Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin. Wakil Ketua DPRD DKI sebut warga ingin wali kota Jakarta dipilih dalam pilkada.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menginginkan warga bisa memilih lima wali kota di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) melalui pemilihan kepala daerah (pilkada), setelah Ibu Kota berpindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.“Jadi, saya berharap agar RUU yang sedang dibahas harus memasukkan klausul bahwa wali kota dipilih langsung oleh masyarakat,” kata Khoirudin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/3/2024). Khoirudin menjelaskan, meskipun nantinya Jakarta memiliki kekhususan, namun hak rakyat untuk memilih kepala daerah tak boleh dirampas dan harus masuk dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).Dia mencontohkan, Aceh dan Yogyakarta yang dulu pernah menyandang Ibu Kota Negara saat ini juga menyelenggarakan pemilu untuk memilih wali kota.
“Contoh saja Aceh dan Yogyakarta, mereka juga memiliki kekhususan menyandang status daerah istimewa,” ujarnya.Bukan hanya wali kota, ia pun mengungkapkan kegembiraannya atas diterimanya usulan penolakan gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden RI. Dia berharap usulan wali kota dipilih langsung oleh rakyat juga bisa terwujud ke depannya.“Nah yang ini wali kota juga akan kita dorong terus agar bisa dipilih langsung oleh warga,” ujarnya.Saat ini DPR RI masih membahas soal RUU DKJ, yang salah satu poinnya menetapkan Jakarta sebagai daerah otonomi khusus, namun tidak lagi menyandang Ibu Kota.DKI Jakarta akan berubah nama menjadi DKJ setelah statusnya sebagai IKN resmi dipindah ke IKN Nusantara, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa Gubernur Daerah Khusus Jakarta dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada).”Presiden menyampaikan dengan tegas bahwa untuk Gubernur DKI dipilih oleh rakyat,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas.Azwar mengatakan keputusan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jumat (19/1).
sumber : Antara
