Sampang (beritajatim.com) – Wacana pembentukan Provinsi Madura kembali mencuat, seiring banyaknya pihak yang menilai bahwa pulau ini memiliki karakteristik geografis, budaya, serta potensi ekonomi yang mumpuni untuk berdiri sendiri sebagai provinsi baru.
Pulau Madura dikenal sebagai lumbung produksi garam nasional, memiliki kekayaan hasil laut, serta industri kerajinan tangan yang khas dan bernilai jual tinggi. Modal ekonomi ini dinilai menjadi landasan kuat bagi pemekaran wilayah administratif dari Jawa Timur.
Namun, di balik potensi besar tersebut, sejumlah tantangan strategis masih menjadi pekerjaan rumah yang serius. Ketersediaan infrastruktur yang belum merata, serta kesiapan administratif dan sosial, menjadi aspek krusial yang perlu dikaji lebih dalam sebelum rencana ini diwujudkan.
Mantan Anggota DPRD Sampang, Ubaidillah, menilai bahwa proses pembentukan Provinsi Madura tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat, menurutnya, sangat penting agar keputusan yang diambil benar-benar komprehensif dan realistis.
“Kalau secara kelembagaan, saya tidak bisa menjustifikasi. Karena setiap pihak tentu punya perspektif masing-masing,” kata Ubaidillah, Kamis (12/6/2025).
Secara pribadi, ia mengaku mendukung wacana tersebut, namun menekankan pentingnya persiapan yang matang di segala aspek.
“Faktor sosiologis juga perlu dikaji lebih dalam. Jangan sampai kita hanya terjebak pada euforia soal status sebagai provinsi baru,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari pembentukan provinsi haruslah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pencapaian status administratif.
“Yang utama adalah kesejahteraan masyarakat. Itu yang harus jadi fokus. Kalau tidak membawa perubahan nyata, buat apa?” tegasnya.
Dukungan terhadap pembentukan Provinsi Madura juga datang dari Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi. Beberapa waktu lalu, ia bahkan telah menghadap staf ahli Presiden RI untuk membahas lebih lanjut mengenai wacana tersebut.
Meski dukungan politik mulai terbentuk, proses pemekaran wilayah ini tetap harus mengikuti prosedur yang ketat dan kajian mendalam dari berbagai aspek, termasuk hukum, sosial, dan ekonomi. [sar/beq]