Jakarta: Menurut laporan terbaru sebuah perusahaan konsultan manajemen global, Kearney, Indonesia berada dalam posisi unik untuk menjadi pemimpin global dalam transisi hijau.
Laporan ini menguraikan kerangka komprehensif untuk mencapai target emisi net-zero Indonesia yang ambisius pada 2060, menampilkan potensinya untuk menjadi model global bagi pembangunan berkelanjutan.
“Indonesia berada pada momen penentuan. Negara ini memiliki komitmen yang jelas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK),” kata Direktur Utama Kearney Indonesia Shirley Santoso dikutip Sabtu, 7 Desember 2024.
Fokus kita harus beralih untuk menunjukkan kemajuan yang nyata dalam pengurangan emisi sambil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kuat.
“Perjalanan ini menghadirkan tantangan besar sekaligus peluang yang luar biasa untuk diversifikasi ekonomi dan kemajuan teknologi,” jelas dia.
Penelitian Kearney mengidentifikasi lima sektor utama yang berkontribusi pada emisi GRK Indonesia. Dia menuturkan 55 persen berasal dari pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan (AFOLU), 26 persen dari energi, 8 persen dari transportasi, 8 persen dari sampah, dan 3 persen dari proses industri dan produksi (IPPU).
Laporan ini merujuk lima hal yag harus dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mencapai net zero emisson.
1. Kebijakan Ekosistem Hijau
Pemerintah harus membentuk kerangka regulasi yang efektif, termasuk teknologi bersih dan penetapan harga karbon.
Kebijakan teknologi bersih harus mencakup seluruh rantai nilai. Penetapan harga karbon melalui pajak dan kredit akan memberikan insentif ekonomi untuk mengurangi emisi.
2. Pembiayaan Hijau
Mencapai net zero pada 2060 memerlukan investasi sebesar USD2,4 triliun atau USD62 miliar per tahun. Saat ini, ESG telah menjadi fokus utama bagi investor global. Indonesia harus mengurangi hambatan penanaman modal asing dan menyesuaikan pedoman pinjaman untuk menarik modal bagi investasi hijau.
3. Penerapan teknologi hijau
Pemerintah sangat penting untuk beralih dari teknologi yang berintensitas karbon tinggi, ke solusi hijau yang inovatif. R&D yang terfokus akan mendorong adopsi teknologi baru.
4. Kemitraan transisi energi yang adil
Pemerintah harus memastikan inklusivitas dengan mendukung kelompok-kelompok rentan, seperti UMKM di industri dengan karbon tinggi, petani kecil, dan tenaga kerja Indonesia secara menyeluruh.
5. Kesadaran dan partisipasi masyarakat
Pemerintah harus meningkatkan kesadaran sangat penting, sebab 64 persen orang Indonesia masih ragu untuk mengalokasikan sumber daya mereka untuk perubahan iklim.
Program komunitas dan kampanye media sosial dapat menciptakan pemahaman dan urgensi untuk bertindak nyata.
Pada 2022, Indonesia adalah negara penghasil emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar kelima secara absolut, setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India, dan Rusia. Ekonomi Indonesia juga secara historis bergantung pada industri yang menggunakan sumber daya bahan bakar fosil negara ini, yang tinggi emisi.
“Perencanaan yang efektif dan pelaksanaan yang ketat sangat penting untuk mempercepat transisi dan memastikan hasil yang adil dan inklusif,” jelas Principal di Kearney Indonesia Som Panda.
Som menuturkan perubahan iklim menghadirkan tantangan ekonomi dan lingkungan yang signifikan yang tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id
(SAW)
