Nasdem: Laksanakan APBD 2025, Pemkab Jember Harus Belajar dari Tahun Sebelumnya

Nasdem: Laksanakan APBD 2025, Pemkab Jember Harus Belajar dari Tahun Sebelumnya

Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Jember. Jawa Timur, berharap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 bisa benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.

“APBD adalah tolak ukur penilaian keberhasilan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan,” kata Fatmawati, juru bicara Fraksi Partai Nasdem.

Nasdm berharap semua kegiatan dan program prioritas benar-benar dialokasikan sesuai dengan anggaran yang proporsional dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, untuk memenuhi target pembangunan yang telah dicanangkan.

“Pemerintah harus belajar dari tahun anggaran yang lalu dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang kurang maksimal,” kata Fatmawati.

Nasdem berharap kinerja seluruh komponen dalam pemerintah daerah dioptimalkan untuk berkomitmen melaksanakan pemerintahan yang baik. “Jalankan sembilan prinsip good governance, yaitu: akuntabilitas partisipasi ,masyarakat, transparansi, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, tegaknya supremasi hukum, visi strategis, responsif, dan berorientasi pada konsensus,” kata Fatmawati.

Fatmawati meminta pemerintah daerah untuk benar-benar mengawal kemandirian dan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan realisasi sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan potensi yang ada. “Jangan berharap Pemkab Jember bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain, ketika kita hanya berjalan normatif,” katanya.

Fatmawati mengingatkan agar komitmen pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat betul-betul menjadi tujuan utama. “Sering gagalnya rencana kegiatan di pemkab Jember kepada masyarakat telah menjadi catatan tersendiri yang harus diperbaiki,” katanya.

“Kami melihat secara garis besar APBD 2025 belum memperlihatkan keberpihakan pada masyarakat. Contoh di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), kegiatan yang direncanakan hanya untuk makan dan minum rapat, perjalanan dan honor. Sebagai leading sector yang menangani stunting seharusnya lebih sensitif,” kata Fatwamati. [wir]