INFO BISNIS- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 menetapkan APBN Tahun 2024 pada 16 Oktober lalu. Target pendapatan negara mencapai Rp2.802,29 triliun, belanja negara Rp3.325,12 triliun, defisit sebesar Rp522,83 triliun (2,29% PDB).Alokasi Belanja Negara terbagi menjadi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.467,53 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp857,59 triliun.Anggaran tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung tema kebijakan fiskal APBN Tahun 2024 yaitu Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Untuk itu, kebijakan belanja pemerintah diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, penguatan kualitas belanja, mendorong subsidi tepat sasaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penciptaan lapangan pekerjaan.Guna memastikan peran efektif APBN 2024, alokasi ditekankan pada beberapa fokus, seperti peningkatan pendidikan untuk SDM yang kompetitif; percepatan penurunan stunting dan transformasi sistem kesehatan melalui anggaran kesehatan; perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang; subsidi yang stabil untuk harga dan dukungan UMKM; infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan; ketahanan pangan untuk ketersediaan dan stabilisasi harga; serta anggaran hukum dan HAM untuk mendukung pemilu dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).Dalam suasana ketidakpastian global, dengan krisis geopolitik yang berlanjut dan tren perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang mempengaruhi permintaan global, termasuk produk Indonesia, pelaksanaan APBN Tahun 2024 dihadapkan pada sejumlah tantangan. APBN 2024 harus tetap berperan sebagai penyerap kejutan untuk meredam dampak guncangan ekonomi global dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi domestik.Oleh karena itu, peran aktif dari semua pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akselerasi dan kualitas pelaksanaan anggaran. Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menegaskan, “Di tengah dinamika perekonomian dan geopolitik global yang tidak stabil, diperlukan kerja keras dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai pengelolaan belanja yang lebih baik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.”Dalam konsep ekonomi permintaan agregat, belanja pemerintah menjadi salah satu elemen krusial dalam Pengeluaran Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, peningkatan belanja pemerintah secara langsung akan berkontribusi pada peningkatan output ekonomi Indonesia. Namun, yang lebih signifikan adalah efek multiplier dari belanja pemerintah yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi secara lebih luas.Dalam konteks ini, percepatan belanja pemerintah menjadi krusial agar manfaat APBN dapat dinikmati oleh masyarakat dengan lebih cepat. Untuk mencapai hal tersebut, percepatan belanja negara harus dimulai sejak awal tahun anggaran, dan pencapaian target output harus diawasi melalui serangkaian strategi berikut:Pertama, peningkatan kualitas perencanaan kegiatan harus disertai dengan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana tersebut. Setiap Kementerian Negara/Lembaga perlu merancang kegiatan dengan perencanaan penarikan dana dan pencapaian output yang diawasi secara berkala. Rencana kegiatan dan eksekusinya diharapkan dapat tersebar merata sepanjang tahun, menghindari penumpukan di akhir tahun.Kedua, percepatan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah perlu diutamakan. Langkah-langkah untuk mempercepat pengadaan antara lain adalah melakukan seleksi penyedia barang/jasa sebelum DIPA diterbitkan, yang dikenal sebagai lelang dini. Tindakan ini dilakukan agar kontrak dapat disiapkan pada awal tahun, memungkinkan pelaksanaan kegiatan segera dimulai. Selain itu, Kementerian Negara/Lembaga juga diharapkan segera melaksanakan PBJ yang tidak memerlukan mekanisme lelang, mempertimbangkan bahwa eksekusinya lebih sederhana dan tidak memakan waktu lama.Iklan
Selanjutnya, pemerintah perlu memastikan ketepatan data penerima bantuan sosial dan mengakselerasi penyaluran belanja bantuan sosial kepada mereka yang berhak. Belanja bantuan sosial, sesuai dengan regulasi, diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko sosial, serta untuk meningkatkan kapabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keakuratan data penerima bantuan sosial sangat penting guna memastikan bahwa belanja pemerintah mencapai sasaran yang tepat. Selain akurasi data penerima, percepatan penyaluran juga menjadi hal yang krusial agar daya beli masyarakat yang berhak tetap terjaga sepanjang tahun.Sebagai respon terhadap upaya percepatan dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Keuangan secara konsisten mendorong, memantau, dan mengevaluasi. Dilakukan pertemuan one-on-one setidaknya sekali dalam setiap triwulan dengan Kementerian Negara/Lembaga untuk mengidentifikasi hambatan, mencari solusi, dan merumuskan tindak lanjut terhadap permasalahan dalam pelaksanaan APBN.Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, mendorong percepatan, memastikan tata kelola anggaran yang baik, dan mendukung pencapaian target output. Sebagai langkah tambahan untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri, Kementerian Keuangan melakukan pengawasan terhadap pencatatan informasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dalam belanja APBN.Langkah-langkah percepatan dan peningkatan kualitas belanja juga dilakukan melalui penyederhanaan berbagai proses bisnis dalam pengelolaan keuangan, termasuk melalui modernisasi dan digitalisasi pelaksanaan anggaran. Modernisasi dan digitalisasi ini akan terus ditingkatkan ke depan, menciptakan ekosistem pengelolaan keuangan yang menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pelaporan keuangan dan kinerja, serta monitoring dan evaluasi yang terintegrasi.Inovasi-inovasi untuk menyederhanakan proses bisnis pengelolaan keuangan diharapkan akan semakin mempermudah Kementerian Negara/Lembaga dalam menjalankan APBN, memungkinkan fokus kinerja dialihkan ke pencapaian target kegiatan dan peningkatan kualitas belanja. Kualitas belanja tidak hanya diukur dari tingkat realisasi atau penyerapan yang tinggi, tetapi juga sejauh mana belanja pemerintah mampu menghasilkan output dan outcome sesuai yang ditetapkan.Untuk mencapai belanja yang cepat dan merata sepanjang tahun, diperlukan kerjasama dari semua pihak. Kesadaran dan komitmen Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan belanja berkualitas, serta inovasi terus-menerus dalam pengelolaan keuangan negara oleh Kementerian Keuangan, menjadi kunci untuk mencapai APBN yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi optimal terhadap ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.”APBN telah bekerja keras selama ini dan akan terus berupaya keras pada tahun 2024 untuk menghadapi dinamika ekonomi. APBN juga harus berperan sebagai alat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, kolaborasi bersama dari berbagai pihak di seluruh Indonesia sangat penting. Kesehatan APBN juga harus dijaga agar dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan visi keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat,” ungkap Dirjen Perbendaharaan.
