Ponorogo (beritajatim.com) – Menyikapi unjuk rasa di beberapa daerah di Indonesia yang berujung ricuh, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo melakukan beberapa langkah antisipasi. Dengan begitu, diharapkan ricuh maupun perusakan fasilitas umum (fasum) di Bumi Reog bisa diminimalisir.
“Alhamdulillah Ponorogo semoga dan tetap damai serta kondusif,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Pramono, Selasa (2/9/2025).
Upaya yang dilakukan untuk antisipasi itu, antara lain menginstruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak memakai seragam. Mereka bisa memakai pakaian yang bebas dan rapi. Pemakaian bebas rapi itu dimulai hari Senin (1/9/2025) kemarin, hingga nanti hari Kamis (4/9/2025).
“Ini merupakan instruksi dari Pemprov Jawa Timur dan juga untuk menjamin keselamatan ASN,” ungkap Agus Pram, sapaan akrabnya.
Tak hanya soal seragam, kendaraan dinas berpelat merah juga untuk sementara tidak digunakan. Hal ini dilakukan agar simbol-simbol pemerintahan tidak menjadi sasaran dalam situasi rawan.
“Kendaraan pelat merah ya untuk lokal Ponorogo tidak usah dipakai dulu. Nanti setelah situasi benar-benar stabil baru bisa digunakan lagi,” tegasnya.
Pemkab Ponorogo juga memperketat akses keluar masuk komplek perkantoran. Sejak Senin kemarin, semua kendaraan dan orang yang hendak masuk area kantor bupati harus melewati satu pintu utama.
Langkah ini, menurut Agus, bukan untuk membatasi pelayanan, tetapi untuk mengantisipasi penyusup maupun aksi provokatif yang bisa mengganggu keamanan.
“Saya yakin kalau orang Ponorogo tidak begitu. Kita hanya mewaspadai adanya penyusup dan provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk dinas pelayanan ya tetap jalan seperti biasa,” pungkasnya.
Dengan berbagai langkah ini, Pemkab Ponorogo berharap kondisi tetap aman sehingga pelayanan publik berjalan lancar dan masyarakat merasa tenang. (end/but)