Jakarta, CNN Indonesia — Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengaktifkan pengawasan di lahan wilayah Pluit yang belakangan dimanfaatkan oleh pemilik ruko di sana.
“Iya sudah dikoordinasikan dengan Jakpro, nanti biar Jakpro yang lebih mengaktifkan lagi pengawasan di sana,” kata Ali di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ali mengatakan selain lahan Jakpro itu, saat ini pada prinsipnya, para pemilik ruko sudah tidak melanggar aturan karena bangunan yang sebelumnya menempati bahu jalan telah dibongkar.
“Mereka sudah tidak ada pelanggaran lagi, kan sudah kita garis, kita bongkar ya. Sekarang tinggal mereka merapi-rapikan aja,” kata dia.
Sebelumnya, PT Jakpro menyatakan berdasarkan Informasi Rencana Kota (IRK), lahan yang menjadi polemik di Pluit bukanlah bahu jalan, melainkan, lahan milik Jakpro .
VP Corporate Secretary Jakpro Syachrial Syarief mengatakan pemilik ruko tidak pernah meminta ataupun memiliki izin untuk memanfaatkan lahan milik Jakpro.
Selain itu, kata dia, pemilik ruko juga tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di lahan tersebut.
“Artinya, sampai saat ini, status kepemilikan lahan tersebut merupakan milik PT Jakarta Propertindo (Perseroda), yang kemudian dimodifikasi tanpa izin oleh para pemilik ruko,” kata Syachrial.
Syachrial mengatakan klaim dari Ketua Forum Warga Pluit, Eddie Kusuma, yang menyebut seluruh bangunan ruko di kawasan tersebut sudah memiliki IMB dan berada di bawah naungan Jakpro adalah tidak benar.
“Oleh karena itu, Jakpro terus berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak-pihak terkait, termasuk melakukan pembahasan dengan Aparatur Kewilayahan Jakarta Utara. Kami juga selalu berusaha agar pengelolaan aset-aset Jakpro dapat dikelola secara baik dan optimal, transparan, serta partisipatif,” ujar dia. (yoa/kid)
[Gambas:Video CNN]
