Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk memecat pejabat yang tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini disampaikannya dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta pada Selasa (18/2/2025).
“Saya katakan kepada Presiden, ‘Pak, jika Anda tidak bisa menangani yang satu ini (pejabat), sampai batas tertentu, pecat saja, Pak,’” ujar Luhut.
Menurutnya, mempertahankan pejabat yang menghambat jalannya pemerintahan hanya akan menghambat keberhasilan program nasional. “Mengapa harus mempertahankan orang yang membuat masalah di dalam pemerintahan? Kalau tidak, Anda tidak akan berhasil,” tegasnya.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan berpesan agar pemerintah berhati-hati dalam mengalokasikan dana sekitar Rp 300 triliun hasil dari kebijakan efisiensi anggaran. Alokasi anggaran hasil efisiensi harus dipelajari secara saksama.
“Kita harus berhati-hati lagi tentang bagaimana mengalokasikan Rp 300 triliun (hasil efisiensi anggaran) ini dan bagaimana kita mendapatkan Rp 300 triliun itu. Sesuatu seperti ini harus kita pelajari dengan saksama,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan seraya berpesan kepada Presiden Prabowo.
Meski demikian, Luhut menyampaikan bahwa efisiensi anggaran penting dilakukan. Dia menilai langkah itu diambil karena nantinya akan membawa dampak ganda pada ekonomi lokal.
“Langkah-langkah efisiensi anggaran dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas belanja dan meningkatkan efek berganda pada ekonomi lokal. Saya pikir ini sangat penting, efisiensi anggaran,” jelasnya.
Luhut menyebut DEN juga memberikan saran kepada Presiden Prabowo soal penerapan efisiensi anggaran. Presiden pun menurutinya memperhatikan saran-saran para ekonom DEN.
“Kita kan saran ke presiden. Saya kira presiden sangat memperhatikan ya,” ungkapnya dalam menanggapi efisiensi anggaran.