Jember (beritajatim.com) – Mangku Budi Heri Wibowo, legislator Partai Keadilan Sejahtera di Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, tak ingin hanya menjadi tukang stempel Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Hal ini disampaikan Mangku dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah membahas APBD Jember 2026, Jumat (21/11/2025). “Banyak sekali program yang diberikan kepada masyarakat dari Dinas Koperasi. Mudah-mudahan ini memberi dampak yang positif,” katanya.
“Tapi kami perlu menggaris bawahi. Kami di sini dipilih rakyat. Kami punya konstituen. Kita didudukkan di sini tidak hanya untuk tanda tangan menyetujui ini,” kata Mangku.
Mangku ingin Dinas Koperas dan UMKM Jember membuka ruang bagi anggota DPRD untuk mengusulkan program kegiatan yang bisa dimanfaatkan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
“Dari program-program yang disampaikan, kok tidak ada dari kita ini diberikan peluang mengakses program. Kan aneh kami sebagai wakil rakyat tidak bisa memperjuangkan sesuatu untuk masyarakat yang diwakili,”: kata Mangku.
Mangku meminta kepada DPRD Jember untuk tidak buru-buru menyetujui program yang diajukan pemerintah daerah. “Harus benar-benar dicek di lapangan. Kami juga punya fungsi pengawasan dan kami tidak hanya hanya untuk tanda tangan, tapi memperjuangkan kepentingan rakyat. Kami juga mewakili rakyat,” katanya.
“Ke depannya kami tidak hanya menyetujui dan menandatangani (persetujuan anggaran), tapi ada yang kami perjuangkan untuk masyarakat miskin di daerah pemilihan kami. Saya mengharapkan dengan banyaknya program yang menyentuh desa dari Dinas Koperasi, juga bisa menyentuh konstituen kami yang miskin,” kata Mangku.
Menanggapi pernyataan Mangku, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jember Sartini mengatakan, ada sejumlah kegiatan pelatihan untuk warga miskin Desil 1 dan Desil 2 yang bisa mengundang masyarakat di daerah pemilihan anggota Dewan.
Mereka akan dilatih membuat dan berdagang makanan kecil. “Rencananya di awal Desember. Masing-masing desa harus ada perwakilan untuk pelatihan bagi masyarakat miskin. Pelatihan Desil 1 dan Desil 2 produktif ini arahnya bagaimana orang yang kita latih bisa berjualan di sekolah-sekolah,” kata Sartini.
Dinas Koperasi dan UMKM Jember pernah melatih warga miskin untuk membuat cilok sekaligus membeirkan bantuan alat pembuatnya. “Kemarin saat pelatihan pembuatan mi, kami juga berikan gilingan mi. Pelatihan pembuatan roti manis kamu berikan juga alatnya,” kata Sartini.
Namun Ketua Komisi B Candra Ary Fianto menanggapi tawaran Sartini dengan skeptis. “Kira-kira diizinkan enggak nanti sama Bupati? Kalau memang sudah disampaikan di sini, sudah harus ada garansi dari Kepala Dinas. Jadi biar kawan-kawan DPRD ini tidak hanya memberikan angin surga kepada konstituennya,” katanya.
Sartini menyatakan siap untuk memberikan ruang bagi konstituen daerah pemilihan anggota Komisi B untuk mengikuti pelatihan yang digelar Dinas Koperasi dan UMKM. “Nanti kami kondisikan,” katanya. [wir]