FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan tidak ada pergeseran dalam kedaulatan di wilayah Laut Natuna Utara.
“Kita tidak punya pergeseran standing apapun terkait kedaulatan,” tegas Sugiono dalam keterangan persnya, dikutip dari Youtube Setkab RI, Rabu (4/12/2024).
Menlu menekankan bahwa kedaulatan nasional tetap menjadi prioritas utama bagi Indonesia dalam menyikapi isu-isu di kawasan tersebut. Langkah-langkah kolaborasi, menurut Menlu sedang dijajaki bersama Republik Rakyat Tiongkok (RRT) guna mendukung kepentingan ekonomi kedua negara.
“Yang kedua yang ingin kita lakukan adalah melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan RRT di daerah-daerah yang masing-masing mempunyai claim untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan masing-masing kita,” jelasnya.
Selanjutnya, Menlu menyampaikan bahwa dalam keterangan tertulis yang telah dirilis, kedua negara sepakat untuk membentuk komite bersama guna mendiskusikan rincian kerja sama. Menurutnya, hal tersebut termasuk lokasi geografis serta hukum yang relevan di masing-masing negara.
“Kerja sama ini akan dilakukan dan akan dibentuk suatu komite bersama untuk membahas detailnya termasuk lokasi geografisnya, tempatnya di mana, dan masing-masing pihak juga tetap berpegang pada hukum yang relevan yang berlaku di masing-masing negara. Jadi tidak pergeseran standing mengenai masalah kedaulatan,” tegas Menlu Sugiono.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Hasan Nasbi menjelaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menjadi agenda perdana sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi kawasan Timur.
