Magelang, Beritasatu.com – Efisiensi anggaran, terutama pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dinilai masih kurang efisien menjadi perhatian dalam pembukaan retret kepala daerah, Sabtu (22/2/2025).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan banyak daerah yang hanya fokus pada belanja tanpa perencanaan yang matang sehingga anggaran tidak digunakan secara optimal.
Hal itu disampaikan Tito dalam sambutannya saat membuka secara resmi retret kepala daerah 2025 di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah (Jateng).
“Pengelolaan APBD masih banyak yang tidak efisien. Banyak yang hanya memikirkan bagaimana menghabiskan anggaran tanpa strategi yang jelas,” ungkapnya.
Akibatnya, menurut Tito, program-program pemerintah daerah sering kali tidak efektif, dengan anggaran yang lebih banyak terserap untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat yang tidak perlu, yang sebenarnya bisa dilakukan secara daring.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Tito akan segera mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah. Surat tersebut akan memuat item-item terkait efisiensi anggaran dalam pengelolaan APBD serta panduan pelaksanaannya.
“Hari ini saya akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh daerah. Kami akan memantau implementasinya melalui sistem yang sudah kami siapkan,” jelasnya.
Meski demikian, Tito menegaskan efisiensi anggaran harus dilakukan dengan tetap memastikan pencapaian target program prioritas daerah.
Selain efisiensi APBD, Tito juga menekankan pentingnya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah mempermudah perizinan bagi sektor swasta, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Jika sektor swasta berkembang, mereka akan membayar pajak dan retribusi kepada daerah. Dengan PAD yang tinggi, daerah bisa menjalankan program pembangunan yang lebih baik,” ujarnya.
Tito juga mengingatkan daerah dengan PAD rendah akan bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, yang sebagian besar habis untuk belanja pegawai sehingga sulit untuk berkembang.
“Ada Rp 1.300 triliun anggaran daerah, dan harus dikelola dengan tepat. Kami akan terus mengawasi implementasinya,” tegas Tito terkait efisiensi anggaran dalam pengelolaan APBD.