Pasuruan (beritajatim.com) – Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menegaskan tidak ada perlakuan berbeda antara wilayah barat dan timur dalam pelaksanaan pembangunan. Ia memastikan bahwa seluruh kecamatan mendapatkan perhatian yang sama sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (18/6/2025). Agenda tersebut membahas tanggapan atas pandangan fraksi terhadap Raperda RPJMD 2025–2029 dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.
Isu ketimpangan pembangunan wilayah muncul dalam pandangan Fraksi Gabungan yang terdiri dari PPP, Gelora, Demokrat, dan NasDem. Fraksi tersebut menilai persepsi masyarakat menunjukkan adanya perbedaan pembangunan antara kawasan barat dan timur.
“Bahwa pembangunan, tidak ada di kami pemerintah Kabupaten Pasuruan pembeda Pasuruan barat dan Pasuruan timur.Pasuruan terdiri dari 24 kecamatan yang kami perhatikan semua pembangunannya sesuai kebutuhan,” tegas Mas Rusdi sapaan akrabnya.
Ia menambahkan, wilayah timur justru menjadi prioritas pembangunan dalam beberapa tahun terakhir. Khususnya di bidang infrastruktur seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum. “Terbukti, saat ini survei untuk perbaikan jalan sedang kami lakukan. Bahkan wilayah Nguling, Lekok, dan Grati kami prioritaskan dalam pembangunan infrastruktur,” sambungnya.
Selain itu, Rusdi juga menanggapi persoalan sengketa tanah yang terjadi di beberapa desa Kecamatan Lekok. Menurutnya, konflik tersebut tidak melibatkan internal Pemkab Pasuruan. “Untuk daerah sengketa tanah di wilayah Lekok, perlu penanganan lebih lanjut. Sengketa ini bukan antar instansi pemkab, melainkan dengan lembaga vertikal,” tambahnya.
Ia mengajak semua pihak untuk mengutamakan komunikasi antarinstansi guna menjamin kelanjutan pelayanan publik. Termasuk pada wilayah-wilayah yang sedang berkonflik hukum. “Tapi kami yakin, semua ini adalah abdi negara. Kita berharap instansi vertikal juga membuka ruang komunikasi untuk menjaga kelancaran pelayanan dan pembangunan,” pungkasnya. [kun]