Blitar (beritajatim.com) – Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Blitar telah rampung dibangun dan segera ditempati. Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bakal menempati gedung senilai Rp5,8 miliar rupiah tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Kepala DPMPTSP Kota Blitar Heru Eko Pramono mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemindahan sarana dan prasarana sejak Oktober 2024. Pemindahan ini pun dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini.
“Proses pemindahan sarana dan prasarana dilakukan DPMPTSP kurang lebih sudah 10 bulan lalu secara bertahap dan kini progresnya sudah mencapai 85 persen. Baik itu pemindahan mebeler, sistem dan pendukung lainnya,” ungkap Heru.
Mall Pelayanan Publik Kota Blitar ini dibangun dengan anggaran Rp5,8 miliar. Pembangunan gedung pelayanan publik ini pun dibagi menjadi 2 tahap dan ditargetkan selesai pembangunannya pada akhir 2024 ini.
Meski saat ini Mall Pelayanan Publik tersebut masih dalam tahap pemeliharaan, namun gedung tersebut sudah bisa diisi sejumlah prasarana milik sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). DPMPTSP Kota Blitar salah satu dinas yang bakal menempati Mall Pelayanan Publik itu pun kini telah melakukan pemindahan kantornya.
Bahkan progres pemindahan ini sudah mencapai 85 persen. DPMPTSP Kota Blitar berharap pemindahan ini segera rampung dan proses pelayanan bisa dilakukan di gedung baru yakni Mall Pelayanan Publik.
“Pelayanan tatap muka kantor DPMPTSP yang lama, sementara waktu dialihkan ke online melalui call center atau sosial media,” tegasnya.
Gedung Mall Pelayanan Publik ini pun dipastikan siap digunakan untuk pelayanan publik. Meskipun, masa pemeliharaannya masih akan terus berjalan hingga enam bulan ke depan.
“Nantinya akan ada sejumlah fasilitas pendukung, mulai dari pavingisasi, one gate sistem hingga parking area,” tandasnya.
Sementara itu, pembangunan Mall Pelayanan Publik dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama tahun 2023 dengan alokasi anggaran sekitar Rp3,3 miliar. Lalu, tahap kedua tahun 2024 dengan anggaran Rp2,5 miliar. [owi/suf]