Jakarta, CNN Indonesia — Kantor Pusat Pemantauan Tsunami Indonesia (Indonesia Tsunami Observation Center/InaTOC) mangkrak. Lembaga ini merupakan hasil kerja sama antara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
InaTOC berkantor di lantai 20 Gedung Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat. CNNIndonesia.com mengunjungi kantor tersebut pada Selasa (31/1).
Tak ada aktivitas pekerja. Ruangan berpintu kaca itu juga terkunci rapat. Hanya ada dua lampu yang menjadi sumber penerangan ruangan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dilihat dari celah pintu, di dalam ruang InaTOC ada beberapa ruangan bermaterial kaca. Ruangan itu sejajar berada di sisi kiri dan kanan.
Suasana tampak sunyi, tak ada suara apapun kecuali suara lift yang berada di depan ruangan berukuran persegi itu. Meski suara lift terdengar berkali-kali, namun tetap saja tak ada satu orang pun pegawai yang menyambangi ruang InaTOC.
Tulisan ‘INATOC’ yang menempel pada sisi depan sebelah kiri ruang kerja tersebut masih tampak begitu jelas. Cat hitam yang menyelimuti huruf demi huruf tampak masih pekat.
Tak hanya itu, mesin finger print yang terpasang di sebelah kiri logo INATOC juga masih menyala memancarkan sinar hijau.
Salah satu petugas keamanan yang berada di lantas dasar mengaku jarang melihat pegawai BRIN menyambangi ruang InaTOC.
“Lantai 20 jarang lihat karyawannya,” ujarnya.
Kantor Pusat Pemantauan Tsunami Indonesia (InaTOC) yang mangkrak dan tak berpenghuni. (CNN Indonesia/Lina Itafiana)
InaTOC merupakan sebuah lembaga pemerintah nonkementerian. Dikutip dari laman resmi InaTOC, lembaga ini dibentuk oleh BPPT bersama BMKG berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Tsunami.
Pasal 13 Perpres 93/2019 mengamanatkan BMKG untuk mengoordinasikan data hasil pengamatan yang terintegrasi dalam operasional Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami
Kemudian memastikan kesediaan data waveform seismik dan jaringan komunikasi sistem peringatan dini tsunami tetap dalam kondisi operasional selama 24 jam, serta menyampaikan informasi potensi tsunami meliputi daerah terdampak, estimasi waktu tiba tsunami, dan estimasi ketinggian tsunami.
Sementara lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi bertugas mengintegrasikan hasil pengamatan deep sea level tsunami dengan sistem BMKG selama 24 jam, serta memastikan ketersediaan data deep sea level tsunami dan jaringan komunikasi dalam kondisi operasional.
Dua tahun setelah InaTOC terbentuk, pemerintah melebur BPPT ke dalam BRIN berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2021 tentang BRIN yang diundangkan pada 28 April 2022.
BRIN berada langsung di bawah tanggung jawab presiden dan menjadi satu-satunya lembaga penelitian otonom.
Kantor Pusat Pemantauan Tsunami Indonesia (InaTOC) yang mangkrak dan tak berpenghuni. (CNN Indonesia/Lina Itafiana)
Mangkrak kantor InaTOC ini mengundang pertanyaan. Pasalnya, sekitar satu tahun lalu gedung ini masih beraktivitas.
BMKG pada 11 Mei 2021 bahkan mengunggah sebuah berita kunjungan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati ke InaTOC di Gedung BPPT I. Dulu, gedung yang ditinggali InaTOC memang lebih dikenal Gedung BPPT I.
Dalam kunjungan itu Dwikorita memuji kecanggihan alat deteksi tsunami BPPT dalam mendukung Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia (Ina-TEWS). Buoy tsunami BPPT dilengkapi dengan teknologi Ocean Bottom Unit (OBU) yang diletakkan di dasar laut yang mampu mendeteksi ada atau tidaknya gelombang tsunami.
“Alat ini merupakan verifikator terhadap model peringatan dini tsunami yang dimiliki oleh BMKG. Saat gempabumi M 6,1 di Malang tanggal 10 April yang lalu, Buoy di selatan Malang mendeteksi adanya perubahan tekanan hidrostatis bawah laut sesaat setelah BMKG mengeluarkan informasi gempabumi. Artinya ini verified, bahwa kejadian gempabumi berdampak pada perubahan tekanan hidrostatis bawah laut,” sebut Dwikorita.
Dalam kunjungan BMKG tersebut Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan sistem pendeteksi tsunami berbasis Buoy BPPT di selatan Malang telah beroperasi secara optimal. Hal ini dikuatkan dengan konfirmasi dari Buoy bahwa sistem ini memverifikasi tidak terjadi tsunami pascagempa Malang 10 April 2021.
Klaim BRIN masih berjalan
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menegaskan kerja sama yang dibangun antara pihaknya dengan BMKG terkait sistem peringatan dini tsunami hingga kini masih berjalan.
“Kerja sama kami dengan BMKG di semua aspek, tidak hanya InaTOC semua masih berjalan,” kata Laksana kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/2).
Laksana menuturkan mangkraknya kantor InaTOC lantaran gedung tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).
“Gedung keseluruhan sudah kami serahkan untuk dipakai Kemenko Marves. InaTOC dan lain-lain di situ belum sampai tahap operasional dan masih bersifat uji coba sebelumnya,” ujarnya.
Menurutnya, InaTOC belum beroperasi karena masih tahap uji coba dan riset, sehingga belum ada aktivitas pemantauan tsunami di gedung tersebut.
Sementara itu mantan Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT (TIRBR) Wahyu Widodo Pandoe menjelaskan kosongnya ruang InaTOC dikarenakan para pegawai yang memantau tsunami bekerja dari rumah.
Ia menyebut para pegawai yang merupakan tenaga honorer itu berjumlah sekitar delapan orang. Mereka bekerja selama 24 jam dengan sistem shifting.
“Pegawainya, awal tahun 2022 dulu sebelum itu kita ada operator, 2019-2021 ada operator yang adalah pegawai kontrak atau honorer. Mereka yang monitor 24 jam tujuh hari satu minggu. Sekarang sudah kosong tapi dibuat otonomus,” kata Wahyu yang kini menjadi peneliti bidang teknologi kelautan BRIN.
Usai ruang kendali tak lagi beroperasi, InaTOC lantas menerapkan sistem kerja remote.
“Iya saya buka dari rumah bisa,” ujarnya.
Tak ada anggaran untuk buoy
Wahyu mengatakan program pemantauan tsunami atau InaTEWS yang menggunakan alat yang disebut buoy harus terhenti lantaran terkendala anggaran operasional.
“Tapi sekarang buoy tidak ada yang jalan. Kita tidak ada dana. Tidak ada anggaran. Terakhir pemasangan tahun lalu,” ungkapnya.
Setidaknya ada enam buoy yang terpasang di perairan Indonesia sejak 2021. Alat itu harus diangkat satu tahun sekali untuk penggantian baterai. Satu baterai paling lama bertahan selama 18 bulan. Namun, buoy yang semestinya diangkat pada 2022 lalu hingga kini tak terurus karena tak ada anggaran.
“Yang harusnya diambil 2022 itu juga belum diambil karena tidak ada anggaran. Laporan terakhir ada yang masih reporting yang di barat Bengkulu sampai bulan Agustus 2022 itu yang terakhir dari enam yang sudah terpasang di tahun 2021,” kata Wahyu.
“Jadi di 2021 sudah sempat terpasang enam. Sudah operasional dan satu per satu tidak terurus. Ya gimana? Anggarannya tidak tersedia,” sambungnya.
Ia menjelaskan anggaran tersebut berupa dana untuk perbaikan dan biaya operasional kapal yang harus berlayar ke lokasi pemasangan buoy. Kapal itu mengambil dan langsung mengganti kembali dengan buoy baru.
Wahyu lantas mengungkapkan perbedaan BPPT sebelum dilebur menjadi satu dengan BRIN. Menurutnya, BPPT dulu lebih berorientasi kepada produk yang bisa langsung diimplementasikan.
“Sementara riset sekarang tidak terlalu kelihatan untuk sisi hilir, lebih banyak di hulu,” tuturnya.
Wahyu mengaku prihatin atas kondisi sistem peringatan dini tsunami yang tak lagi terurus. Padahal sistem tersebut merupakan Prioritas Riset Nasional (PRN) yang diamanatkan dalam Perpres No.93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Tsunami.
“Prihatin, aset yang sudah sedemikian besar tidak berlanjut. Kalaupun berlanjut dananya minim dan tidak cukup untuk meneruskan program early warning system,” ucap Wahyu.
“Anggarannya terlalu kecil, jadi lebih baik dialihkan saja tapi ya dulu kita berupaya gimana lagi. Karena ini sebetulnya termasuk PRN ada Perpresnya Nomor 93 Tahun 2019. Kalau ada Perpresnya perintah presiden berarti,” imbuhnya.
Respons BMKG
Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono tak menjawab soal InaTOC yang mangkrak. Padahal, lembaga ini merupakan hasil kerja sama antara BMKG dengan BRIN.
Daryono hanya menjawab pertanyaan soal pemantauan dan deteksi tsunami dari BMKG. Dia mengatakan meski InaTOC tak terpantau aktivitasnya BMKG tetap bekerja mendeteksi tsunami menggunakan InaTEWS atau Indonesia Tsunami Early Warning System.
“Kita InaTEWS dalam mengoperasikan peringatan dini menggunakan pemodelan tsunami,” kata Daryono kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/1) malam.
Daryono menyebut pihaknya mendapat konfirmasi tsunami dari tide gauge milik Badan Informasi Geospasial, Inexpensive Device for Sea Level measurement (IDSL) atau Perangkat Ukur Muran untuk Muka Air laut (PUMMA) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta alat milik BMKG sendiri.
“Utamanya adalah menggunakan tide gauge (TG) yang disediakan Badan Informasi Geospasial,” ujarnya.
InaTews telah dikembangkan sejak 2019 dan memiliki berbagai alat di antaranya Ina Buoy (platform surface buoy dan ocean bottom unit), Ina CBT (cable based tsunami meter), Ina CAT (Indonesia Coastel Acoustic Tomography), dan Ina TOC (Indonesia tsunami observation center).
Alat tersebut akan bekerja menggunakan sensor pendeteksi tsunami yang dapat mengirimkan data secara berkesinambungan kepada BMKG dan BNPB untuk kemudian disebarkan kepada masyarakat sebagai upaya mitigasi bencana tsunami.
Namun, kata Daryono, operasional InaTEWS selama ini tak memakai buoy. Menurutnya, performa buoy tersebut juga belum memuaskan.
“Selama ini kan operasional InaTEWS tidak pakai buoy. Dan selama ini performa buoy kami nilai secara operasional belum memuaskan. Sebenarnya selama ini buoy sangat kita harapkan dapat mendukung InaTews,” ujar Daryono.
CNNIndonesia.com telah menghubungi Kepala BMKG Dwikorita Karnawati terkait lembaga yang mangkrak ini, namun yang bersangkutan belum merespons hingga berita ditulis. (lna/can/fra)
[Gambas:Video CNN]
