Cyberthreat.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi meminta kepada pemangku kepentingan untuk mengambil peran aktif dalam Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Damai 2024. Salah satunya dengan menekan penyebaran konten negatif di ruang digital dengan melakukan klarifikasi dan kontranarasi.
Secara khusus, Menkominfo mengimbau penyelenggara platform digital untuk menekan penyebaran konten negatif yang berkaitan dengan Pemilu Serentak 2024.
“Saya perlu tekankan bahwa segala upaya perlu diperkuat dan dikerjakan secara serius (mengendalikan penyebaran konten negatif terkait Pemilu). Untuk itu, saya imbau khusus kepada Meta, TikTok, Twitter, YouTube dan Google dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, RRI, dan LKBN Antara untuk lebih aktif mendukung Sosialisasi Pemilu Damai 2024,” tuturnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (30/01/2024).
Menurut Menteri Budi Arie, berbagai inisiatif dan kolaborasi telah dilaksanakan demi mendukung agenda Pemilu Damai 2024. Namun demikian, konten negatif masih banyak ditemukan di ruang digital.
“Berdasarkan data yang himpun hoaks terkait Pemilu mengalami kenaikan pada kurun waktu 1 Juli 2023 s.d 27 Januari 2024 yakni mencapai total 2.852 konten hoaks yang tersebar di berbagai platform,” jelasnya.
Dari hasil pantauan Tim AIS Kementerian Kominfo, penyebaran konten negatif di platform Facebook sebanyak 1.224 konten, X (dulu Twitter) 953, TikTok 411, Instagram 198, YouTube 36 dan Snack Video 30 konten. Oleh karena itu, Menkominfo mendorong seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kolaborasi.
“Dari masifnya angka penyebaran konten negatif tersebut saya mendorong kementerian, lembaga, lembaga penyiaran, lembaga kantor berita dan platform media sosial untuk memasifkan kolaborasi yang lebih erat di masa yang akan datang, terutama dalam waktu untuk krusial tinggal 14 hari lagi menuju 14 Februari 2024,” tuturnya.
Menteri Budi Arie menegaskan LPP dan platform digital memiliki peran penting dalam mendukung agenda Pemilu Damai 2024. Secara khusus, Menkominfo memberikan perhatian pada upaya menjaga ruang digital agar berbagai informasi penting kepemiluan menjadikan masyarakat mendukung pelaksanaan pesta demokrasi yang damai, aman dan kondusif.
“Saya juga minta kepada semua platform media sosial lebih serius, responsif dan cepat dalam menangkal dan menindak konten hoaks, ujaran kebencian dan konten-konten lain yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait Pemilu 2024,” tandasnya.
Dalam rapat tersebut, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan dan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong.
Hadir pula Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo, Dirut TVRI Imam Brotoseno, Dirut LKBN Antara Akmad Munir, serta perwakilan platform digital Meta, X, TikTok, dan Google.[]
