Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah segera memulai menyalurkan program magang nasional sebagai salah satu paket bantuan ekonomi 2025 pada kuartal IV/2025. Program itu ditujukan untuk lulusan baru perguruan tinggi.
Pada pekan lalu, Selasa (16/9/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa program magang nasional yang rencananya dilaksanakan pada tiga bulan terakhir 2025 itu ditujukan untuk lulusan baru perguruan tinggi atau fresh graduate, serta yang maksimal sudah lulus satu tahun lamanya tanpa batasan umur.
Program itu nantinya akan dimatangkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) lebih lanjut. “Tapi salah satunya adalah mereka yang eligible adalah yang lulus maksimal satu tahun. Sehingga bisa fresh graduate, bisa ditangkap,” ujar Airlangga usai rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto saat itu di Istana Kepresidenan.
Swasta dan BUMN
Program magang itu akan terbuka untuk diselenggarakan oleh seluruh perusahaan swasta dan BUMN. Caranya melalui skema kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha.
“Perusahaan semuanya bisa, swasta atau milik negara dan akan ada kerja sama link and match antara perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan tersebut,” jelas Airlangga.
Menko Perekonomian sejak 2019 itu menyebut program magang nasional ditargetkan dapat mulai berjalan pada kuartal IV/2025 dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Para peserta magang juga akan mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) di daerah masing-masing.
“Sesuai dengan UMP daerah masing-masing,” kata politisi Partai Golkar itu.
Biaya Upah 6 Bulan
Lebih lanjut, nantinya peserta akan mendapatkan biaya upah selama enam bulan yang ditanggung oleh pemerintah.
Pemerintah berharap dengan enam bulan pengalaman kerja magang itu mereka bisa memiliki kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan industri, serta bisa langsung terjun ke dunia kerja sesungguhnya. Harapannya juga, link and match antara perguruan tinggi dan industri bisa diterapkan untuk daerah yang sama.
“Link and match kita atur pusat, tetapi kan perguruan tinggi di daerah diharapkan dipekerjakan dengan industri di daerah. Misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten. Kecuali di daerah yang 3T, kita harus pindahkan mereka sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia,” pungkas Airlangga.