Jember (beritajatim.com) – KH Abdul Muqit Arief, Wakil Bupati 2016-2021 dan pengasuh Pondok Pesantren Al Falah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berharap pemerintah dan parlemen untuk tetap memperhatikan kemaslatahan masyarakat dalam mengambil kebijakan.
“Segala kebijakan yang dirasa tidak membawa kemaslahatan jangan dipaksakan atas nama apapun. Atas nama pembangunan, atas nama efisiensi sekalipun,” kata pria yang akrab di sapa Kiai Muqit ini, Senin (1/9/2025).
Pesan ini disampaikan Muqit sebagai respons terhadap situasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Aksi unjuk rasa yang diwarnai kerusuhan terjadi di sejumlah kota di Indonesia. Sementara di Jember, dua kali aksi unjuk rasa memprotes tindakan polisi yang menyebabkan kematian seorang pengemudi ojek online di Jakarta terjadi pada 29-30 Agustus 2025
Muqit berpesan kepada pejabat dan anggota parlemen untuk berhati-hati dalam melakukan tindakan dan mengeluarkan pernyataan. “Bagi seorang pimpinan, satu kalimat saja diucapkan, didengar seluruh masyarakat Jember. Jadi memang harus hati-hati. Arogansi dalam tutur kata, arogansi dalam tindakan, arogansi dalam bentuk apapun jangan sampai dilakukan,” katanya.
“Insyaallah masyarakat akan sangat menghargai para pemimpinnya yang santun dalam tutur kata, santun dalam perbuatan, santun dalam kebijakan dan sebagainya. Itu adalah harapan kita semua,” kata Muqit.
“Apa yang terjadi ini harus menjadi instrospeksi bagi pejabat, karena ini sebetulnya asal-muasalnya berangkat dari kebijakan pejabat,” kata Muqit.
Menurut Muqit, keluh kesah sebagian masyarakat memang ditumpahkan di media sosial. “Namun yang tidak berkomentar lebih banyak, dan mereka nggrundel (menggerutu,red) ketika terjadi seperti ini,” katanya. [wir]