Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan laporan mengenai realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah (APBD) kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Tito menyampaikan jika Presiden Ke-8 RI menyoroti tingginya saldo kas daerah yang masih tersimpan di perbankan.
Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu mempertanyakan masih ada daerah-daerah yang menyimpan dana di Bank dengan total angka lebih kurang mencapai Rp203 triliun dari seluruh gabungan Provinsi, Kabupaten dan Kota.
“Ini terjadi karena satu, Kepala-Kepala Daerah ini banyak yang dilantiknya kan Februari, 20 Februari 2025. Mereka lagi nyusun dalam tanda petik kabinetnya lah, Kepala Dinas, Sekda, dan lain-lain, itu membuat perlambatan,” tuturnya
Selain faktor transisi pemerintahan daerah, Tito menjelaskan adanya kebutuhan persiapan pembayaran di akhir tahun dan awal tahun anggaran.
“Kemudian daerah-daerah juga mempersiapkan anggaran untuk membayar kontrak akhir tahun, yang memang kalau selesai pekerjaan baru dibayar di akhir tahun biasanya. Setelah itu mereka juga harus persiapan anggaran untuk membayar gaji dan biaya operasional pada Januari,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, Tito menegaskan perbedaan mekanisme pencairan anggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai salah satu penyebab saldo kas daerah harus tetap tersedia.
“Beda dengan Pemerintah Pusat K/L, kalau kita kan dibayar oleh Kementerian Keuangan. Kalau daerah tidak, dia akan membayar sendiri. Memang ada dana transfer pusat tapi juga dia harus persiapan. Kalau dana transfer pusat terlambat datang, maka dia bisa cover, gaji kan tidak boleh ditunda,” tandas Tito.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga melaporkan capaian realisasi APBD hingga 23 November 2025 dari total 552 pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Menurutnya, capaian dari setiap daerah memberikan hasil yang memuaskan.
Apalagi, kata Tito, laporan tersebut menjadi bagian dari pemantauan rutin pemerintah untuk mempercepat serapan anggaran dan menjaga perputaran ekonomi di daerah menjelang akhir tahun.
“Daerah-daerah ini pendapatannya sudah mencapai total semua 552 daerah provinsi, kabupaten, kota, 38 provinsi rata-rata di angka 82, 83%. Targetnya di angka di atas 90% pendapatan. Kemudian belanjanya di angka lebih kurang 68%. Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75%, 80% lah supaya uang beredar di masyarakat,” ujar Tito.