Menteri Meutya Lapor Prabowo Pegawai Komdigi Tersangka Judi Online

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melaporkan kasus adanya oknum judi online (Judol) di lingkungan kementeriannya, kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Tentu kita update mengenai ditangkapnya beberapa karyawan Kekomdigi,” kata Meutya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (1/11/2024).

Meutya mengakui kaget dengan adanya kasus ini. Ia juga mengatakan bakal membuka pintu bagi kepolisian untuk melakukan tindakan penyidikan ke dalam Kementerian jika diperlukan.

Menurutnya ini merupakan bagian dari proses bersih-bersih di kantornya. Supaya bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Presiden.

Dari hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo itu, Meutya mengungkapkan mendapatkan pesan bahwa langkah yang dilakukan sudah benar. Terkait penerbitan Instruksi Menteri agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Kementeriannya bekerja membantu menemukan anggota lain yang terlibat judi online.

“Jadi kami sekali lagi mohon doa dari Presiden menguatkan untuk terus memerangi judi online,” katanya.

Selain itu eks anggota parlemen ini mengungkapkan sepanjang 10 hari sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik, sudah ada 187 situs judi online yang sudah di-takedown. Meski ia menilai hal ini bukan lah sebuah prestasi.

“Kami berharap dalam waktu dekat kami bisa laporkan ke masyarakat agar kelihatan kinerjanya. Bahwa dalam setiap minggu atau mungkin harian, kita akan laporkan berapa banyak yang di take down oleh Kemkomdigi. Ini juga sebagai evaluasi kami,” katanya.

Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan 11 orang tersangka terkait judi online. Termasuk di antaranya adalah pegawai Komdigi. Adapun Modus yang oknum pegawai itu bertugas menjaga website judi online supaya tak diblokir.

Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengeluarkan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2024 terkait Upaya penegakan dan pemberantasan judi online.

Dalam Instruksi Menteri tersebut, Menkomdigi menginstruksikan seluruh pegawai Kemkomdigi untuk melaksanakan dan menaati Pakta Integritas tentang Pemberantasan Kegiatan Perjudian Daring (online). Pakta Integritas tersebut berisi penolakan segala bentuk aktivitas perjudian daring baik di dalam maupun luar kedinasan yang telah ditandatangani oleh para pegawai sejak Juli 2024.

(dem/dem)