Merangkum Semua Peristiwa
Indeks

Menko Airlangga Blak-Blakan PPN 12% Bisa Picu Inflasi

Menko Airlangga Blak-Blakan PPN 12% Bisa Picu Inflasi

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada awal 2025 bisa memicu inflasi.

Hal itu diungkapkan Airlangga saat ditemui di Alfamart Drive Thru Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten, Minggu (22/12/2024).

“Jadi tentu dari segi kenaikan ini [PPN menjadi 12%] pengaruh inflasi ada. Akan tetapi, relatif tidak terlalu tinggi,” kata Airlangga.

Airlangga menyebut kenaikan inflasi akan didorong oleh sektor transportasi. Namun, perlu diketahui, jasa angkutan umum darat dan air diberikan fasilitas pembebasan PPN.

“Dorongan ke transportasi karena transportasi tidak ada PPN-nya. Tentunya yang mendorong inflasi adalah transportasi,” ujarnya.

Sama halnya dengan barang kebutuhan pokok yaitu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang juga dikenakan PPN dengan tarif 0%.

Airlangga mengaku optimistis daya beli masyarakat akan tumbuh di tengah PPN 12% yang bakal mulai berlaku pada awal Januari 2025. Terlebih, pemerintah juga mengeluarkan berbagai paket stimulus.

“Antara lain bayar listrik 50% untuk Januari sampai Februari [2025]. Kemudian untuk pembelian perumahan PPN ditanggung pemerintah sampai dengan Rp2 miliar. Dan sampai pembelian Rp5 miliar dipotong Rp2 miliar. Nah itu kan membuktikan pemerintah memperhatikan apa yang dibeli oleh kelas menengah,” ungkapnya.

Selain itu, Airlangga menambahkan pemerintah juga memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) KBLBB atau Electric Vehicle (EV) atas penyerahan EV roda empat tertentu dan bus tertentu.

Selanjutnya, PPnBM DTP KBLBB/EV atas impor EV roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU) dan penyerahan EV roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (Completely Knock Down/CKD), serta Pembebasan Bea Masuk EV CBU.

 “Terutama elektrik karena kami mau agar Jakarta ataupun Indonesia emisi karbonnya dikurangi. Demikian pula untuk mobil listrik dilanjutkan, bahkan ditambahkan kendaraan hybrid dikasih potongan 3%,” terangnya.