Menimbang Pengiriman Pasukan Indonesia ke Gaza

Menimbang Pengiriman Pasukan Indonesia ke Gaza
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– “Jika dan ketika Dewan Keamanan PBB dan majelis besar ini memutuskan, Indonesia siap untuk mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri kami untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza atau di tempat lain.”
Demikian pesan Presiden Prabowo Subianto di hadapan Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Gedung Sekretariat PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025) lalu.
Janji Presiden Prabowo ini terus digencarkan, termasuk kesiapan dari personel TNI yang akan ditempatkan ke
Gaza
.
Wacana ini semakin menguat setelah gencatan senjata berhasil disepakati oleh Israel-Hamas pada 10 Oktober 2025 di bawah pengawasan Amerika Serikat, Mesir, Turki, dan Qatar.
Upaya pengiriman ini juga disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, pihaknya akan mengirimkan personel
recce
atau pengintai ke Gaza sebelum para prajurit diberangkatkan sebagai
pasukan perdamaian
.
“Apabila sudah ada kejelasan, kita akan kirim personel
recce
ke sana, untuk pendahulu, untuk memastikan situasi kondisi di sana dan penempatan pasukan di sana,” kata Agus, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).
Detail teknis pengiriman pun telah dipersiapkan, termasuk komandan pasukan yang akan dipimpin langsung oleh jenderal bintang tiga. Bahkan hingga membentuk tiga brigade komposit dari batalion kesehatan, zeni konstruksi, serta batalion bantuan.
“Kemudian juga ada unsur udara, kita menyiapkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan kita siapkan dua kapal rumah sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter yang ada di pesawat (kapal) tersebut,” ujar dia.
Meski sudah ada persiapan matang terkait pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, hingga saat ini realisasi belum juga terlaksana.
Janji Prabowo di depan forum PBB ini juga dibahas dalam
retreat
kabinet awal tahun di kediaman Presiden di Hambalang, Jawa Barat, 6 Januari 2026.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengiriman pasukan ini sempat dibahas oleh Menteri Luar Negeri RI, Sugiono.
“Kemudian juga dilanjutkan paparan dari Menteri Luar Negeri berkenaan dengan kondisi dan situasi di Gaza. Memang ini masih terus-menerus kita mengikuti perkembangan terhadap rencana pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah Gaza,” ucap Prasetyo.
Juru Bicara Kemenlu RI, Yvonne Mawengkang mengatakan, dalam rapat itu Prabowo berkomitmen terkait dengan pengiriman pasukan tersebut.
“Tapi memang saat ini kita masih terus, sebagaimana disampaikan terakhir ya terkait Gaza itu masih dibicarakan berbagai detail yang ada,” ucap Yvonne dalam konferensi pers, Kamis (8/1/2026).
Dia menjelaskan, saat ini Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang memegang mandat terkait pengiriman pasukan ke wilayah Gaza, bukan pasukan perdamaian PBB.
Sebab itu, Indonesia perlu mendalami aturan kesepakatan pasukan stabilitasi yang akan ditempatkan di sana.
Di sisi lain, sembari menunggu mandat secara jelas, pemerintah Indonesia terus mematangkan detail teknis antar kementerian/lembaga yang terlibat dalam misi perdamaian ini.
“Jadi kami belum bisa menyampaikan secara resmi jumlah kontribusi kita. Kalau mau dibilang kemarin kan Pak Presiden di GA (
General Assembly
) bilangnya 20.000, terus ini kemarin muncul 2.000, 3.000. Tapi itu memang tergantung kebutuhan
on the ground
,” ucap Yvonne.
Dia hanya bisa memastikan saat ini pemerintah terus mendorong keterlibatan semua pihak dalam upaya perdamaian di Gaza.
“Karena ini semua, balik lagi bentuk potensi kontribusi Indonesia, jumlah peran, konfigurasi itu masih memerlukan pembahasan lebih lanjut,” ucapnya.
Wacana pengiriman pasukan ke Gaza bukan lagi soal kesiapan, tetapi mandat yang diberikan PBB melalui ISF.
Dewan Keamanan PBB tidak menyebut pasukan tersebut sebagai penjaga perdamaian, melainkan
pasukan stabilitas internasional
yang memiliki fungsi jauh berbeda.
Dilansir dari laman
un.org
, pasukan perdamaian PBB (UNIFIL) adalah pasukan yang diberikan mandat menghentikan permusuhan dan memastikan akses kemanusiaan kepada penduduk sipil.
Pasukan perdamaian ini dibentuk pada 1978 untuk mengonfirmasi penarikan pasukan Israel dari Lebanon dan memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.
Ciri khas UNIFIL adalah menggunakan helm biru, meskipun pasukan berasal dari negara yang berbeda-beda.
UNIFIL hingga saat ini masih ditempatkan di perbatasan antara Lebanon dan Israel untuk menjaga perdamaian di dua wilayah negara tersebut dan dibentuk berdasarkan persetujuan dua negara yang berkonflik.
Berbeda dengan UNIFIL, ISF memiliki mandat dan kewenangan yang jauh lebih luas dengan pendekatan yang lebih agresif.
Helm atau baret yang mereka gunakan juga tak seragam, tergantung pada seragam negara tempat mereka berasal.
Dalam bentukan ISF yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk Gaza, misi ISF adalah melucuti Hamas yang disebut sebagai biang kerok konflik Gaza-Israel.
Melansir Kompas.id, mandat ISF bentukan AS ini sudah pasti bertentangan dengan tujuan awal Indonesia untuk memerdekakan
Palestina
.
Kondisi mandat ISF ini akan menciptakan kondisi para pasukan Indonesia berhadapan langsung dengan Hamas dan kelompok pro kemerdekaan Palestina lainnya.
Bagi peneliti S Rajaratnam School of International Studies, Abdul Basit, kondisi itu bisa dianggap pengkhianatan kepada Palestina.
Pelucutan dianggap mengutamakan kepentingan Israel dibandingkan kemerdekaan Palestina.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.