Jakarta (beritajatim.com) – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi terkait kebijakan mengirim siswa yang dianggap “nakal” ke barak militer TNI untuk mendapatkan pelatihan kedisiplinan ala militer dikritik sejumlah pihak.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Andi Muawiyah Ramli menyebut, pola pendidikan pesantren jauh lebih cocok untuk generasi muda dibanding pola militeristik.
“Pola pendidikan di pesantren saya kira lebih cocok untuk anak-anak muda kita. Dari dulu polanya untuk menanamkan karakter, disiplin, juga akhlakul karimah. Dan ini saya kira siswa-siswa yang katanya nakal lebih baik dikirim ke pesantren,” kata Amure, sapaan akrabnya.
Anggota Komisi X DPR RI ini juga menilai, perubahan karakter dan perilaku siswa sulit dicapai hanya melalui pelatihan intensif beberapa minggu di barak militer.
“Membangun karakter dan disiplin siswa itu tidak bisa cuma tiga minggu. Apalagi di barak militer. Cara berfikir siswa itu perlu diasah dalam waktu yang lama, dan di pesantren bisa bertahun-tahun,” ujarnya.
Menurut Amure, kebijakan Dedy memang terkesan baik, yaitu untuk memperkuat kedisiplinan dan membangun karakter siswa. Namun ia menilai pola tersebut justru mencabut hakikat pendidikan bagi generasi muda.
“Kalau kita lihat sepintas memang nampaknya pola kebijakan pak Gubernur Jawa Barat itu baik ya, mau membangun kedisiplinan, karakter yang berani. Tapi ingat, hakikat pendidikan untuk anak-anak muda itu bukan begitu, sama sekali tidak militeristik,” ujarnya.
Dia pun meminta Kementerian PPPA serta Kementerian Pendidikan untuk mengawal kebijakan Dedi lantaran sudah terlanjur dijalankan.
“Tapi sekarang nasi sudah jadi bubur. Kebijakan sudah dijalankan. Jadi tinggal pengawasannya harus benar-benar dikawal. Saya minta Kementerian PPPA dan Kementerian Pendidikan serius mengawal kebijakan itu,” tegas Amure. [hen/aje]