Nasdem: Sebagian Pejabat Pemkab Jember Belepotan Ikuti Kinerja Bupati Fawait

Nasdem: Sebagian Pejabat Pemkab Jember Belepotan Ikuti Kinerja Bupati Fawait

Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat menyoroti kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, sejak Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto dilantik pada 20 Februari 2025.

Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Jember David Handoko Seto mengatakan, sebagian pejabat masih canggung dengan cara kerja Bupati Muhammad Fawait yang ingin bergerak cepat. “Ada juga beberapa yang masih belepotan,” katanya, Sabtu (14/6/2025).

Sejumlah OPD yang harus dievaluasi adalah Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Cipta Karya Jember. David melihat banyak program di Dinas Cipta Karya yang belum terealisasi. “Mungkin juga bisa dilakukan pergantian personel,” katanya.

David juga menilai perlunya penyegaran posisi camat yang tidak bisa bersinergi dengan Bupati Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto.

“Semua pejabat harus bisa menyesuaikan diri dengan visi dan misi Bupati Jember. Harus bisa menyesuaikan diri dengan sat setnya (gerak cepat, red),” kata David.

David mencontohkan program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) yang sudah diawali di Kecamatan Tanggul. “Ini bentuk sinergi, bagaimana seluruh pejabat bisa berkumpul dan menerima aspirasi langsung dari masyarakat. Jadi tidak hanya duduk di belakang meja,” katanya.

David menyebut Bunga Desaku langkah bagus untuk memperbaiki kinerja dan menggali langsung potensi masyarakat di setiap wilayah. “Kita punya potensi destinasi wisata yang sangat banyak. Tapi sampai hari ini belum tergarap serius, karena memang di satu sisi menggarap itu butuh perencanaan yang bagus dan disertai anggaran memadai. Tapi di tahun-tahun lalu belum dilakukan,” katanya.

Dalam waktu dekat Bupati Muhammad Fawait akan menggerakkan gerbong mutasi di tubuh Pemkab Jember. Apalagi menurut data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ada delapan jabatan eselon II, 30 jabatan eselon III, dan 98 jabatan eselon IV yang kosong. Ditambah 94 orang pejabat yang akan pensiun, maka jumlah jabatan yang kosong bisa mencapai 230 posisi. [wir]