Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana berkomitmen untuk mempercepat hadirnya dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF) di Indonesia. Pemerintah, kata Widi, masih terus mengkaji rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tersebut.
“Itu nanti kita informasikan lebih lanjut ya. Kami masih mengkaji, kita lagi pelajari, tentunya itu akan diteruskan,” kata Widi, Kamis (31/10/2024).
Widi sebelumnya berkomitmen melanjutkan momentum pengembangan pariwisata Tanah Air. Dia turut mengungkap program kerja prioritas yang akan dilakukan dalam enam bulan ke depan.
Keempat program itu yakni hearing aspirasi transformasi pariwisata dengan pihak-pihak terkait dan Tourism 5.0 seperti pemasaran Calendar of Events berbasis digital dan AI travel assistance.
Selain itu, perumusan grand strategy penggunaan Indonesia Quality Tourism Fund untuk diversifikasi atraksi nusantara dan acara berskala internasional serta merancang kerja sama dengan instansi kelas dunia untuk transfer of knowledge guna mewujudkan sekolah unggulan pariwisata kelas dunia.
Adapun regulasi terkait dana pariwisata dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Rancangan berupa Peraturan Presiden (Perpres) sudah masuk ke meja Presiden Jokowi usai melalui serangkaian pembahasan.
Dalam catatan Bisnis, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno kala itu mengharapkan agar regulasi ini dapat rampung sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada Oktober 2024 dan berlaku mulai 2025.
“Inginnya sebelum Oktober 2024, diterapkannya 2025. Jadi [terbitnya] bisa September bisa Oktober,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Indonesia Tourism Fund nantinya akan diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan internasional, utamanya yang berdampak besar terhadap ekonomi nasional seperti F1 Powerboat dan MotoGP. Pada tahap awal, sumber dana ITF berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) senilai Rp2 triliun.
Sementara itu, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) sempat mengusulkan agar dana pariwisata berkelanjutan dikelola oleh badan layanan umum. “Kita kepikiran bikin BLU khusus pengelola dana pariwisata, itu [sumber dananya] nanti bisa diambil dari APBN,” kata Ketua Umum Gipi Hariyadi Sukamdani, Jumat (10/5/2024).
