Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri meminta kepala daerah berperan aktif untuk mencegah terjadinya insiden keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menyarankan seluruh kepala daerah agar melibatkan dinas kesehatan masing-masing daerah untuk melakukan pengecekan terhadap MBG yang bakal dibagikan ke seluruh siswa, sehingga tidak terjadi lagi insiden keracunan.
Tito juga meminta Dinas kesehatan beserta jajaran terkait dapat melakukan rapat internal guna membahas proses bisnis, mekanisme pengecekan makanan di lapangan, sekaligus menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Jadi sebelum dihidangkan ada UKS, Unit Kesehatan Sekolah yang akan mengecek kualitas,” tuturnya di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Tito pun mengusulkan agar pengecekan itu dilakukan secara berlapis oleh ahli gizi dan pemangku kepentingan terkait lainnya agar MBG benar-benar aman dikonsumsi siswa.
“Jadi pengecekan yang di dapur juga harus dilakukan, pengecekannya lagi oleh ahli gizi dan mungkin dinas kesehatan juga ikut dan kemudian pada waktu di sekolah sampai, itu ada lagi bisa dilakukan pengecekan oleh Unit Kesehatan Sekolah yang di bawah kendali dari Dinas Pendidikan yang bosnya ya kepala daerah,” katanya.
Berkaitan dengan itu, Tito juga meminta para kepala daerah untuk memprioritaskan penanganan kasus tuberkulosis (TBC). Pasalnya, menurut Tito, kasus tersebut diketahui telah banyak dialami masyarakat.
Bahkan, menurut data Global Tuberculosis Report 2024, Indonesia menjadi negara dengan estimasi kasus dan kematian akibat TBC tertinggi ke-2 di dunia.
“Ini menjadi atensi yang serius bagi kita, dan mohon ini juga menjadi sinyal bahwa penanganan TB ini menjadi perhatian dan priority dari semua daerah juga,” ujarnya.
Tito juga menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan atensi serius dalam penanganan TBC.
Bahkan, Tito juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto secara langsung menugaskan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno sebagai koordinator dalam mengatasi kasus tersebut.
Tito optimistis peran aktif dari Pemerintah Daerah mampu meminimalisir TBC. Hal itu juga terbukti ketika penanganan pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.
Pada waktu tersebut, melalui kerja sama lintas sektor baik pusat maupun daerah, pandemi Covid-19 dapat dikendalikan.
“Kalau TB ini kuncinya nomor satu, teman-teman kepala daerah serius aja tuh, jadikan prioritas,” tuturnya.