Jakarta, CNBC Indonesia – Politisi senior Malaysia yang juga pernah menjadi Perdana Menteri (PM) sebanyak dua kali, Mahathir Mohamad, diliputi skandal korupsi. Ini terkait dengan dana talangan kontroversial yang disponsori negara kepada para pengusaha pada saat Mahathir menjadi PM tahun 1998 lalu.
Mengutip Channel News Asia (CNA), pejabat badan anti korupsi Malaysia (MACC) mengatakan bahwa kasus itu mencakup pengambilalihan kontroversial senilai 836 juta ringgit (Rp 2,7 triliun) oleh BUMN malaysia, Petronas, atas aset pelayaran sarat utang yang dikendalikan oleh putra tertua Mahathir, Mirzan Mahathir, pada Maret 1998.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penyelidikan terhadap dana talangan Petronas terhadap Konsorsium Perkapalan Bhd, sebuah perusahaan pelayaran yang 51% sahamnya dimiliki oleh Mirzan, dapat menimbulkan masalah bagi Mahathir.
Hal ini karena Petronas melapor langsung kepada PM, yang dipegang oleh Mahathir, pada saat itu. Berdasarkan piagam perusahaan minyak tersebut, semua akuisisi, usulan investasi dan juga divestasi harus mendapat persetujuan dari PM dan direksi.
“Penyelidik dari MACC sedang mencoba untuk menentukan peran yang dimainkan Mahathir, jika ada, dalam transaksi tersebut,” papar pejabat itu dikutip Senin (4/3/2024).
Mereka juga mencatat bahwa pejabat tinggi Petronas, termasuk anggota dewan direksi, yang bertugas di perusahaan minyak nasional pada saat itu akan diwawancarai dalam beberapa hari mendatang sebagai bagian dari investigasi.
Selain Petronas, Mahathir juga terlibat skandal bailout lainnya untuk penyuntikan dana ke Malaysia Airlines (MAS) serta dua perusahaan lainnya, Central Limit Order Book (CLOB), dan Multi-Purpose Holdings Bhd (MPHB).
Untuk kasus MAS, kasus itu melibatkan Mahathir dan Mantan Menteri Keuangan, Daim Zainuddin. Daim didakwa di pengadilan pada akhir Januari karena gagal mematuhi pemberitahuan dari badan tersebut untuk menyatakan asetnya.
Para penyelidik MACC sedang mengkaji keputusan pemerintah untuk membayar premi jumbo untuk 29% saham yang dikendalikan oleh Tajudin di MAS. Kesepakatan itu secara luas dipandang sebagai dana talangan bagi Daim, yang sedang berjuang untuk merestrukturisasi beban utang pribadinya yang saat itu mencapai 1 miliar ringgit.
“Untuk CLOB dan MPHB, penyelidikan terhadap dua latihan perusahaan ini, yang dikatakan terkait dengan pengusaha Singapura Akbar Khan, terkait langsung dengan penyelidikan urusan Daim,” tambah pejabat MACC.
Tak lama setelah mendakwa Daim dan istrinya Na’imah Abdul Khalid di pengadilan Malaysia pada akhir Januari karena gagal melaporkan aset mereka yang melibatkan 38 perusahaan, 25 properti dan beberapa kendaraan mewah, MACC mengajukan tuntutan terhadap Mirzan dan adik laki-lakinya, Mokhzani Mahathir.
Meski begitu, beberapa pihak meyakini bahwa penyusunan dakwaan korupsi yang tegas sepertinya tidak akan terjadi dalam waktu dekat kepada dua anak Mahathir itu.
“Ini adalah proses yang panjang dan rumit baik bagi terdakwa maupun penyidik (MACC) karena akan ada banyak bolak-balik dalam kasus seperti ini,” kata seorang pengacara yang menolak disebutkan namanya.
Namun, kampanye anti-korupsi yang sedang berlangsung telah memicu perdebatan publik dan membuka friksi antara Mahathir dan PM saat ini, Anwar Ibrahim. Diketahui, Anwar saat itu merupakan wakil PM dari Mahathir.
Diposting di media sosial dalam beberapa minggu terakhir, Dr Mahathir menuduh Anwar telah mengorbankan keluarganya secara politik dan menuduh bahwa penyelidikan MACC yang sedang berlangsung tidak ideal.
Menurutnya, sumber penyelidikan, yang berasal dari bocoran dokumen Pandora Papers, bersifat selektif. Pandora Papers adalah dokumen yang bocor yang mengungkap kepemilikan politisi global dan tokoh kaya lainnya di negara-negara bebas pajak (tax havens).
Dia menyebutkan beberapa orang lainnya, termasuk Wakil PM Ahmad Zahid Hamidi dan Tengku Zafrul Aziz, yang merupakan Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri. Ia menyebut meski kedua orang itu masuk dalam Pandora Papers, tidak menghadapi penyelidikan yang diketahui publik.
“Tapi malah anak saya (Mirzan) diancam jika tidak melakukan tindakan yang dianggap jaksa bertentangan dengan tuduhan yang dilayangkan, maka dia akan dipenjara selama lima tahun. Tidak disebutkan bahwa dia akan dibawa ke pengadilan,” kata Dr Mahathir dalam sebuah postingan di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.x
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Video: Malaysia Mau Kuasai Bisnis Mobil Listrik
(sef/sef)
