Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti langkah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) yang menandatangani 13 poin pakta integritas dari forum Ijtima Ulama.
KontraS menilai kesepakatan dalam pakta integritas itu kontradiktif dengan klaim AMIN yang berkomitmen dalam menjamin kebebasan berekspresi dan menuntaskan pelanggaran HAM berat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ini jelas memang kemudian menjadi terang gitu ya, bahwa ada kontradiksi antara pernyataan Pak Anies gitu ya ketika berbicara soal menciptakan lingkungan kebebasan yang setara di semua lapisan masyarakat,” kata Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya Saputra kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/12).
Dimas menyebut salah satu poin Pakta Integritas yang bertentangan dengan klaim komitmen AMIN untuk menyelesaikan HAM berat ada pada poin 2.
Pada poin itu dijelaskan AMIN harus bersedia menjalankan amanat TAP MPRS no. XXV tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan Penyebaran Paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme.
AMIN juga dituntut untuk mencabut Keppres No. 17 tahun 2022 dan Keppres No. 4 tahun 2023 serta Inpres No. 2 tahun 2023. Menurut Ijtima Ulama, mereka yang dianggap korban peristiwa 19965-1966 justru adalah pelaku.
Dimas mengingatkan AMIN dalam visi-misinya mengklaim ingin menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara berkeadilan dan komprehensif.
Dimas menyebut itikad itu sudah baik. Sebab, Peristiwa 1966-1965 merupakan beban moral bangsa. Hal itu diafirmasi oleh penyelidikan pro justisia yang dilakukan oleh Komnas HAM.
Namun, kata Dimas, Anies tidak memperlihatkan komitmennya itu. Dia justru menandatangani kesepakatan yang berlawanan dengan visi-misi nya.
“Tidak akan ada proses berkeadilan dan komprehensif yang disampaikan oleh Pak Anies dalam melakukan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu,” ujarnya.
Adapun kontradiktif AMIN soal komitmen menjaga kebebasan berekspresi salah satunya ditemui pada poin 5 Pakta Integritas Ijtima Ulama. Pada poin itu AMIN dituntut harus melakukan Revolusi Akhlak.
AMIN harus membersihkan Indonesia dari fenomena yang disebut Ijtima Ulama sebagai ‘penyakit masyarakat’. Menurut Ijtima Ulama penyakit masyarakat salah satunya LGBTQ.
Menurut Dimas, AMIN justru menggadaikan kebebasan dengan menyepakati pakta integritas itu. Dimas menyatakan kesepakatan justru memfasilitasi semakin maraknya diskriminasi dan persekusi terhadap kelompok minoritas.
“Akan ada upaya memfasilitasi atau negara akan menjadi fasilitator paling utama terhadap kebencian, diskriminasi yang akan bermuara terhadap kekerasan. Lalu, stigmatisasi berlanjut terhadap kelompok-kelompok rentan dan kelompok minoritas,” ucap dia.
“Hal ini akan sangat kontradiktif dengan pernyataan kebebasan yang digaungkan oleh Pak Anies. Ini memperlihatkan Pak Anies tidak punya imajinasi dan punya wacana konkret untuk benar-benar menautkan atau melekatkan nilai manusia dalam kebijakan politik,” imbuhnya.
Sebelumnya, Co-captain Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN), Yusuf Martak memastikan pasangan AMIN telah menandatangani 13 poin pakta integritas dari forum Ijtima Ulama pada 1 Desember 2023 lalu.
“Benar beritanya. [Diteken] Sekitar tanggal 1 Desember,” kata Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/12). (yla/rds)
[Gambas:Video CNN]
