Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan molornya laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 edisi Januari. Diketahui, dalam dua bulan pertama, yakni Januari dan Februari, pemerintah masih melakukan penyesuaian terhadap postur APBN 2025.
“Banyak pertanyaan mengenai mengapa laporan APBN untuk Februari belum dilakukan seperti pada Januari. Ini dikarenakan pada awal tahun, data masih belum sepenuhnya stabil akibat berbagai faktor, baik dari sisi belanja maupun pelaksanaan pendapatan serta pembiayaan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Kamis (11/3/2025).
Menurutnya, pemerintah mempertimbangkan untuk menunggu data yang lebih stabil sebelum laporan kinerja APBN 2025. Hal ini bertujuan agar perbandingan dan analisis yang dilakukan lebih akurat serta menghindari kemungkinan salah interpretasi.
APBN 2025 menjadi instrumen keuangan negara pertama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menegaskan bahwa APBN memiliki peran strategis dalam mencapai prioritas nasional yang telah dan akan ditetapkan oleh Presiden Prabowo.
“APBN adalah instrumen keuangan negara yang sangat penting untuk memastikan prioritas pembangunan dapat dijalankan dengan baik. Pemerintah akan menjaga keseimbangan antara ketangkasan (agility) dan kehati-hatian, serta memastikan keberlanjutan fiskal tetap terjaga,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, berbagai program akan dijalankan dengan dukungan APBN sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan jangka menengah dan panjang.
“Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menjadikan APBN sebagai alat yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.