Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mengusulkan perbaikan 11 jalan dan 4 jembatan ke pemerintah pusat.
Hal ini dilakukan karena keterbatasan anggaran yang dialami oleh Pemkab Blitar.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Hamdan Zulkifli Kurniawan menjelaskan perbaikan 11 ruas jalan dan 4 jembatan tersebut membutuhkan anggaran mencapai Rp378 miliar.
Nilai itu cukup besar, dianggap terlalu besar oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Sehingga Pemkab Blitar berusaha mencari solusi yang dengan mengajukan perbaikan 11 jalan dan 4 jembatan tersebut ke pemerintah pusat.
“Kami sudah mengusulkan perbaikan 11 ruas jalan & 4 jembatan ke pemerintah pusat atau Kementerian PUPR karena membutuhkan anggaran besar hingga Rp378 miliar,” ungkap Hamdan, Minggu (15/06/2025).
Jalan yang telah diusulkan perbaikan ke pemerintah pusat ini mayoritas merupakan jalur sirip menuju JLS (jalur lintas selatan) mulai dari Binangun, Tambakrejo, Tumpak kepuh-Bululawang, Kaligambang, Peh Pulo.
Selain itu ada pula jalan lain seperti di Candirejo Ponggok yang sempat ramai dikeluhkan warga, Wlingi, hingga Desa Semen perbatasan Malang.
“Tidak hanya 11 ruas jalan, kata dia, Pemkab Blitar juga mengusulkan perbaikan 4 jembatan, seperti Jembatan Ngeni, Jembatan Kalisuki Binangun, Jembatan Bakung dan Jembatan Ngembul,” tegasnya.
Anggaran perbaikan jalan dan infrastruktur Kabupaten Blitar tahun 2025 ini turun hingga 50 persen lebih. Pada tahun 2025 ini, anggaran perbaikan jalan di Kabupaten Blitar hanya sebesar Rp60 miliar.
Jumlah tersebut memang lebih kecil jika dibandingkan tahun 2024 lalu. Dimana pada tahun 2024 lalu anggaran perbaikan jalan dan infrastruktur Kabupaten Blitar mencapai Rp110 miliar.
Tentu kondisi ini membuat Pemkab Blitar bingung. Karena kerusakan jalan yang ada di Bumi Penataran kian memburuk dan perlu dilakukan perbaikan. Kini sebagai upayanya, Pemkab Blitar berusaha melobi pemerintah pusat agar mau ikut membantu perbaikan jalan.
“Dalam waktu dekat Dinas PUPR Kabupaten Blitar juga kembali melakukan audiensi dengan Kementerian PUPR untuk update progres usulan ini. Hamdan berharap usulan ini bisa disetujui oleh pemerintah pusat,” tegasnya. [owi/aje]