Blog

  • Komdigi Ingin Hidupkan Operator BWA Lewat Frekuensi 1,4 GHz

    Komdigi Ingin Hidupkan Operator BWA Lewat Frekuensi 1,4 GHz

    Jakarta

    Di akhir Februari ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan melakukan lelang frekuensi 1,4 GHz yang setelah melalui tahapan konsultasi publik aturannya. Melalui spektrum tersebut, Komdigi akan dialokasikan untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA).

    Layanan BWA ini sebelumnya pernah terjadi di Indonesia, yang itu ditandai dengan keberadaan First Media, Internux dengan produk Bolt, Indosat Mega Media (IM2), Berca, hingga Jasnita.

    “Ini akan kemungkinan menghidupkan BWA karena untuk meningkatkan penetrasi fixed broadband,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Indonesia tengah dihadapi tantangan besar dalam meningkatkan layanan Fixed Broadband (FBB), di mana dari segi penetrasi dan kualitas saat ini hanya mencapai 21,31% rumah tangga (Komdigi, 2024) dari sekitar 69 juta rumah tangga di Indonesia (BPS, 2019) dengan kecepatan download rata-rata 32,10 Mbps (Ookla, Oktober 2024).

    Selain itu, harga rata-rata bulanan untuk kecepatan internet mencapai hingga 100 Mbps masih cukup mahal. Tingginya biaya internet pelanggan dan biaya penggelaran jaringan Fiber Optic (FO) terutama di daerah rural dan sub-urban, serta regulasi dan infrastruktur yang belum mendukung secara optimal, menjadi tantangan utama.

    Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah terobosan kebijakan untuk mendorong pembangunan layanan akses internet di rumah secara masif dan cepat dengan biaya yang relatif terjangkau sesuai kemampuan masyarakat.

    Rencana kebijakan untuk internet murah ini akan fokus pada wilayah dengan tingkat penetrasi layanan internet yang masih terbatas atau bahkan yang belum ada penetrasi sama sekali. Adapun pelanggan dari layanan internet murah ini ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dengan daya beli terbatas.

    Lebih lanjut, Wayan menegaskan operator internet yang bisa mengikuti lelang frekuensi 1,4 GHz ini hanya kepada mereka sudah mengantongi izin jaringan tetap block packed switched, bukan operator seluler.

    “Khusus untuk jaringan tetap block packed switched, bukan seluler ya, seluler nanti diberikan lagi,” ucapnya.

    Setelah melalui tahapan konsultasi publik RPM tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz yang berakhir pada 2 Februari 2025, Komdigi akan menggelar lelang frekuensi 1,4 GHz dengan lebar pita 80 MHz itu pada pekan ketiga Februari 2025.

    “Yang mendapatkan akses 1,4 GHz kan yang dicari adalah untuk internet. Jadi, kita akan dorong orang yang dapat itu untuk membawa fiber optik, nah baru dia naikkan aksesnya gitu. Bukan kita berikan pada orang yang sudah dapat koneksi terus dia nggak membangun,” pungkasnya.

    (agt/fyk)

  • Pelantikan Bupati-Wabup Jombang Terpilih Warsubi-Salman Dijadwalkan 20 Februari 2025

    Pelantikan Bupati-Wabup Jombang Terpilih Warsubi-Salman Dijadwalkan 20 Februari 2025

    Jombang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang tengah mempersiapkan berbagai hal menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030, Warsubi-Salmanudin Yazid.

    Prosesi pelantikan dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Kepresidenan Jakarta, dengan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, membenarkan kepastian jadwal tersebut setelah sebelumnya mengalami perubahan. Semula, pelantikan direncanakan pada 6 Februari 2025, namun akhirnya diundur demi memungkinkan pelantikan serentak bagi lebih banyak kepala daerah terpilih.

    “Sudah fix 20 Februari di Jakarta. Pelantikan dilakukan secara serentak, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Jombang. Pelaksanaannya di Istana Negara Jakarta. Namun demikian, kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kemendagri terkait teknis pelaksanaannya,” ujar Agus saat dikonfirmasi, Rabu (5/2/2025).

    Menurut Agus, pengunduran jadwal ini juga berkaitan dengan penyelesaian proses gugatan hasil pemilihan di beberapa daerah. Meski demikian, ia memastikan bahwa Pemkab dan DPRD Jombang telah melakukan berbagai persiapan guna menyambut pelantikan ini.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang telah menetapkan Warsubi-Salman sebagai Bupati-Wakil Bupati terpilih berdasarkan Keputusan KPU Jombang Nomor 01 Tahun 2025.

    Pasangan nomor urut 02 tersebut meraih kemenangan dengan perolehan suara signifikan, yakni 515.880 suara atau 74,88 persen, mengungguli pasangan petahana nomor urut 01, Mundjidah Wahab-Sumrambah, yang memperoleh 173.098 suara atau 25,12 persen.

    Rencana pelantikan Warsubi-Salman sempat menimbulkan simpang siur terkait kepastian jadwalnya. Namun, dengan adanya konfirmasi dari pemerintah pusat, prosesi pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 kini telah memiliki kepastian. [suf]

  • Curhat Pengecer LPG 3 Kg di Lebak, Bingung Urus Berkas Jadi Sub Pangkalan

    Curhat Pengecer LPG 3 Kg di Lebak, Bingung Urus Berkas Jadi Sub Pangkalan

    Lebak

    Pengecer di Kabupaten Lebak, Banten, mengaku bingung mengurus berkas untuk menjadi sub pangkalan. Aturan ini harus mereka penuhi jika ingin menjual gas LPG 3 Kg atau gas melon.

    “Belum jualan lagi, diminta mengurus surat-surat dulu. Sementara kita bingung ngurusnya gimana,” kata pemilik warung bernama Suryanti ditemui di Rangkasbitung, Rabu (5/2/2025).

    Suryanti belum bisa menjual gas melon karena belum terdaftar sebagai sub pangkalan. Dia masih mencari tahu cara menjadi sub pangkalan agar bisa menjual gas melon.

    “Sudah tahu kalau bisa jualan lagi tapi tadi, kita diminta buat surat. Suami masih cari-cari informasi,” tuturnya.

    Pemilik warung lain di Jalan Siliwangi, Rangkasbitung, bernama Ocah juga sudah mengetahui aturan baru ini. Namun, dia belum mendapat detail cara penjualannya.

    “Baru tahu di media saja, katanya bakal jadi sub pangkalan, tapi belum tahu mekanisme jualnya seperti apa,” ujar Ocah.

    Ocah saat ini masih belum menjual gas melon di warung. Selain karena sedang mengurus berkas, dia juga menunggu stok gas di pangkalan.

    “Masih nunggu, belum ada pemberitahuan kapan ada gas nya lagi,” tuturnya.

    Sementara itu, pangkalan resmi Abdul Jamal di Leuwi Kaum, Muti mengaku belum menjual gas melon ke pengecer. Hal ini karena belum ada pengecer yang tercatat sebagai sub pangkalan.

    “Belum, saya belum jual ke pengecer karena mereka belum jadi sub pangkalan,” kata Muti.

    Muti mengaku sudah banyak pengecer yang menanyakan cara menjadi sub pangkalan agar bisa menjual gas melon. Salah satu syaratnya ialah memiliki nomor induk berusaha (NIB).

    “Saya baru bisa jawab (ke pengecer) harus ada NIB, baru itu yang saya tahu, detailnya bagaimana saya juga masih cari informasi,” tuturnya.

    Untuk diketahui, Kementerian ESDM sempat memutuskan pengecer tidak boleh menjual LPG 3 kilogram (kg) mulai Sabtu 1 Februari 2025. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung pada Jumat 31 Januari 2025.

    Namun, implementasi di lapangan membuat masyarakat resah dan malah kesulitan mendapatkan gas 3 kg tersebut. Antrean masyarakat di berbagai pangkalan mengular.

    Baru sekitar tiga hari kebijakan itu berlaku, Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Prabowo pun memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaktifkan kembali pengecer untuk menjual LPG 3 Kg.

    “Ada keinginan dari Kementerian ESDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (4/2).

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mudik ke Semarang dan Yogyakarta Bisa Naik Kereta Tanpa Setop

    Mudik ke Semarang dan Yogyakarta Bisa Naik Kereta Tanpa Setop

    Jakarta

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan rencana operasi (Renops) Kemenhub untuk mendukung kelancaran lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran tahun 2025. Renops disiapkan di semua sektor perhubungan, baik darat, laut, udara dan perkeretaapian.

    “Langkah ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan lancar kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan saat periode Lebaran,” ujar Dudy saat rapat koordinasi lintas sektoral terkait persiapan angkutan Lebaran tahun 2025, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (5/2/2025).

    Dudy menjelaskan, di sektor perkeretaapian, Kemenhub berencana akan melanjutkan direct train rute Jakarta-Semarang dan Jakarta-Yogyakarta, sehingga bisa menambah opsi bagi masyarakat yang akan menggunakan moda kereta api.

    Lalu sektor perhubungan darat, ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian Kemenhub, antara lain kesiapan prasarana jalan dan angkutan umum, manajemen rekayasa lalu lintas, hingga berbagai hal lain terkait aspek keamanan.

    Di sektor perhubungan laut, khususnya untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar pelabuhan, Kemenhub akan menerapkan delaying system menuju Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara. Di sektor perhubungan udara, telah disusun rencana integrasi aksesibilitas bandar udara serta pengaturan kapasitas slot bandara.

    Dalam pertemuan ini, Menhub Dudy juga menyampaikan beberapa hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan dari angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) yang relevan untuk diterapkan pada angkutan Lebaran 2025.

    Beberapa di antaranya terkait implementasi buffer zone yang terbukti efektif mengurai kemacetan pada akses menuju pelabuhan penyeberangan, khususnya Merak dan Bakauheni, optimalisasi underutilized terminal untuk maskapai LCC dalam mendukung penurunan harga tiket pesawat yang berkelanjutan.

    Langkah selanjutnya yaitu pengoperasian Stasiun Karawang untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan tetap mempertimbangkan aspek keselamatan, digitalisasi pembelian tiket secara online untuk semua moda transportasi.

    Serta optimalisasi Terminal 1 dan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta guna mencegah penumpukan antrean penumpang pesawat di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Dudy juga merekomendasikan agar Program Mudik Gratis dilanjutkan pada angkutan Lebaran 2025.

    Dudy menilai program ini perlu dikoordinir agar pelaksanaannya bisa lebih efektif dan efisien. Terkait harga tiket pesawat pada periode Lebaran, Menhub Dudy mengusulkan agar kebijakan penurunan harga tiket pesawat kembali dilakukan seperti halnya saat periode Nataru 2024/2025.

    Kebijakan tersebut dinilai memberikan dampak positif terhadap industri penerbangan nasional, yang mana penerbangan domestik mengalami pertumbuhan 10,3% secara year on year (YoY) dengan rata-rata load factor 80%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode Nataru 2023/2024 yang berada di angka 5% (YoY).

    “Kementerian Perhubungan telah dan akan terus berkoordinasi dengan stakeholder yang berkaitan dengan angkutan udara untuk membahas rencana penurunan harga tiket pesawat pada masa Lebaran 2025,” ujarnya.

    “Pada prinsipnya, kami memiliki semangat yang sama untuk memberikan harga tiket pesawat yang terjangkau kepada masyarakat. Kita sama-sama berharap semoga kebijakan penurunan harga tiket pesawat dapat kembali diterapkan pada masa angkutan Lebaran tahun ini,” tutup Dudy.

    (acd/acd)

  • Sengketa Pilkada Papua Pegunungan yang Diajukan Lokataru Tidak Diterima MK
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        5 Februari 2025

    Sengketa Pilkada Papua Pegunungan yang Diajukan Lokataru Tidak Diterima MK Nasional 5 Februari 2025

    Sengketa Pilkada Papua Pegunungan yang Diajukan Lokataru Tidak Diterima MK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mahkamah Konstitusi (
    MK
    ) memutuskan tidak dapat menerima gugatan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
    Papua Pegunungan
    dengan nomor perkara 302/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang diajukan Yayasan Citta Loka Taru atau Lokataru.
    “Mengadili, dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
    Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, Mahkamah menyatakan bahwa Lokataru bukan merupakan pasangan calon (paslon) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua Pegunungan.
    Selain itu, Lokataru dinilai bukan lembaga pemantau pemilu yang resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 8/2015 dan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016.
    “Terlebih, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 dikuti oleh lebih dari satu pasangan calon peserta pemilihan, sehingga tidak terdapat alasan pula bagi Mahkamah untuk memberikan kedudukan hukum bagi Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024,” ujar Ridwan.
    Karena Lokataru tidak memenuhi ketentuan syarat formil, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan perihal keterpenuhan ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.
    Namun, Mahkamah mengapresiasi keaktifan pemohon dalam mengawal jalannya pilkada, terutama di Papua Pegunungan.
    “Mahkamah mengapresiasi niat dan ikhtiar dari pemohon dalam mengajukan permohonan
    a quo
    sebagai bentuk perhatian dan
    concern
    terhadap perkembangan demokrasi bagi masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan,” ujar Ridwan.
    Adapun dalam sidang sengketa Pilgub Papua Pegunungan, Lokataru meminta MK memerintahkan KPU mengulang tahapan penyelenggaraan Pilkada, yaitu pengumuman pendaftaran paslon sampai dengan penetapan calon terpilih.
    Tuntutan ini didasarkan dalil dugaan ketidakprofesionalan KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam penyelenggaraan pilkada.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pasokan Gas Elpiji 3 Kilogram Belum Merata di Kabupaten Bandung, Warung Eceran Keberatan Jadi Sub-Pangkalan

    Pasokan Gas Elpiji 3 Kilogram Belum Merata di Kabupaten Bandung, Warung Eceran Keberatan Jadi Sub-Pangkalan

    Jabar Ekspres – Suplai gas elpiji ukuran 3 kilogram atau yang lebih dikenal dengan sebutan gas melon di Kabupaten Bandung, masih belum merata.

    Beberapa warung kelontong di daerah tersebut mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan pasokan gas tersebut.

    Meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar warung kelontong kembali diperbolehkan menjual gas elpiji ukuran 3 kilogram secara eceran.

    Iwan Suparman (48), pemilik warung kelontong di Jalan Raya Kopo-Soreang, Kabupaten Bandung, mengaku pasokan gas elpiji yang diterimanya memang sudah kembali, namun jumlahnya jauh berkurang.

    BACA JUGA: Awasi Penimbunan Gas LPG 3kg. Polda Jabar Terjunkan Tim Subdit Tipidter

    Dia mengaku mendapatkan pasokan gas, sejak kemarin pukul 14.30 WIB, setelah menanyakan stok gas di pangkalan.

    “Sebenarnya kemarin saya dapet dari pangkalan, cuman dikasih 7 tabung, biasanya saya dapet 12 tabung atau 15 tabung,” ujarnya saat ditemui, Rabu (5/2/2025).

    Menurutnya, pasokan yang ada hanya diperuntukkan untuk warga di kampungnya lantaran banyak warga yang menanyakan terkait langkanya gas melon tersebut.

    “Ini baru laku 4, masih sisa 3 tabung lagi, saya memang masih prioritaskan untuk jual di kampung sini aja,” kata Iwan.

    Hal serupa dirasakan oleh Memet Ruhimat (39), pemilik warung kelontong di Pasar Junti, Katapang. Ia mengaku baru mendapatkan 10 tabung gas melon pada pagi hari sekitar pukul 09.30 WIB.

    BACA JUGA: Pemerintah Bakal Ubah Pengecer Gas LPG 3 Kg Jadi Sub Pangkalan

    “Alhamdulillah dapet 10 tabung, sudah laku 3 tabung,” ungkapnya.

    Memet mengaku jika dirinya masih menjual gas dengan harga Rp 23.000 lantaran sesuai dengan harga beli di pangkalan sekitar Rp 19.000 per tabung.

    Dirinya pun masih belum mendapatkan informasi resmi terkait harga jual, sehingga terpaksa menjual dengan harga yang biasanya.

    “Kan belum ada informasi terkait harga, jadi ya saya jual aja pake harga biasa disini,” kata Memet.

    BACA JUGA: Kebijakan Distribusi LPG 3 Kg Terus di Otak-atik Tanpa Survei Kebutuhan Masyarakat

    Meski begitu, Memet berharap agar harga jual kepada warga dari warung bisa segera diresmikan sebelum Ramadhan. Lantaran menginjak Ramadhan permintaan gas selalu tinggi.

    “Jangan mepet lah intinya keluarin aturannya. Kalau bisa sebelum puasa lebih bagus,” ungkapnya.

  • Harsya Prasetyo Ditunjuk Jadi Presiden Direktur AIA Indonesia, Ini Sosoknya – Halaman all

    Harsya Prasetyo Ditunjuk Jadi Presiden Direktur AIA Indonesia, Ini Sosoknya – Halaman all

    Harsya Prasetyo ditunjuk menjadi Presiden Direktur PT AIA Financial (AIA Indonesia), menggantikan posisi Sainthan Satyamoorthy.

    Tayang: Rabu, 5 Februari 2025 16:40 WIB

    Seno/Tribunnews.com

    PENUNJUKAN PRESIDEN DIREKTUR- PT AIA Financial (AIA Indonesia) mengumumkan penunjukkan Harsya Prasetyo sebagai Presiden Direktur yang baru, Rabu (5/2/2025). Sebelum bergabung di AIA Indonesia, Harsya bekerja di Bank BRI. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Harsya Prasetyo ditunjuk menjadi Presiden Direktur PT AIA Financial (AIA Indonesia), menggantikan posisi Sainthan Satyamoorthy.

    Regional Chief Executive dan Group Chief Strategy Officer, AIA Group, Leo Grepin, mengatakan, pengalaman luas Harsya dan kepemimpinannya di sektor jasa keuangan akan sangat berharga bagi AIA Indonesia.

    “Keahliannya di bidang perbankan ritel dan digital akan membawa AIA Indonesia semakin meningkatkan layanan bagi nasabah, memperkuat jalur distribusi kami,” kata Leo dikutip Rabu (5/2/2025).

    Diketahui, sebelum bergabung di AIA Indonesia, Harsya bekerja di Bank BRI, di mana ia merupakan anggota utama tim kepemimpinan yang mendorong transformasi organisasi secara luas.

    Dengan karier yang baik, termasuk peran senior di McKinsey dan Citibank, Harsya disebut membawa pengalaman luas dalam layanan keuangan ritel, serta rekam jejak yang terbukti dalam strategi bisnis dan transformasi.

    Harsya mengaku siap membangun AIA Indonesia yang saat ini telah memiliki pondasi bisnis kuat.

    “Kami akan terus berinovasi dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan kami serta memperkuat posisi AIA sebagai life partner bagi nasabah kami,” tuturnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • AHY Kasih Kabar Terbaru Diskon Tiket Pesawat di Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    AHY Kasih Kabar Terbaru Diskon Tiket Pesawat di Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan kabar terbaru mengenai rencana diskon tiket pesawat pada periode mudik lebaran 2025.

    Dia mengatakan, rencana itu masih dalam pembahasan. AHY mengaku, pemerintah masih condong untuk menetapkan kebijakan diskon tarif di berbagai moda transportasi. Pasalnya, masyarakat yang pada akhirnya merasakan manfaatnya.

    “Iya, ini harapan kita semua ya, ini harapan kita semua, semangatnya masih di sana, semangatnya masih di sana, kita berusaha agar berbagai moda transportasi ini juga ada pengurangan atau ada diskon yang bisa dirasakan oleh masyarakat kita,” kata AHY usai Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Lebaran 2025, di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Hanya saja, dia belum bisa mengungkapkan keputusan soal diskon tarif angkutan tersebut. Pemerintah disebut masih melakukan penghitungan agar mendapatkan angka yang tepat.

    “Tapi sekali lagi belum bisa kami umumkan sekarang, masih terus kita hitung, karena ya ada berbagai elemen lain yang nanti harus kami secara cermat hitung kembali terkait dengan tiketnya,” tegas dia.

    Menguntungkan Masyarakat

    AHY bilang, penghematan dari adanya pengurangan tarif angkutan termasuk diskon tiket pesawat turut dirasakan masyarakat. Jumlah biayanya berkurang cukup signifikan, apalagi jika transaksi dilakukan untuk satu rombongan keluarga.

    “Tetapi semangat kami tadi semua dalam ruangan itu sama, kami ingin seperti Nataru (Natal 2024 dqn Tahun Baru 2025) kemarin, bagaimana bisa mengurangi biaya-biaya perjalanan apalagi kalau itu keluarga besar, sangat lumayan kan, dikali 4, dikali 5, mungkin dikali 6, begitu,” terangnya.

    “Jadi rasa-rasanya ini bukti bahwa pemerintah juga terus memikirkan bagaimana mengurangi beban atau biaya transportasi, terutama di masa mudik Lebaran,” sambung AHY.

     

  • Pigai Beberkan Alasan Prabowo Beri Amnesti ke 44.000 Narapidana

    Pigai Beberkan Alasan Prabowo Beri Amnesti ke 44.000 Narapidana

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan alasan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pengampunan atau amnesti terhadap 44.000 narapidana.

    Menurutnya, hal itu didasari oleh kemanusiaan dan rekonsiliasi. Presiden Prabowo ingin membangun bangsa yang lebih bermartabat yang memuliakan manusia dengan dijawai oleh nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal tentang HAM.

    “Itu adalah dasar dan landasan utama yang muncul dari relung hati Presiden RI. Amnesti didasari oleh nilai HAM, rekonsiliasi, dan perdamaian. Keuntungan dari kebijakan amnesti adalah blessing, artinya nilai tambahnya,” ungkapnya dalam raker bersama Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Pigai menyebut ada kurang lebih 44.000 narapidana yang akan mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia juga mengungkap adanya kemungkinan jumlah ini bisa berkurang ataupun bertambah.

    “Jadi tidak bisa kami kunci 44.000 dan saat ini sedang dilakukan asessment di [Kementerian] Hukum,” tuturnya.

    Dia melanjutkan, asessment di Kementerian Hukum ini penting. Misalnya narapidana bersangkutan saat diselidiki secara hukum dari satu kasusnya layak mendapat amnesti, tetapi ternyata dia juga memiliki kasus lainnya. 

    Kemudian asessment lainnya, yakni saat ingin memberi amnesti, ternyata narapidana bersangkutan seminggu lagi bebas bersyarat.  Dengan demikian, Pigai menyebut hal seperti itulah yang sedang dilakukan pemrosesan.

    “Dan setelah dari Kementerian Hukum lakukan asesmen, akan disampaikan kepada DPR melalui Bapak Presiden RI Prabowo Subianto,” pungkasnya.

  • AHY Blak-blakan Soal Harga Tiket Pesawat Libur Lebaran, Bilang Begini

    AHY Blak-blakan Soal Harga Tiket Pesawat Libur Lebaran, Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengaku tengah berupaya kembali menurunkan harga tiket pesawat agar lebih murah. Terutama menjelang musim mudik libur Lebaran 2025.

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai memimpin rapat persiapan libur Lebaran dan Nyepi Tahun 2025 di kantornya, Rabu (5/2/2025). AHY mengatakan, pemerintah ingin harga tiket pesawat bisa kembali diturunkan seperti saat musim libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) lalu. 

    “Iya, ini harapan kita semua ya, ini harapan kita semua, semangatnya masih di sana, semangatnya masih di sana. Kita berusaha agar berbagai moda transportasi ini juga ada pengurangan atau ada diskon yang bisa dirasakan oleh masyarakat kita,” kata AHY.

    Hanya saya, AHY mengaku belum bisa mengungkapkan apakah harga tiket pesawat pasti bakal turun atau tidak. Pasalnya saat ini masih dibicarakan dengan berbagai stakeholder.

    “Tapi sekali lagi belum bisa kami umumkan sekarang, masih terus kita hitung, karena ya ada berbagai elemen lain yang nanti harus kami secara cermat hitung kembali terkait dengan tiketnya,” sebutnya.

    Di sisi lain, AHY menambahkan, penurunan harga tiket pesawat bisa menurunkan beban masyarakat dalam transportasi, terutama bagi keluarga dengan anggota keluarga yang cukup besar.

    “Kami ingin seperti Natal kemarin, bagaimana bisa mengurangi biaya, biaya perjalanan apalagi kalau itu keluarga besar, sangat lumayan kan. Dikali 4, dikali 5, mungkin dikali 6 begitu. Jadi rasa-rasanya ini bukti bahwa pemerintah juga terus memikirkan bagaimana mengurangi beban atau biaya transportasi, terutama di masa Lebaran,” ujarnya.

    Foto: Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menggelar rapat mengenai persiapan Arus Lebaran Tahun 2025, hingga perayaan nyepi, di gedung BPPT, Jakarta, Rabu (5/2/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)
    Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menggelar rapat mengenai persiapan Arus Lebaran Tahun 2025, hingga perayaan nyepi, di gedung BPPT, Jakarta, Rabu (5/2/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

    (dce)