Luhut Bocorkan Gebrakan Prabowo 17 Agustus, Pejabat Tak Setuju Diganti

Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia bersiap menerapkan sistem Digital ID sebagai bagian dari transformasi digital layanan pemerintah. Presiden Prabowo berencana meluncurkan sistem ini pada 17 Agustus 2025.

Informasi ini diungkap Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan. Dia juga menegaskan pihak yang tidak setuju dengan langkah tersebut harus siap diganti

“Itu sebabnya saya minta Bapak Presiden saya bilang kita akan coba 17 Agustus tapi kalau kalau ada orang enggak setuju di sini, kepada Pak Presiden kami usulkan ya diganti saja,” katanya.

Luhut mencontohkan penggunaan sistem Digital ID pada masyarakat. Misalnya saat pengucuran bantuan tunai langsung. Bantuan tersebut bisa diverifikasi menggunakan sistem barcode. Jadi uang yang keluarkan bisa sesuai dengan arahan pemerintah.

“Misalnya di desa beli telur, beli ayam, itu akan ada barcodenya. Yang membuat sistem ini itu, karena kita ada pengalaman dengan dulu PeduliLindungi kita tidak keluar duit macam-macam dan ternyata kita bisa. Ada infrastruktur, keluar dana, tapi BPKP kita minta audit berkala,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Luhut mengungkapkan ada perbedaan dalam program transformasi digital sekarang. Misalnya tidak lagi mengandalkan vendor eksternal seperti yang dilakukan pada program sebelumnya.

Sekarang, program akan dibangun secara internal. Pemerintah akan mengandalkan pihak dalam negeri untuk bertanggung jawab atas program tersebut, seperti LKPP, Peruri, dan Telkom.

“Anak-anak Indonesia itu ada 300 yang bekerja di LKPP, Peruri, Telkom. Presiden kemarin malam setuju bertemu mereka 2-3 minggu dari ini, setelah sistem ini terbentuk. Jadi sistem ini bukan sistem baru dan tidak seperti e-KTP mau tender sekian triliun, tidak ada itu,” kata Luhut.

Anak muda Indonesia, menurutnya sangat hebat. Jadi dia mengharapkan tidak ada siapapun yang menghambat prosesnya.

“Karena banyak anak muda indonesia yang hebat, jadi tidak boleh ada yang menghambat proses ini semua harus sepakat karena kepentingan RI,” dia menambahkan.

(dem/dem)