Surabaya (beritajatim.com) – Indonesia tanpa korupsi, sebuah mimpi yang terus bergelora dalam sanubari setiap anak bangsa. Namun, apakah mimpi ini hanya sebuah utopia, atau sebuah keniscayaan yang harus diperjuangkan bersama?
“Absennya korupsi bukan hanya tentang menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat,” ujar pengamat hukum, Dr. (Cand.) Shri Hardjuno Wiwoho, S.H., M.M di Surabaya, Selasa 18 Juni 2024.
Mahasiswa program Doktor Hukum dan Pembangunan di Universitas Airlangga ini menekankan bahwa korupsi telah menjadi “penyakit kronis” yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Meskipun aparat penegak hukum terus menangkap dan menghukum para pelaku korupsi, efek jera tampaknya belum tercapai.
“Kasus korupsi menjadi penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia,” jelasnya.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang masih rendah dan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan tingginya jumlah kasus korupsi setiap tahun menjadi bukti nyata betapa seriusnya masalah ini.
“Ratusan kasus korupsi yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari pejabat publik, politisi, pengusaha, hingga aparat penegak hukum terjadi setiap tahun,” ungkap Hardjuno.
Dampak korupsi pun sangat luas, mulai dari kerugian finansial, terhambatnya pembangunan, rusaknya kepercayaan publik, hingga melemahnya demokrasi.
Namun, Hardjuno optimistis bahwa Indonesia bisa bebas dari korupsi. Ia menekankan pentingnya langkah-langkah strategis seperti memperkuat sistem penegakan hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif.
“Pemerintah harus memperkuat sistem penegakan hukum dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif,” tegasnya.
Selain itu, Hardjuno juga mengajak masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan melaporkan indikasi korupsi.
“Masyarakat sipil juga harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, melaporkan indikasi korupsi, dan menuntut pertanggungjawaban dari para pejabat publik,” ajaknya.
Hardjuno meyakini bahwa dengan komitmen, kerja keras, dan kolaborasi dari semua elemen masyarakat, Indonesia bisa mewujudkan mimpi menjadi negara yang bebas dari korupsi.
“Dengan tekad dan semangat kebersamaan, kita pasti bisa menggagas masa depan Indonesia tanpa korupsi, sebuah masa depan yang gemilang dan penuh harapan,” pungkasnya. [asg/ian]