Xcloud.id

Blog

  • BPOM RI Tindaklanjuti 96,15 Persen Rekomendasi BPK

    BPOM RI Tindaklanjuti 96,15 Persen Rekomendasi BPK

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM RI) berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI. Berdasarkan hasil pemeriksaan sampai dengan semester 1 tahun 2024, BPOM RI telah berhasil menindaklanjuti 96,15 persen rekomendasi BPK.

    Direktur Pemeriksaan VI.A BPK Ruben Artia Lumbantoruan menjelaskan tujuan pemeriksaan adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan BPOM tahun 2024. Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan kewajaran laporan keuangan dan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

    BPOM telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2014 sampai dengan 2023 lalu. Artinya, selama 10 tahun terakhir laporan keuangan BPOM telah menyajikan informasi keuangan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan SAP atau standar akuntansi pemerintahan.

    Tim Pemeriksa BPK, Jayadi, menegaskan BPOM berkomitmen dan konsisten terus berupaya meningkatkan kepatuhan dan kepatutan dalam penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan tersebut memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai, serta menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

    “Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan andal dan akuntabel,” tutur Jayadi dalam keterangannya dikutip dari laman BPOM RI, Selasa (18/2/2024).

    “Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab BPOM dalam menggunakan dan mengelola keuangan negara secara efektif, efisien, transparan, tepercaya serta tepat sasaran, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” ungkapnya lebih lanjut.

    Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di tahun anggaran 2024, seluruh satuan kerja di lingkungan BPOM telah selesai menyusun laporan keuangan.

    Inspektur Utama BPOM Yan Setiadi menyatakan bahwa Inspektorat Utama, sebagai pengawas internal, turut menjaga akuntabilitas organisasi serta kualitas laporan keuangan dengan melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan intern, antara lain reviu mulai dari perencanaan anggaran, pendampingan pengadaan (khususnya konstruksi), dan reviu laporan keuangan.

    (kna/up)

  • Geladi Kotor Pelantikan Kepala Daerah, Kendaraan Parkir Sembarangan di Sekitar Monas

    Geladi Kotor Pelantikan Kepala Daerah, Kendaraan Parkir Sembarangan di Sekitar Monas

    Geladi Kotor Pelantikan Kepala Daerah, Kendaraan Parkir Sembarangan di Sekitar Monas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah ruas jalan di kawasan Monumen Nasional (
    Monas
    ), Jakarta Pusat, mendadak menjadi lahan parkir para tamu yang hadir dalam agenda geladi kotor
    pelantikan Kepala Daerah
    di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, dua di antara ruas jalan yang menjadi lahan parkir adalah Jalan Medan Merdeka Barat, tepat di depan Taman Pandang Istana.
    Hanya tersisa satu lajur jalan menuju Patung Kuda Monas yang dapat dilalui kendaraan.
    Situasi serupa terlihat di Jalan Medan Merdeka Utara, mobil-mobil berjejer parkir di jalan utama depan Istana Merdeka itu.
    Banyaknya kendaraan yang terparkir membuat hanya ada satu lajur Jalan Medan Merdeka Utara yang dapat dilalui kendaraan.
    Akibat kendaraan yang parkir sembarangan, kemacetan di sekitar kawasan Monas pun tak terhindarkan.
    Pengendara yang tak sabar pun berulang kali membunyikan klakson kendaraan mereka.
    Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, salah satunya, terpantau macet pada Selasa pagi, begitu pula jalan-jalan di Tugu Harmoni hingga Jalan Veteran.
    Karena kemacetan ini, pihak kepolisian meminta para tamu yang hadir dalam acara pengarahan untuk memindahkan kendaraan.
    “Mohon izin kami dari kepolisian, untuk kendaraan yang terparkir agar dipindahkan ke dalam Monas,” kata pihak kepolisian melalui pengeras suara di dalam Monas.
    “Mohon kepada para pejabat, pindahkan kendaraan ke Monas Barat Daya, masuk ke dalam Monas mengingat lalu lintas macet parah. Mohon kerja samanya agar lalu lintas berjalan lancar kembali,” imbuhnya.
    Sebagai informasi, pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2/2025) yang diikuti 481 kepala daerah.
    Sedangkan orientasi atau retreat akan digelar 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
    Untuk retreat akan diikuti oleh 503 kepala daerah, termasuk provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Aceh yang lebih dulu dilantik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Melemah Tipis, Nilai Tukar Rupiah Jadi Rp 16.259 Per Dolar AS

    Melemah Tipis, Nilai Tukar Rupiah Jadi Rp 16.259 Per Dolar AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pagi hari ini, Selasa (18/2/2025) sedikit melemah.

    Dikutip dari data Bloomberg pada pukul 09.39 WIB di pasar spot exchange, rupiah berada pada level Rp 16.259 per dolar AS atau melemah 31 poin (0,19%).

    Sebelumnya pada Senin (17/2/2025), nilai tukar rupiah menguat 0,14% ke level Rp 16.228 per dolar AS seiring pelemahan indeks dolar. Indeks obligasi juga naik sebesar 0,14% dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun naik 1 bps ke level 6,78%.

    Pada saat nilai tukar rupiah hari ini dibuka melemah, indeks harga saham gabungan (IHSG)hari ini dibuka menguat 0,92% atau 62,59 poin ke level 6.893,4.

    IHSG pada awal perdagangan hari ini bergerak dalam rentang 6.844-6.897. Sebanyak 297 saham menguat, sebanyak 130 saham melemah, dan sebanyak 190 saham stagnan.

  • Dandhy Laksono Bongkar Strategi Jokowi di Pemerintahan Prabowo: Manipulasi Isu untuk Perkuat Konglomerasi

    Dandhy Laksono Bongkar Strategi Jokowi di Pemerintahan Prabowo: Manipulasi Isu untuk Perkuat Konglomerasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

    Padahal, kata dia, anggaran terbesar justru dialokasikan untuk Danantara, yang mencapai Rp325 triliun.

    Kata Dandhy, cara ini mirip dengan strategi yang digunakan oleh Jokowi dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

    Isu pengangguran dijadikan alasan untuk meloloskan kebijakan yang justru memperkuat oligarki dan konglomerasi.

    “Trik ini dipakai Jokowi, mencatut nasib pengangguran untuk meloloskan UU yang memperkuat oligarki dan konglomerasi pakai narasi Cipta Kerja,” lanjut Dandhy.

    Alih-alih menciptakan lapangan kerja, Dandhy justru melihat bahwa pasca-implementasi UU tersebut, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin sering terjadi.

    “Setelah UU ini kita lebih sering dengar kabar PHK,” cetusnya.

    Tak hanya itu, Dandhy juga menyoroti sejumlah kasus keuangan negara seperti Jamsostek, Asabri, Tapera, hingga rencana pemerintah yang sempat mengincar dana haji dan wakaf.

    “Dengan rekam jejak kasus Jamsostek, Asabri, gagasan Tapera, sampai mengincar dana haji dan wakaf,” imbuhnya.

    Dandhy bilang, kebijakan Danantara bisa berpotensi menjadi bentuk baru dari “fraud terpimpin” di bawah kendali kekuasaan.

  • Bahlil Ungkap Alasan Kampus Batal Dapat Konsesi Tambang

    Bahlil Ungkap Alasan Kampus Batal Dapat Konsesi Tambang

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan pemerintah dan DPR sepakat membatalkan usulan pemberian izin mengelola atau konsesi tambang kepada kampus atau perguruan tinggi. 

    Menurut Bahlil, hal tersebut dilakukan setelah mendengarkan berbagai masukan publik dan menjaga independensi kampus atau perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan.

    “Yang jelas saya memberikan penegasan bahwa tidak ada pemberian. Kami dari pemerintah setelah melihat perkembangan, mengkaji dalam menghargai, menjaga independensi kampus, maka tidak ada pemberian langsung kepada kampus,” ujar Bahlil di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Bahlil mengatakan, yang diatur dalam revisi UU Minerba terbaru adalah izin tambang diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha lain yang nantinya bisa memberikan manfaat kepada kampus yang mau dan membutuhkan. Penerimaan manfaat pengelolaan tambang ini dapat diterima kampus dalam bentuk dana penelitian, dana pembangunan laboratorium, atau dana beasiswa.

    “Dalam implementasinya perusahaan-perusahaan ini baik BUMN maupun BUMD maupun badan usaha kalau punya keinginan untuk beribadah memberikan dana penelitian, laboratorium, memberikan beasiswa kepada kampus yang membutuhkan, kan tidak ada soal toh,” tandas Bahlil.

    Diketahui, pemerintah dan DPR sepakat memutuskan tidak memberikan izin konsesi tambang kepada pihak kampus atau perguruan tinggi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) yang rencananya akan disahkan dalam rapat Paripurna DPR, Selasa (18/2/2025). 

    Keputusan menolak wacana kampus mengelola tambang ini diambil pada rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    “Terhadap usulan dari DPR yang tadinya ingin memberikan konsesi tambang kepada perguruan tinggi, pemerintah dan DPR bersepakat bahwa kita tidak memberi konsesi kepada perguruan tinggi,” ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dalam konferensi pers seusai rapat pleno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Menurut Supratman, pemerintah akan menunjuk badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan perusahaan swasta untuk mengelola tambang sebagai pihak ketiga yang akan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Dia mengatakan, perguruan tinggi akan mendapatkan manfaat tidak langsung dari pengelolaan tambang oleh BUMN, BUMD atau badan usaha swasta yang ditunjuk pemerintah.

    “Jadi di dalam revisi undang-undang kali ini, yang ada adalah bahwa akan ada penugasan khusus yang diberikan kepada BUMN maupun BUMD, maupun juga badan usaha swasta yang diberi penugasan khusus, yang nanti akan membantu bagi kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian beasiswa kepada mahasiswanya,” jelas Supratman terkait wacana kampus mengelola tambang.

  • Eks Pengacara Anak Bos Prodia Akan Diperiksa Polda Metro Jaya Hari Ini

    Eks Pengacara Anak Bos Prodia Akan Diperiksa Polda Metro Jaya Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan pengacara anak bos Prodia Evelin Dohar Hutagalung hari ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penggelapan mobil yang menyeret nama eks Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro.

    Evelin sudah dijadwalkan diperiksa oleh penyidik Subdit Ekonomi dan Perbankan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Selasa (18/2/2025) pukul 10.00 WIB.

    “Masih on schedule jam 10.00 WIB,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi.

    Ade Dafri mengatakan Evelin belum mengonfirmasi bakal hadir atau tidak dalam pemeriksaan tersebut.

    Sebelumnya Polda Metro Jaya sudah menjadwalkan pemeriksaan eks pengacara anak bos Prodia pada Jumat (14/2/2025), kemudian ditunda karena Evelin punya agenda lain, sehingga diagendakan lagi hari ini.

    Diketahui, Evelin dilaporkan oleh keluarga bos Prodia buntut kasus dugaan penggelapan mobil. Keluarga bos Prodia, dijanjikan mendapat uang Rp 6,5 miliar dari hasil penjualan tersebut.

    Hasil penjualan mobil tersebut dipakai untuk mengurus perkara kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak bos Prodia, Arif Nugroho (AN) alias Bastian dan Muhammad Bayu Hartanto. 

    Namun, seusai mobil tersebut dijual, uang tersebut tak diterima sehingga eks pengacara anak bos Prodia itu dilaporkan ke polisi. 

  • Mayoritas Produk Mamin Kadaluarsa 1 Tahun, tapi Hampir 40 Persen Galon Guna Ulang di Atas 2 Tahun Masih Beredar – Page 3

    Mayoritas Produk Mamin Kadaluarsa 1 Tahun, tapi Hampir 40 Persen Galon Guna Ulang di Atas 2 Tahun Masih Beredar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Industri makanan dan minuman di Indonesia umumnya memiliki standar ketat terkait masa kadaluarsa produknya. Mayoritas makanan kemasan dan minuman pun memiliki umur simpan sekitar satu tahun untuk memastikan kualitas dan keamanan bagi konsumen.

    Akan tetapi, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) mengungkap temuan mengkhawatirkan terkait usia pakai galon guna ulang air minum dalam kemasan yang beredar di masyarakat. Berdasarkan hasil survei dan investigasi yang dilakukan di lima kota besar, hampir 40 persen galon guna ulang yang beredar berusia di atas 2 tahun.

    “Saya sendiri menemukan galon produksi tahun 2019 dan 2020 yang masih digunakan. Bayangkan, sudah 4-5 tahun galon ini diproduksi dan masih terus digunakan ulang,” ungkap Ketua KKI, David Tobing.

    Ia pun mengatakan, usia pakai galon guna ulang yang berbahan polikarbonat sangat beresiko bagi kesehatan konsumen karena galon itu berpotensi melepaskan zat berbahaya Bisphenol A (BPA) ke dalam air minum. 

    “Ditambah lagi, proses pencucian yang berulang-ulang juga dapat mempercepat peluruhan BPA tersebut,” kata David.

    “Beberapa produsen mengaku melakukan pencucian dan penggunaan ulang lebih dari 20 kali. Belum lagi proses distribusi yang tidak terkontrol dan galon terpapar sinar matahari langsung,” jelasnya.

    Cara Cek Usia Galon

    David mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa usia pakai galon yang digunakan. Menurutnya, hal ini dikarenakan usia pakai galon yang terlalu lama berpotensi meningkatkan risiko luruhnya BPA ke dalam air minum. 

    David pun membeberkan, usia galon dapat dilihat dari informasi yang tertera di bagian bawah galon: tahun produksi ditulis dalam bentuk angka, misalnya 19 atau 20 artinya diproduksi pada tahun 2019 atau tahun 2020.

    “Dan bulan produksi ditandai dengan panah yang mengarah ke angka bulan tertentu, misalnya panah mengarah ke angka 3 berarti diproduksi di bulan Maret,” bebernya.

    “Semua informasi itu sayangnya di (bagian) bawah (galon), jadi masyarakat atau konsumen tidak sadar tentang informasi itu,” imbuh David.

  • Tembak 2 Warga Israel yang Dikira Orang Palestina, Pria AS Ditangkap

    Tembak 2 Warga Israel yang Dikira Orang Palestina, Pria AS Ditangkap

    Florida –

    Seorang pria Amerika Serikat (AS) ditangkap setelah menembaki sebuah kendaraan yang ditumpangi dua pria yang dia pikir orang Palestina. Dua pria yang mengalami luka-luka dalam penembakan itu ternyata merupakan warga Israel yang sedang berkunjung ke AS.

    Tersangka penembakan ini, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (18/2/2025), diidentifikasi sebagai Mordechai Brafman yang berusia 27 tahun.

    Brafman telah ditangkap oleh otoritas berwenang AS dan dijerat dua dakwaan percobaan pembunuhan terkait penembakan yang terjadi di Florida pada Sabtu (15/2) waktu setempat.

    Laporan media lokal menyebut Brafman mengakui dirinya sedang mengemudikan truknya di area Miami Beach, ketika dia melihat dua pria yang dipikirnya sebagai orang Palestina. Brafman langsung menghentikan kendaraannya, kemudian melepas tembakan dengan maksud untuk membunuh kedua pria itu.

    Namun kedua korban, yang terdiri atas seorang pria dan ayahnya, berhasil selamat dari penembakan itu. Salah satu korban terkena tembakan di bagian bahu, sedangkan satu korban lainnya terluka di bagian lengannya.

    Seorang pejabat kepolisian setempat mengonfirmasi laporan media lokal tersebut.

    Dijelaskan oleh kepolisian setempat bahwa kedua korban merupakan warga negara Israel, bukan warga Palestina seperti yang dikira oleh tersangka. Identitas kedua korban tidak diungkap ke publik.

    Kepolisian setempat juga belum mengungkapkan motif di balik penembakan ini.

    Namun para aktivis hak asasi manusia (HAM) di AS melaporkan peningkatan aksi kebencian yang didasari sentimen anti-Muslim, anti-Palestina dan anti-semitisme di negara tersebut sejak dimulainya perang antara Israel, sekutu AS, dan Hamas di Jalur Gaza pada Oktober 2023 lalu.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • IHSG diprediksi menguat di tengah “wait and see” RDG Bank Indonesia

    IHSG diprediksi menguat di tengah “wait and see” RDG Bank Indonesia

    IHSG hari ini (18/02) diprediksi bergerak menguat dalam range 6.760 sampai 6.870

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa diperkirakan bergerak menguat di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI).

    IHSG dibuka menguat 32,73 poin atau 0,48 persen ke posisi 6.863,61. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 6,59 poin atau 0,83 persen ke posisi 803,04.

    “IHSG hari ini (18/02) diprediksi bergerak menguat dalam range 6.760 sampai 6.870,” ujar Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih di Jakarta, Selasa.

    Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Januari 2025 neraca dagang Indonesia tercatat surplus sebesar 3,45 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau naik dari posisi bulan sebelumnya sebesar 2,24 miliar dolar AS.

    Performa itu ditopang oleh surplus neraca dagang non migas sebesar 4,88 miliar dolar AS, komoditas emas, logam mulia, produk kimia, dan bahan yang berasal dari karet menopang ekspor non migas.

    Apabila diakumulasikan, Indonesia mengalami surplus neraca dagang dalam 57 bulan beruntun.

    Pada 18- 19 Februari 2025 pekan ini, Bank Indonesia (BI) melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) akan mengumumkan tingkat suku bunga acuannya.

    Dari mancanegara, adaptasi pengembangan AI, seperti model DeepSeek memberikan prospek baru bagi pertumbuhan sektor teknologi di China.

    Di sisi lain, rilis PDB Jepang kuartal IV- 2024 mengalami kenaikan, yang mana sektor properti dan energi mendorong indeks sektoral sejalan dengan meningkatnya optimisme pasar terhadap daya beli.

    Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain, indeks Nikkei menguat 169,69 poin atau 0,43 persen ke level 39.343,94, indeks Shanghai melemah 6,14 poin atau 0,18 persen ke posisi 3.349,69, indeks Kuala Lumpur melemah 2,42 poin atau 0,15 persen ke posisi 1.580,34, dan indeks Straits Times melemah 0,09 poin atau 0,00 persen ke 3 904,76.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Ingatkan Pentingnya Jalur Resmi untuk Bekerja di Luar Negeri

    Pemerintah Ingatkan Pentingnya Jalur Resmi untuk Bekerja di Luar Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur resmi saat ingin bekerja di luar negeri. Imbauan ini sebagai respons terhadap tren “Kabur Aja Dulu”, yang semakin populer di media sosial.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat, terutama generasi muda, untuk mencari peluang kerja di luar negeri. Namun, ia mengingatkan pentingnya mengikuti prosedur yang legal.

    “Harus taat prosedur supaya tidak menjadi pendatang ilegal. Merantau itu boleh, tetapi tetap harus sesuai aturan,” ujar Hasan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Menurut Hasan, bekerja di luar negeri bisa memberikan pengalaman dan keterampilan berharga. Namun, selain mengikuti jalur resmi, masyarakat juga perlu memiliki keahlian yang memadai agar bisa mendapatkan pekerjaan yang baik.

    “Merantau ke luar negeri itu bagus, tetapi harus punya skill. Kalau tidak, nanti sulit mendapatkan pekerjaan yang layak,” tambahnya.

    Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli juga menanggapi fenomena ini. Ia menyatakan pemerintah tidak mempermasalahkan masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, asalkan mereka tetap memiliki visi untuk kembali berkontribusi bagi Indonesia.

    “Fenomena ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang layak di dalam negeri,” ungkap Yassierli yang menekankan jalur resmi untuk bekerja di luar negeri.