Jakarta –
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan belanja negara melalui sistem digital di e-katalog mencapai Rp 50 triliun hingga Desember 2024. Realisasi itu diklaim telah menurunkan biaya operasional hingga 40%.
“Sampai Desember 2024 digitalisasi belanja negara melalui e-katalog telah mencapai akumulasi pemerintah hingga Rp 50 triliun dari berbagai sektor, serta menurunkan biaya operasional hingga 40%,” kata Luhut dalam Peluncuran e-Katalog Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Luhut menyebut transformasi digital bukan sekadar tren global, melainkan telah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan dan akuntabel dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Digitalisasi dianggap sebagai potensi luar biasa untuk menghadirkan dampak nyata baik saat ini maupun di masa depan.
“Melalui pengembangan versi 6.0 ini, akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh barang jasa pemerintah, di mana seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran, sampai pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform,” jelas Luhut.
Selain itu, pada e-katalog versi 6.0, para pihak dinilai akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran serta pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa.
Luhut membeberkan setidaknya terdapat lima dampak positif yang dapat dicapai melalui implementasi e-Katalog versi 6.0, yaitu:
1. Penghematan biaya melalui pengurangan 20-30% pengadaan.
2. Efisiensi waktu dari proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan, kini dapat dipercepat menjadi hanya beberapa minggu berkat implementasi sistem digital.
3. Transparansi dan akuntabilitas karena sistem seperti e-Katalog memastikan harga yang transparan dan bersaing, sekaligus meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengadaan. Hal ini disebut akan meminimalkan perilaku korupsi.
4. Peningkatan partisipasi penyedia karena dengan sistem online, penyediaan barang dan jasa kini lebih mudah berpartisipasi tanpa terkendala birokrasi yang kompleks.
5. Optimalisasi anggaran dengan memanfaatkan analisa data dalam sistem digital.
(aid/rrd)