah rusak akibat bencana Gunung Api Ruang di Kabupaten Sitaro tahun anggaran 2024.

  • Penerapan Single Salary Buka Peluang Kesetaraan Penghasilan PNS dan PPPK

    Penerapan Single Salary Buka Peluang Kesetaraan Penghasilan PNS dan PPPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Rencana penerapan single salary untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali ramai dibicarakan para pegawai pemerintah, baik PNS maupun PPPK. Skema ini disebut sebagai cara pemerintah merapikan sistem penggajian dengan melebur seluruh tunjangan ke dalam satu paket gaji pokok yang lebih besar dan transparan.

    Meski sempat disebut mulai diuji coba pada 2026, hingga kini kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah belum mengeluarkan aturan final, sehingga berbagai angka yang beredar masih berupa simulasi yang mengacu pada struktur gaji saat ini.

    Inti dari kebijakan ini adalah penentuan penghasilan berdasarkan grading jabatan, bukan lagi status kepegawaian. Setiap posisi akan dinilai dari beban tugas, tanggung jawab, tingkat kesulitan, hingga risiko, lalu dimasukkan ke level grade tertentu.

    Menurut simulasi yang dikutip dari Jawa Pos, seluruh komponen penghasilan ASN nantinya dilebur menjadi satu:

    Total Gaji = Gaji Pokok + 5% Tunjangan Kinerja (sebelum pajak)

    Dengan model ini, tunjangan-tunjangan lama akan hilang karena sudah masuk ke struktur gaji pokok. Namun perbedaan antara PNS dan PPPK tetap bisa muncul, terutama dari masa kerja golongan (MKG), struktur dasar, dan potongan pajak.

    Simulasi Single Salary untuk Golongan II/a

    PNS Golongan II/a

    Gaji pokok: ± Rp 1.960.200

    Tunjangan kinerja 5%: Rp 98.010

    Total sebelum pajak: Rp 2.058.210

    Pajak ± 5–10%: Rp 103.000

    Gaji bersih: ± Rp 1.955.210

    PPPK Golongan II/a

    Gaji pokok: ± Rp 2.116.900

    Tunjangan kinerja 5%: Rp 105.845

    Total sebelum pajak: Rp 2.222.745

    Pajak ± 5–10%: Rp 111.000

    Gaji bersih: ± Rp 2.111.745

    Dari hitungan tersebut, selisih gaji bersih berada di angka ± Rp 156.535, dengan PPPK sedikit lebih tinggi. Hal ini terjadi karena struktur gaji dasar PPPK memang lebih besar pada level awal sebagai kompensasi status kontrak.

  • Lippo Siap Luncurkan Rumah Murah HWB Purwakarta

    Lippo Siap Luncurkan Rumah Murah HWB Purwakarta

    Bisnis.com, JAKARTA— LippoLand siap meluncurkan proyek rumah murah dengan harga mulai Rp98 juta per unit bertajuk Hunian Warisan Bangsa (HWB) Purwakarta.

    Manajemen HWB Purwakarta menyampaikan proyek ini merupakan KSO Hunian Warisan Bangsa dan didukung oleh Program Kemitraan UMKM dari LippoLand. Harga unit rumah ditawarkan mulai dari Rp98 juta dengan status kepemilikan tanah hak milik (SHM).

    HWB Purwakarta menawarkan unit dengan fasilitas 1, 2, dan 3 kamar tidur. Peluncuran unit akan dilakukan pada Sabtu (6/12/2025).

    “HWB Purwakarta hadir sebagai kota yang lengkap, dan siap menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 30.000 warga. Rencana jangka panjang ini memastikan terciptanya komunitas yang stabil, berkembang, dan hidup, didukung fasilitas lengkap serta infrastruktur modern,” papar Manajemen HWB Purwakarta dalam siaran pers, Jumat (5/12/2025).

    Dalam peluncuran perdana, HWB Purwakarta akan menawarkan 600 unit rumah. Adapun, 40 unit rumah sudah terbangun di kawasan tersebut.

    Menurut manajemen, Purwakarta tumbuh menjadi salah satu pusat industri terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 8.000 pabrik dan tenaga kerja yang terus meningkat. Berlokasi strategis di antara kota metropolitan Jakarta dan Bandung, Purwakarta terus menarik investasi, lapangan kerja, dan segmen keluarga.

    “Rumah ini cocok untuk segmen masyarakat yang ingin dekat dengan lokasi kerja. Selain itu, nilai properti hampir tidak pernah turun, terutama di kawasan industri yang berkembang pesat seperti Purwakarta,” jelasnya.

    Saat ini, sudah terbangun sejumlah infrastruktur dan fasilitas seperti masjid, Toko MAMA, FmX, serta untuk pelayanan finansial beroperasi Bank Nobu cabang HWB.

    Kinerja Penjualan

    Sementara itu, segmen rumah tapak masih menjadi andalan emiten properti PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) dalam meraup marketing sales atau pra penjualan Rp4,02 triliun per September 2025. Nilai itu setara 64% dari target setahun penuh sebesar Rp6,25 triliun.

    John Riady, CEO Grup Lippo Indonesia, menyampaikan kinerja marketing sales Rp4,02 triliun didorong oleh tingginya permintaan terhadap hunian tapak terjangkau dan premium, yang menyumbang 70% dari total pra penjualan.

    “Strategi perumahan terjangkau yang dipadukan dengan proyek premium terbukti efektif mendorong pertumbuhan penjualan, sekaligus memperkuat struktur permodalan kami melalui pengurangan utang yang berkelanjutan,” tuturnya dalam siaran pers, Selasa (25/11/2025).

    Produk-produk LPKR diminati oleh pembeli rumah pertama (first-time buyers) maupun end-user yang mencari hunian berkualitas dengan nilai investasi tinggi. Dua proyek unggulan, yaitu Park Serpong tahap 4 & 5 serta Metropolis Marq Estate di Kota Tangerang, menjadi pendorong utama pencapaian ini.