KPK Juga Tangkap Ayah Bupati Ade Kuswara Saat OTT di Bekasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menangkap ayah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bekasi, pada Kamis (18/12/2025).
“Benar. Jadi di antara tujuh orang yang diamankan, salah satunya ayah dari bupati juga diamankan,” kata Juru Bicara
KPK
Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Budi mengatakan, dalam operasi senyap tersebut, penyidik juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah.
“Tim juga mengamankan dan menyita barang bukti dalam bentuk uang tunai dalam jumlah ratusan juta. Nanti detilnya kami akan sampaikan saat konferensi pers,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi mengatakan,
OTT
yang menjerat
Bupati Bekasi
terkait kasus dugaan
suap
di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
“Iya (suap). Ini masih terus didalami di antaranya terkait dengan proyek-proyek di Bekasi,” ucap dia.
Adapun KPK punya waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum terhadap Bupati Bekasi dan enam orang lainnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (18/12/2025).
“Benar, salah satunya (Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dihubungi wartawan, Jumat (19/12/2025) dini hari.
Budi mengatakan, penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut.
Meski demikian, dia belum mengungkapkan identitas sepuluh orang tersebut dan konstruksi perkaranya.
“Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Blog
-

Wanita Kena Stroke di Usia 28 Tahun gegara Stres, Ini Gejala Awalnya
Jakarta –
Wanita bernama Khanh Linh tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah drastis di usia 28 tahun. Semua berawal pada 12 Juni 2025, saat ia tiba-tiba merasa sakit kepala hebat seperti terbelah saat duduk di meja kerja setelah makan siang.
Tak lama kemudian, semuanya gelap. Sekitar satu jam kemudian, dokter di sebuah rumah sakit di Thai Nguyen mendiagnosis Linh mengalami stroke akibat pecahnya aneurisma otak, yang dipicu kelainan pembuluh darah bawaan.
Kondisinya kritis sampai dirujuk ke Rumah Sakit Militer Pusat 108 di Hanoi, Vietnam, untuk menjalani operasi darurat.
“Aku tidak ingat apapun selama seminggu itu,” ujar Linh, dikutip dari VNExpress.
Semua yang ia ketahui tentang masa tersebut berasal dari cerita keluarganya yang setia mendampingi. Linh menjalani operasi endovaskular modern dengan biaya ratusan juta.
Setelah operasi, perjuangannya belum selesai. Ia harus menjalani perawatan lebih dari 20 hari di rumah sakit, sebelum akhirnya pulang dan rehabilitasi.
Sekitar lima bulan kemudian, kondisinya belum sepenuhnya pulih. Mulutnya masih mencong sehingga sulit berbicara, mata kirinya tidak bisa tertutup sempurna, tubuhnya lemah, dan belum mampu berjalan sendiri.
Stroke tersebut menyebabkan kelumpuhan wajah. Bahkan, aktivitas sederhana menjadi sulit. Mulutnya tidak bisa menutup rapat dan air liur sering keluar tanpa disadari.
“Saat itu aku butuh dua orang untuk merawatku. Satu orang bahkan harus terus di sampingku hanya untuk menyeka air liur,” kenangnya.
Ibu dan kakaknya bergantian menjaga Linh. Di awal pemulihan, ia juga harus menggunakan selang makan.
Berat badannya turun drastis dari 47-48 kg menjadi hanya 40 kg. Setelah menjalani terapi intensif, berat badannya perlahan mulai naik kembali.
Sebelum stroke, Linh merasa hidupnya normal. Ia hanya sempat mengalami sakit kepala ringan beberapa hari sebelumnya, dan mengira itu akibat perubahan cuaca.
“Aku punya banyak kebiasaan buruk, sering begadang, telat makan, dan stres karena pekerjaan,” bebernya.
Ia kini menyadari bahwa gaya hidup tersebut bisa ikut berperan pada kondisi kesehatannya. Masa-masa awal pascastroke menjadi periode paling berat secara mental.
Linh mengaku sempat diliputi pikiran negatif, merasa tidak berdaya, menjadi beban keluarga, dan takut menghadapi masa depan.
Sebuah analisis di jurnal medis The Lancet menyebut sekitar sepertiga penyintas stroke mengalami depresi dalam lima tahun pertama. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada psikologis, tapi juga berkaitan dengan kerusakan otak yang mengatur emosi, serta dapat memperlambat pemulihan dan meningkatkan risiko kematian.
Pada pasien muda seperti Linh, dampak mentalnya bisa lebih berat. Stroke datang tiba-tiba dan merenggut kemandirian, karier, hingga rasa aman sosial.
“Keluargaku yang menarikku kembali,” kata Linh.
Ibu dan kakaknya selalu ada, bukan hanya membantu secara fisik, tapi juga memberikan dukungan emosional. Saat Linh hancur, mereka duduk diam sambil menggenggam tangannya.
Untuk menjaga kesehatan mentalnya, Linh mulai membagikan proses pemulihannya lewat video singkat di TikTok. Awalnya hanya catatan pribadi, tapi perlahan ia menerima banyak pesan dukungan dari orang lain.
“Saat aku sadar ceritaku bisa membantu orang lain, perjuangan ini terasa bermakna,” sambungnya.
Kini, Linh menjalani jadwal rehabilitasi ketat setiap hari, mulai dari akupunktur, pijat terapi, hingga latihan berjalan. Setiap kemajuan kecil, ia dianggap sebagai kemenangan.
“Aku belajar menghargai hal-hal kecil yang dulu terasa sepele,” tutur dia.
Data menunjukkan kasus stroke pada usia muda terus meningkat. Studi The Lancet mencatat angka stroke pada orang di bawah 45 tahun naik signifikan secara global.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sekitar 15 persen kasus stroke terjadi pada kelompok usia ini. Faktor pemicunya antara lain stres kronis, pola makan buruk, kurang gerak, serta penyakit seperti hipertensi, obesitas, dan diabetes yang kerap tidak terdeteksi.
Halaman 2 dari 3
Simak Video “Video: Neurolog Ungkap Sakit Kepala Seperti Ini Bisa Jadi Tanda Gejala Stroke”
[Gambas:Video 20detik]
(sao/naf) -

Perpol Nomor 10 Bikin Ribut, Jhon Sitorus Minta Polisi Tidak Bikin Aturan Sendiri di Negara Demokrasi
“Negara ini adalah negara demokrasi, bukan semi militeristik apalagi sampai terkesan otoritarian,” kuncinya.
Sebelumnya, Prof. Mahfud MD kembali bicara mengenai Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025.
Berbicara sebagai ahli hukum, Mahfud secara tegas menyebut regulasi tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan hukum.
Mahfud mengawali penjelasannya dengan meluruskan pemahaman publik terkait peran Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Ia menegaskan, komisi tersebut bukan lembaga penanganan kasus hukum.
“Tim Reformasi Polri ini bukan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menilai satu tindakan hukum, untuk meyelesaikan kasus. Kita ini tim untuk menyiapkan kerangka kebijakan baru tentang Polri,” kata Mahfud, Selasa (16/12/2025).
Dikatakan Mahfud, masih banyak masyarakat yang keliru memahami tugas komisi tersebut.
Ia bahkan mencontohkan sejumlah laporan yang masuk namun sama sekali tidak berkaitan dengan agenda reformasi.
“Jadi kalau sifatnya kasus, pembunuhan, korupsi, penganiayaan, banyak tu orang nda ngerti dikira komisi reformasi itu menyelesaikan kasus,” sebutnya.
Mahfud menyebut pernah menerima laporan yang sama sekali tidak relevan dengan mandat komisi.
“Ada seorang ibu-ibu kirim surat bahwa suaminya selingkuh dengan polwan, masa itu urusan reformasi,” Mahfud menuturkan.
Bukan hanya itu, laporan serupa juga datang dari internal kepolisian sendiri.
“Ada seorang polisi misalnya istrinya kepergok dengan ASN di hotel, lapor ke kita, itu bukan tugas kita,” lanjut Mahfud.
-

Muhidin Mengaku Belum Tahu Ditunjuk sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Koordinator Golkar Wilayah Sulawesi, Muhidin M Said mengaku belum mengetahui dirinya ditunjuk DPP menjadi Plt Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel).
“Belum tahu, saya baru tiba dari Dapil,” tegas Muhidin saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (19/12).
DPP Partai Golkar dilaporkan resmi menunjuk politisi senior Golkar itu sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel menggantikan Taufan Pawe yang telah habis masa jabatannya pada 19 November 2025, atau tepat satu bulan dengan keputusan baru ini dibuat.
Kabar itu turut dibenarkan oleh Sekretaris Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng.
“Betul berita ini bahwa yang menjabat Plt Golkar Sulsel adalah Bapak Muhidin Muhammad Said. Tugas utamanya melaksanakan konsolidasi organisasi, termasuk musda,” kata Marzuki, kepada wartawan
Dijadwalkan, kata Marzuki, peresmian Plt Ketua Golkar Sulsel akan digelar pada saat agenda Rapimnas Partai Golkar yang berlangsung mulai Sabtu (20/12/2025) besok di Jakarta.
“Besok rapimnas SK Plt itu diserahkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Taufan Pawe menerima keputusan dirinya dicopot sebagai Ketua Golkar Sulsel tanpa melalui proses musyawarah daerah.
“Ini sudah keputusan organisasi, tentu sebagai kader yang loyal kepada partai, Pak TP (Taufan Pawe) patuh,” kata Juru Bicara Golkar Sulsel, Zulham Arief, menanggapi kabar penunjukan Plt Ketua Golkar Sulsel.
Menantu Taufan Pawe itu menyebut, penunjukan ini wajar. Sebab, kepengurusan Golkar Sulsel memang sudah berakhir pada 19 November 2025 lalu.
“Sebagai kader golkar yang paham doktrin kekaryaan, masih banyak ladang pengabdian sebagai kader Golkar,” ucapnya.
-

Kami Susah, Ini Musim Kerja Keras
JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan, tidak ada pemberlakuan Work From Anywhere (WFA) atau kerja dari mana saja bagi pegawai Kementerian PU.
Hal tersebut merespons usulan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta adanya kebijakan WFA selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026) kepada Presiden Prabowo Subianto, belum lama ini.
Menurut Dody, pada saat-saat Nataru seperti ini justru pegawainya akan bekerja ekstra lantaran sudah memasuki musim penghujan dan cuaca ekstrem.
“Pokoknya kalau PU tidak ada WFA. Kayaknya PU susah kalau WFA karena ini justru musim-musim kami kerja keras di PU, ya. PU itu kerja keras karena ini, kan, musim ber, ber, ber, musim bencana,” ujar Dody dalam media briefing Kesiapsiagaan Infrastruktur Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Kamis, 18 Desember.
Dody bilang, seluruh wilayah di Indonesia berpotensi menghadapi cuaca ekstrem pada akhir tahun hingga awal 2026 mendatang. Untuk itu, kata dia, Kementerian PU harus siap siaga demi menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem tersebut.
“Ini, kan, musim bencana di mana-mana. Tidak cuman di Sumatera dan Aceh, tapi di semua tempat kalau kami lihat. Sehari-hari ada banjir, tanah longsor. Jadi, sepertinya di kami tidak ada WFA,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajukan usulan penerapan skema WFA selama libur Nataru 2025/2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Airlangga, kebijakan WFA dinilai penting untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal terakhir tahun ini.
Usulan tersebut disambut positif dengan tepuk tangan dari para menteri serta Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember.
“Kami usulkan karena tanggal 29, 30, 31 di antara hari libur pak. Kami usul untuk WFA and everywhere pak,” ujarnya.
Dia menuturkan, kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pergerakan masyarakat dan konsumsi selama periode Nataru 2025/2026.
Meski begitu, Airlangga mengakui kemungkinan Presiden tetap mengagendakan rapat di Hambalang.
-

Diburu Berhari-hari, Tersangka Penembakan Kampus AS Bunuh Diri
Washington DC –
Seorang pria yang diyakini sebagai tersangka penembakan massal di Brown University, Rhode Island, Amerika Serikat (AS), ditemukan tewas. Kepolisian AS menyatakan bahwa tersangka penembakan massal yang diburu selama berhari-hari itu, menghabisi nyawanya sendiri.
Penembakan massal mengguncang Brown University, yang terletak di Providence, Rhode Island, pada Sabtu (13/12) waktu setempat. Seorang pria bersenjata senapan menerobos masuk ke dalam gedung kampus bergengsi itu, ketika para mahasiswa sedang mengikuti ujian.
Pria bersenjata tersebut melepas tembakan, menewaskan dua mahasiswa, kemudian melarikan diri dari lokasi kejadian. Delapan orang lainnya mengalami luka-luka, dengan satu orang dalam kondisi kritis, dalam penembakan mematikan yang menggemparkan AS tersebut.
Perburuan terhadap pelaku berlangsung selama berhari-hari tanpa membuahkan hasil, dengan otoritas penegak hukum tampaknya tidak memiliki banyak petunjuk. Foto seorang pria yang dicurigai sebagai tersangka dan foto seseorang yang terlihat berdiri di dekat tersangka dirilis ke publik.
Namun, pelaku tak kunjung ditangkap. Hingga akhirnya, seperti dilansir AFP, Jumat (19/12/2025), Kepolisian Providence mengumumkan pada Kamis (18/12) waktu setempat, bahwa seorang pria yang diduga kuat sebagai tersangka penembakan di Brown University, ditemukan sudah tak bernyawa.
Otoritas setempat mengatakan bahwa tersangka merupakan seorang warga negara Portugal yang berusia 48 tahun dan pernah menjadi mahasiswa di Brown University. Kepala Kepolisian Providence, Oscar Perez, mengidentifikasi tersangka sebagai Claudio Neves-Valente.
“Dia mengakhiri hidupnya sendiri malam ini,” kata Perez dalam pernyataan pada Kamis (18/12).
Disebutkan bahwa tersangka ditemukan sudah tak bernyawa di dalam sebuah unit storage atau penyimpanan di area New Hampshire bersama dengan dua senjata api. Dia diyakini bertindak sendirian dalam penembakan massal tersebut.
“Malam ini, warga Providence akhirnya dapat bernapas sedikit lebih lega,” ucap Wali Kota Brett Smiley saat berbicara kepada wartawan setempat.
Para pejabat setempat juga meyakini bahwa pria yang sama bertanggung jawab atas penembakan fatal terhadap seorang pakar fisika dari Massachusetts Institute of Technology, juga merupakan universitas bergengsi di AS. Penembakan itu terjadi secara terpisah di rumah pakar fisika itu di area Boston.
Hingga kini belum ada indikasi langsung mengenai motif penembakan ganda di dua universitas terkemuka di AS tersebut.
“Penyelidikan yang dimulai di kota Providence… membawa kita pada keterkaitan tersebut,” ujar Perez, tanpa memberikan detail lebih lanjut.
Dua mahasiswa Brown University yang tewas dalam penembakan itu diidentifikasi sebagai Ella Cook yang merupakan wakil presiden asosiasi Partai Republik di universitas tersebut dan Muhkhammad Aziz Umurzokov, yang berasal dari Uzbekistan dan berharap menjadi dokter bedah saraf.
Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)
-

Taufan Pawe Tak Lagi Jabat Ketua DPD Golkar Sulsel, DPP Tunjuk Muhidin M Said
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — DPP Partai Golkar resmi menunjuk Koordinator Golkar Wilayah Sulawesi, Muhidin M Said menjadi Plt Ketua DPD Golkar Sulsel.
Seperti diketahui, masa jabatan kepengurusan DPD Golkar Sulsel yang dipimpin Taufan Pawe sejatinya telah berakhir pada 19 November lalu, atau tepat sebulan dengan keputusan baru ini dibuat. Dengan ini, Taufan Pawe resmi tidak lagi menjabat sebagai Ketua Golkar Sulsel.
Kabar itu dibenarkan oleh Sekretaris Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng.
“Betul berita ini bahwa yang menjabat Plt Golkar Sulsel adalah Bapak Muhidin Muhammad Said. Tugas utamanya melaksanakan konsolidasi organisasi, termasuk musda,” kata Marzuki, kepada wartawan pada Jumat (19/12/2025).
“Pak Muhidin Plt Golkar Sulsel bersama 8 DPD Partai Golkar provinsi yang belum menggelar musda hingga hari ini,” katanya.
Dijadwalkan, kata Marzuki, peresmian Plt Ketua Golkar Sulsel akan digelar pada saat agenda Rapimnas Partai Golkar yang berlangsung mulai Sabtu (20/12/2025) besok.
“Besok rapimnas SK Plt itu diserahkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Taufan Pawe legawa dicopot sebagai Ketua Golkar Sulsel tanpa melalui proses musyawarah daerah.
“Ini sudah keputusan organisasi, tentu sebagai kader yang loyal kepada partai, Pak TP (Taufan Pawe) patuh,” kata Juru Bicara Golkar Sulsel, Zulham Arief, menanggapi kabar penunjukan Plt Ketua Golkar Sulsel.
Menantu Taufan Pawe itu menyebut, penunjukan ini wajar. Sebab, kepengurusan Golkar Sulsel memang sudah berakhir pada 19 November 2025 lalu.
“Sebagai kader Golkar yang paham doktrin kekaryaan, masih banyak ladang pengabdian sebagai kader Golkar,” ucapnya.
-
/data/photo/2025/12/16/694162d27ea8b.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mendagri Tito Sebut Mualem Tak Tahu soal Surat Bantuan ke PBB
Mendagri Tito Sebut Mualem Tak Tahu soal Surat Bantuan ke PBB
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) sama sekali tidak mengetahui soal surat permohonan bantuan ke dua lembaga PBB, yakni UNDP dan UNICEF.
Tito menjelaskan, ternyata, staf
Mualem
yang mengirim surat ke
PBB
, dengan berbekal tanda tangan elektronik milik Mualem. Ia mengakui keberadaan surat tersebut, yang mana ditembuskan ke Kemendagri juga.
“Berkaitan dengan surat yang tadi disampaikan oleh Gubernur
Aceh
, kami sudah mengecek yang
UNDP
dan
UNICEF
, berkomunikasi dengan pemerintah Aceh bahwa surat itu sudah kami baca dan juga ada tembusan ke Kemendagri,” ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
“Surat itu ditandatangani barcode, jadi tanda tangan (ttd) elektronik. Dan Pak Gubernur, Pak Muzakir Manaf ini menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut, kami cek sepertinya sekda yang mengirim karena adanya tawaran,” sambungnya.
Meski begitu, Tito tetap mengecek bantuan berupa apa yang bisa diberikan UNDP dan UNICEF kepada korban banjir dan longsor di Aceh.
Dia membeberkan, yang paling memungkinkan saat ini adalah bantuan konseling.
“Yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita. Nah ini yang akan kita bicarakan dalam bentuk konseling yang bentuknya seperti apa, sebanyak apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan,” imbuh Tito.
Sebelumnya,
Gubernur Aceh Muzakir Manaf
alias Mualem memberikan klarifikasi terkait beredarnya surat permintaan bantuan kepada dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kabar mengenai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang meminta bantuan tersebut telah beredar sejak Senin (15/12/2025).
Surat dimaksud ditujukan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
Melalui surat itu, Pemprov Aceh berharap UNDP dan UNICEF dapat membantu penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh.
Mualem mengaku tidak mengetahui surat permintaan bantuan kepada UNDP dan UNICEF terkait penanganan banjir bandang dan tanah longsor di daerahnya.
Ia menjelaskan bahwa maksud surat tersebut sebenarnya keliru. Surat sebenarnya ditujukan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh, bukan PBB.
“Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” ujar Mualem di Banda Aceh, dikutip dari Antara, Selasa (16/12/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Korban Upaya Rudapaksa Bantah Pernyataan Manajer Black Owl Surabaya
Surabaya (beritajatim.com) – Korban dari upaya rudapaksa manajer Black Owl membantah pernyataan Egy Ramadhan di sejumlah media beberapa waktu lalu. Diketahui, Egy Ramadhan merupakan manajer legal dari Black Owl Surabaya.
Di sejumlah media, Egy mengatakan jika sehari sebelum kejadian, korban sempat datang bersama dengan orang tuanya untuk makan dan menonton live music. Selain itu, orang tua korban disebut memaksa masuk meski sudah dilarang oleh manajer Black Owl Surabaya.
“Tidak ada. Bohong itu. Klien kami hanya datang ke Black Owl itu dua kali. Pertama yang bersama rekannya lalu kedua saat malam 16 Oktober 2025 saat kejadian itu. Jadi tidak benar sehari sebelumnya orang tua korban disebut memaksa masuk Black Owl,” kata Renald Christopher kuasa hukum korban saat dikonfirmasi Beritajatim.com, Kamis (18/12/2025).
Renald menjelaskan, saat kejadian korban SD diundang oleh rekan pelaku. SD berniat merayakan ulang tahun bersama teman-temannya. Namun, teman-temannya tidak hadir.
Korban pun sendirian di Black Owl Surabaya. Saat itu, korban sama sekali tidak melakukan pembelian di Black Owl Surabaya. Korban disuguhi minuman keras satu botol oleh pelaku dan temannya.
“Alasannya saat itu pembelian dengan menggunakan voucher Rp 2 juta yang diberikan oleh rekan pelaku saat pertama kali korban ke Black Owl Surabaya bersama teman-temannya. Kan ini aneh. Anak-anak diberi voucher dan bisa ditukarkan minuman tanpa pembelian,” jelasnya.
Selain membantah pernyataan pihak Black Owl Surabaya, Renald juga menyayangkan adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Kota Surabaya tanpa melibatkan korban. Sehingga, menurut Renald pernyataan yang disampaikan oleh pihak manajemen Black Owl Surabaya hanya sepihak dan tidak sesuai fakta.
Atas keberatan itu, Renald sudah mengirim surat yang ditujukan kepada ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mohammad Faridz Afif dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Kok bisa hanya pihak Black Owl Surabaya yang dipanggil dan didengarkan keterangannya. Sementara korban tidak pernah diundang. Bahkan kami juga tidak pernah membuat permintaan resmi untuk dihearingkan. Oleh sebab itu kami kuasa hukum menolak seluruh isi RDP yang mengangkat permasalahan klien kami,” tegasnya.
Sementara itu, Beritajatim telah menghubungi Egy Ramadhan untuk mengkonfirmasi permasalahan upaya pemerkosaan terhadap SD yang juga konsumen Black Owl Surabaya. Namun, hingga berita ini ditulis, Egy belum memberikan balasan. (ang/but)
/data/photo/2025/12/19/6944ed9e2dd8c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5433763/original/095805000_1764895138-Mendagri_Tito_Karnavian.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)