KPK Siap Bantu Presiden Prabowo untuk Bersih-Bersih BUMN – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengaku bakal membawa lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelisik penyebab bobroknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pernyataan itu diutarakan Prabowo saat berpidato Munas VI PKS di Jakarta, Senin 29 September 2025.

Presiden Prabowo geram, capaian BUMN yang merugi namun para pejabatnya tetap menebar bonus untuk diri merek sendiri. Saking kesalnya, Prabowo bahkan menyebutnya dengan kata brengsek.

Merespons pernyataan Presiden Prabowo, KPK melalui juru bicaranya, Budi Prasetyo mengaku siap mendukung penuh langkah presiden yang terus mendorong perbaikan tata kelola pada BUMN, salah satunya melalui pendekatan upaya pemberantasan korupsi.

“Korupsi menjadi salah satu akar masalah yang berakibat pada inefisiensi pada pelaksanaan bisnis di BUMN. Penyuapan, gratifikasi, pengkondisian pengadaan barang dan jasa, termasuk kerugian keuangan negara, adalah modus-modus yang sering terungkap dari beberapa penanganan perkara oleh KPK di sektor ini,” ujar Juri Bicara KPK Budi kepada awak media melalui pesan tertulis diterima, Selasa (30/9/2025).

Budi melanjutkan, dari upaya represif itu, KPK berharap dapat menjadi pemantik bagi BUMN untuk kemudian melakukan langkah-langkah preventif dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG).

Budi meyakini, melalui penerapan bisnis berintegritas, BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan pelayanan publik, semakin efektif, efisien, dan memberikan sumbangsih optimal bagi penerimaan negara.

Dia pun memastikan, KPK siap jika diminta turun tangan untuk ‘membersihkan’ BUMN dengan cara melakukan pencegahan.

“KPK melalui tugas fungsi pencegahan, juga menyediakan Panduan Cegah Korupsi (Pancek) bagi para pelaku usaha, untuk menjadi salah satu pedoman dalam penerapan prinsip-prinsip bisnis yang berintegritas,” Budi menandasi.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Masyawarah Nasional VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta, Senin (29/9).