Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan bahwa sektor pelayanan dasar dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Kediri dalam lima tahun ke depan.
Mas Dhito, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Kediri menurun dari 11,40 persen pada 2020 menjadi 9,95 persen pada 2024. Ia meminta agar data warga yang tergolong rentan, miskin, dan miskin ekstrem diarsir secara rinci dan ditindaklanjuti.
“Saya minta diarsir, dan yang masuk kategori miskin ekstrem ini saya minta untuk segera diselesaikan,” tegasnya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Pendopo Panjalu Jayati, Selasa (6/5/2025).
Mas Dhito menyoroti pentingnya penanganan masalah pendidikan yang menjadi penyumbang kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data, dari 10.454 anak yang tidak sekolah, 5.427 anak telah berhasil dikembalikan ke bangku pendidikan hingga 2 Mei 2025. Ia menekankan pentingnya mengupayakan agar 5.027 anak lainnya juga bisa kembali bersekolah.
Selain itu, sektor kesehatan menjadi perhatian khusus, terutama dalam penanganan stunting. Angka stunting di Kabupaten Kediri saat ini tercatat 7 persen, dan Mas Dhito menargetkan penurunan hingga mencapai nol digit dan bahkan zero growth stunting.
Bupati Kediri membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029
“Ini semua berkaitan, kalau stunting tidak diselesaikan, kalau anak putus sekolah tidak diselesaikan maka ini akan menyumbang angka kemiskinan. Maka semua OPD saya minta untuk dapat bekerja bersama,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung soal pengangguran terbuka yang meskipun mengalami penurunan dari 5,24 persen di 2020 menjadi 5,1 persen di 2024, tetap memerlukan perhatian serius dan kerja sama lintas sektor.
Dalam forum tersebut, yang dihadiri oleh DPRD, ketua OPD, Tim Penggerak PKK, instansi vertikal, dan elemen lainnya, Mas Dhito menekankan pentingnya kolaborasi untuk membawa perubahan lima tahun mendatang.
“Saya harap ini bisa menjadi langkah bagi kita bersama untuk merajut 5 tahun ke depan kabupaten ini tetap menjadi kabupaten yang memberikan ruang bagi mereka yang tadinya miskin menjadi keluarga mampu,” katanya.
Mas Dhito juga memberikan arahan khusus kepada seluruh kepala OPD untuk tidak mengulang program yang sama dari tahun-tahun sebelumnya. Ia juga meminta agar fasilitas lapak bagi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Simpang Lima Gumul segera diaktifkan. [ADV PKP/nm]