Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) memastikan akan melakukan tinjauan atau review menyeluruh terhadap master plan drainase pada tahun 2026 guna mengatasi persoalan banjir tahunan.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons cepat atas kembali menggenangnya sejumlah ruas jalan protokol pada penghujung 2025 yang menjadi alarm penting bagi penataan ulang sistem pengendalian air perkotaan.
Kepala DPUPR Kota Kediri, Endang Kartika Sari, mengatakan langkah tersebut diambil sebagai respons atas keluhan masyarakat yang masih menghadapi genangan air saat hujan dengan intensitas tinggi. Master plan drainase yang selama ini digunakan dinilai perlu diperbarui secara radikal agar relevan dengan kondisi topografi dan kepadatan bangunan terkini di Kota Kediri.
“Untuk pengendalian banjir, kita akan melakukan review master plan drainase untuk menentukan debit air. Master plan sebelumnya disusun menggunakan data sekunder. Di 2026 ini kita susun menggunakan data primer melalui survei langsung di lapangan,” ujar Endang.
Ia menjelaskan, penyusunan master plan baru ini akan melibatkan pengukuran saluran secara langsung, pemetaan presisi aliran air, serta pembaruan data curah hujan ekstrem dalam beberapa tahun terakhir. Data primer tersebut akan menjadi fondasi utama dalam menentukan dimensi drainase yang ideal agar mampu menampung debit air hingga proyeksi 10 tahun ke depan.
“Termasuk data curah hujan terbaru, sehingga nanti bisa didapatkan dimensi drainase yang sesuai untuk kebutuhan jangka panjang,” katanya.
Kajian mendalam ini direncanakan mulai bergulir pada awal 2026 dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun. Berdasarkan hasil kajian tersebut, DPUPR akan memetakan saluran-saluran drainase yang dimensinya sudah tidak memadai untuk segera dilakukan rehabilitasi fisik. Langkah ini menjadi angin segar bagi Generasi Z dan warga produktif yang mobilitasnya sering terhambat oleh genangan di jalan raya.
Sejumlah titik krusial yang kerap menjadi langganan genangan kini masuk dalam prioritas pemantauan ketat. Di antaranya adalah kawasan perempatan Reco Pentung di Jalan Kilisuci serta ruas Jalan Joyoboyo. Sementara untuk wilayah Jalan Pattimura, DPUPR mengevaluasi bahwa meski saluran utama relatif memadai, hambatan justru terjadi pada jalur penunjang yang belum optimal.
“Di Jalan Panglima Sudirman, tahun 2026 ini akan kita selesaikan sampai ke saluran di sisi Ramayana. Crossing-nya akan kita perbesar untuk mengurai genangan yang terjadi di Jalan Pattimura,” jelas Endang.
Menurut analisis teknis DPUPR, salah satu penyebab utama genangan di kawasan jantung kota tersebut adalah crossing drainase di samping Ramayana yang posisinya terlalu rendah dengan dimensi saluran yang sempit. Pemerintah berencana memperbesar saluran tersebut menggunakan konstruksi box culvert agar arus pembuangan air menuju sungai dapat mengalir lebih lancar tanpa sumbatan.
Selain fokus di pusat kota, penanganan sistematis juga menyasar Jalan Dr. Saharjo untuk mengurai genangan yang sering berdampak ke kawasan Lirboyo dan Jalan Veteran. Untuk mengeksekusi proyek di Jalan Panglima Sudirman, Pemkot Kediri telah mengalokasikan anggaran fantastis sekitar Rp6 miliar. Sedangkan untuk penanganan di Jalan Dr. Saharjo, disiapkan anggaran sebesar Rp1,2 miliar.
Endang menegaskan, review master plan drainase ini diharapkan menjadi pijakan agar penanganan banjir di Kota Kediri tidak lagi bersifat reaktif atau sekadar menambal persoalan sesaat. Dengan basis data primer dan pemetaan lapangan yang akurat, setiap intervensi infrastruktur dipastikan akan menjawab persoalan aliran air secara permanen.
Namun, kajian yang baru akan rampung pada pertengahan 2026 itu juga menandai bahwa persoalan banjir bukan pekerjaan singkat. Sementara hujan akan terus datang, warga masih berharap genangan tak lagi menjadi pemandangan rutin di jalan-jalan kota. Di titik inilah, rencana dan pelaksanaan diuji, apakah benar mampu mengubah alarm banjir menjadi perbaikan yang terasa. [nm/kun]