Lembaga Riset Bereaksi Atas Pernyataan Luhut Soal Kritikan Pengamat Tanpa Data Akurat

loading…

Direktur Riset Trust Indonesia Ahmad Fadhli bereaksi atas pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menuding banyaknya pengamat berbicara tanpa adanya data yang akurat. Foto: Ist

JAKARTA – Lembaga riset Trust Indonesia bereaksi atas pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menuding banyaknya pengamat berbicara tanpa adanya data yang akurat.

Direktur Riset Trust Indonesia Ahmad Fadhli mengatakan, pihaknya justru siap menyampaikan data statistik jika Luhut menginginkan data yang merekam pendapat publik terkait kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Sebagai lembaga riset, Trust Indonesia memiliki segudang data untuk memenuhi keinginan Pak Luhut. Kita justru menunggu waktu Pak Luhut untuk mendengarkan kritik publik dan Trust Indonesia atas kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Pak Luhut siapkan saja waktunya, Trust Indonesia siap meladeni permintaan Pak Luhut soal data,” ujar Fadhli, Selasa (1/4/2025).

Mantan aktivis mahasiswa ini justru meminta Luhut tidak bersikap reaksioner atas kritik yang dilontarkan banyak pihak. Kritik justru sangat penting untuk membantu pemerintahan yang berjalan sekarang untuk menemukan komposisi kebijakan yang tepat dan baik bagi publik.

“Kami justru melihat Pak Luhut yang seharusnya melakukan introspeksi. Mengapa beliau sangat reaksioner terhadap kritik yang disampaikan publik. Bukankah kritik adalah prasyarat demokrasi dan bermanfaat bagi kebijakan publik yang tepat sasaran,” kata Fadhli.

Survei Trust Indonesia juga merekam ketidakpuasan dan ketidaksetujuan para pakar terhadap sejumlah isu-isu nasional. Isu tersebut seperti 75,5 persen para pakar tidak setuju dengan Revisi UU TNI yang menempatkan Kementerian/Lembaga dapat diisi anggota TNI aktif, 77,2 persen para pakar menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak tepat sasaran, serta 80,7 persen para pakar menyebut alokasi anggaran hasil efisiensi tidak tepat sasaran.

“Ketidakpuasan publik tersebut juga ditunjukkan pada program unggulan seperti MBG, efisiensi anggaran, dan Revisi UU TNI. Level ketidaksetujuan dan keraguan responden yang tinggi menunjukkan bahwa program-program tersebut ke depan harus mendapat evaluasi dan pengawasan komprehensif,” ungkap Fadhli.

(jon)